PEMERATAAN EKONOMI: Nigeria dan Singapura Alami Kesenjangan Terparah

Kampung Menteng Tenggulun, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat yang berada di pinggiran Banjir Kanal Barat, Kamis (4/10/2018). Kampung tersebut berada di wilayah padat penduduk dengan kesenjangan ekonomi yang lebar.(Sumber: KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI)

London, Baranews.co – Secara global, Singapura, Nigeria, dan India dinilai mengalami tingkat kesenjangan perekonomian paling parah di antara warganya. Sebaliknya, Indonesia, Georgia, dan Korea Selatan dipuji karena upaya mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi melalui aneka kebijakan anggaran di bidang sosial, pajak, dan hak pekerja.

Demikian, antara lain, isi laporan indeks yang menyoroti tingkat kesenjangan ekonomi di antara negara-negara dunia oleh lembaga bantuan Oxfam. Indeks atas 157 negara itu dirilis Selasa (9/10/2018), bertepatan dengan berkumpulnya menteri keuangan dan kepala bank sentral dalam pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional di Bali.

Oxfam menyatakan, kesenjangan global berada di tingkat kritis. Hal itu tergambar melalui fakta hanya sekitar 1 persen warga dari total populasi global menguasai empat perlima kekayaan yang diraih dan diciptakan pertengahan 2016-2017. Ironisnya, separuh warga termiskin di dunia tidak menikmati peningkatan harta-harta mereka dalam periode yang sama.

Dalam penilaian Oxfam, Singapura sebagai salah satu negara terkaya di dunia justru berada di daftar 10 terbawah sebagaimana tergambar dalam tingkat indeksnya. Hal itu terjadi—di antaranya—karena praktik yang memfasilitasi penghindaran pajak. Sebagai sebuah negara kota, Singapura juga dinyatakan tak memiliki upah minimum universal, bahkan memperlakukan hak atas buruh dalam kategori yang buruk.

Nigeria, di mana 10 persen anak-anak di negeri itu meninggal dunia sebelum berulang tahun kelima, juga berada di bawah karena pengeluaran sosial yang ”sangat rendah”. Oxfam juga mengatakan, pengumpulan pajak yang buruk dan meningkatnya pelanggaran hak-hak buruh terjadi di negara tersebut.

Kemauan politik

Dikatakan Oxfam, upaya mengatasi ketidaksetaraan tidak bergantung pada kekayaan suatu negara, tetapi pada kemauan politik. Korea Selatan, misalnya, yang berada di nomor 56 dalam daftar indeks itu, dipuji karena menaikkan upah minimum hingga 16,4 persen tahun lalu. Di tempat lain, Georgia (masuk dalam peringkat ke-49) meningkatkan belanja pendidikan hampir 6 persen, sebuah jumlah yang lebih daripada negara-negara lain.

Masuk dalam peringkat tertinggi adalah Denmark. Hal itu terjadi karena penerapan sistem perpajakan progresif, belanja sosial, dan perlindungan pekerja. Namun, Oxfam memperingatkan bahwa pemerintah baru-baru ini telah mengikis kebijakan yang baik dan berdampak ketidaksetaraan di negeri itu meningkat.

Oxfam memperingatkan, para pemimpin dunia berisiko gagal mewujudkan janji mereka untuk mengurangi ketidaksetaraan pada tahun 2030. Lembaga itu pun mendesak mereka untuk mengembangkan rencana menutup kesenjangan yang harus dibiayai oleh pajak progresif dan mencegah penghindaran pajak.

”Kami melihat anak-anak sekarat karena penyakit akibat kurangnya dana perawatan kesehatan, sementara perusahaan dan individu yang kaya menghindari pajak miliaran dollar AS,” kata pemimpin Oxfam, Winnie Byanyima. Ia meminta pemerintah senantiasa memegang komitmen mereka. (REUTERS/BEN)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*