PERBATASAN: Indonesia-Malaysia Sepakati Penyelesaian Daerah Bermasalah di Sektor Timur

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani nota perjanjian penyelesaian dua daerah yang masih bermasalah di sektor timur wilayah darat kedua negara dalam forum The Joint Indonesia-Malaysia (JIM) on Demarcation and Survey of International Boundary between Indonesia and Malaysia, di eL Royale Hotel Bandung, Rabu (10/10/2018). (Sumber: Kompas/PUSPEN KEMENDAGRI)

Bandung, Baranews.co – Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyepakati penyelesaian dua daerah yang masih bermasalah di sektor timur wilayah darat kedua negara. Permasalahan untuk tiga daerah lain di sektor timur ditargetkan selesai pada 2020.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengatakan, kedua negara telah sepakat melakukan pengesahan dokumen terhadap dua daerah yang bermasalah atau Outstanding Boundary Problems (OBP). Pengesahan itu meliputi rancangan resolusi, rencana aksi, dan prosedur standar operasi.

”Artinya, Malaysia telah memahami untuk tidak menjadikan dua daerah itu sebagai OBP. Dan, sisanya, tiga OBP nanti akan diselesaikan pada 2020,” ujar Hadi yang juga Ketua Tim Delegasi Indonesia dalam forum The Joint Indonesia-Malaysia (JIM) on Demarcation and Survey of International Boundary between Indonesia and Malaysia, di eL Royale Hotel Bandung, seperti dikutip dari rilis Kementerian Dalam Negeri (10/10/2018).

Adapun dua OBP yang telah disepakati itu ialah Sungai Simantipal dan titik C500-C600. Sementara tiga OBP lain yang belum adalah Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, dan titik B2700-B3100.

Lebih jauh, Hadi menyampaikan rasa syukurnya kepada Pemerintah Malaysia karena negosiasi dengan Pemerintah Indonesia berjalan lancar dan diwarnai semangat persahabatan. ”Akhirnya delegasi Indonesia dan Malaysia mampu menghasilkan kesepakatan dan lebih khusus berupaya saling menguntungkan antar-kedua negara,” katanya.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Petugas Manggala Agni Daerah Operasional I Palangkaraya sedang menyambung selang dari pusat pengambilan air di perbatasan wilayah Kalampangan dan Bereng Bengkel, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (27/9/2018).

Penyelesaian lanjutan

Selanjutnya, Hadi berharap, ke depan kegiatan survei bersama antara Indonesia dan Malaysia dapat lebih diintensifkan agar hasilnya optimal. Apalagi, setidaknya masih ada empat OBP lagi di sektor barat.

Empat OBP di sektor barat terletak di perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia, di antaranya Batu Aum, Gunung Raya, titik D400, dan Sungai Buan/Gunung Jagoi.

”Tentunya kita harapkan penyelesaian juga ada di sektor Barat,” kata Hadi.

Hadi berharap, penyelesaian OBP ini memberikan manfaat bagi masyarakat di perbatasan. Dia menegaskan, kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian antar-kedua negara sangat penting terhadap kemajuan kedua negara di perbatasan.

”Pemerintah kini dapat memberikan kepastian hukum kepada semua masyarakat yang ada di kawasan perbatasan. Jelas, OBP ini sudah milik Indonesia secara penuh sehingga bisa digunakan aturan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia,” tutur Hadi. (*)/NIKOLAUS HARBOWO/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*