BERITA BOHONG: Fadli Zon dan Fahri Hamzah Dilaporkan ke MKD

Ratna Sarumpaet saat berbicara dalam konferensi pers di kediamannya di Kampung Melayu, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2018). Ratna mengakui bahwa dirinya tidak dianiaya, tetapi menjalani operasi plastik pada 21-24 September 2018. (Sumber: PANDU WIYOGA UNTUK KOMPAS)
AKUN TWITTER FADLI ZON

Cuitan Wakil Ketua DPR Fadli Zon

Jakarta, Baranews.co – Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra yang juga anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, dilaporkan ke kepolisian dan Mahkamah Kehormatan Dewan bersama sejumlah elite pendukung Prabowo-Sandiaga yang lain karena diduga ikut menyebarkan berita bohong penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Ada dua laporan terkait Fadli Zon yang didaftarkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/10/2018). Pihak yang melapor adalah puluhan advokat yang tergabung dalam kelompok Advokat Pengawal Konstitusi dan Jaringan Advokat Penjaga NKRI (Japri).

Fadli dilaporkan bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah; anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Rachel Maryam; dan anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera. Keempatnya diduga melanggar Pasal 3 dan 9 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik.

AKUN TWITTER FADLI ZON

Akun Twitter Fadli Zon mengunggah sebuah pemberitaan media terkait dugaan penganiayaan aktivis dan juru kampanye tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ratna Sarumpaet.

Pasal 3 Ayat 1 dan 4 Kode Etik DPR mengatur bahwa anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR, menurut etika dan norma yang berlaku di masyarakat. Anggota DPR harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR.

Sementara Pasal 9 Ayat 2 mengatur bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, seorang anggota DPR tidak diperkenankan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan maupun tindakannya.

“Ini adalah situasi yang seharusnya mereka respons secara patut dan berdasarkan hukum, bukan disampaikan ke publik lalu memperkeruh suasana. Masyarakat jadi tidak diedukasi. Mereka mengaduk-aduk pikiran masyarakat dengan prasangka,” kata juru bicara Advokat Pengawal Konstitusi, Sugeng Teguh Santosa.

KOMPAS/AGNES THEODORA

Juru bicara Advokat Pengawal Konstitusi, Sugeng Teguh Santosa, menunjukkan berkas laporan terhadap Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, serta anggota DPR Rachel Maryam dan Mardani Ali Sera. Laporan itu didaftarkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/10/2018) siang.

Seperti diketahui, Fadli beserta ketiga anggota DPR lainnya ikut merespons dan menyebarkan berita bohong terkait dugaan penganiayaan Ratna Sarumpaet di media massa dan media sosial. Ratna mengaku, penganiayaan itu tidak terjadi. Lebam di wajahnya, yang awalnya disebut hasil penganiayaan orang tak dikenal, disebabkan hasil operasi plastik.

Terkait hal ini, Fadli menilai, kedua laporan ke MKD itu salah alamat. Pasalnya, saat menyebarkan kabar penganiayaan Ratna, dia bersama yang lainnya sama sekali tidak tahu bahwa Ratna berbohong. Atas dasar itu, dia tidak merasa ikut menyebarkan kabar bohong seperti dituduhkan para pelapornya ke polisi dan MKD.

”Kami ini anggota DPR, kalau ada laporan seperti itu, kami harus meresponsnya. Apalagi, yang dianiaya seorang ibu berusia 70 tahun dan saya pun mengenal Ibu Ratna ini sebagai seseorang yang mempunyai integritas dan keberpihakan kepada rakyat. Kemudian, ketika dia mengaku berbohong, ya, saya menyayangkannya dan mengecam tindakan yang dilakukan olehnya,” katanya.

FRANSISKUS WISNU W DANY UNTUK KOMPAS

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon

Fadli menjelaskan, pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi laporan Ratna itu. Makanya, sejak menerima laporan dari Ratna, dia sudah mendorong Ratna untuk melaporkannya ke kepolisian dan melakukan pemeriksaan visum guna memperkuat laporannya. Tidak hanya dirinya, Prabowo dalam pertemuan dengan Ratna juga meminta hal yang sama. Ratna, menurut Fadli, waktu itu menjawab akan memikirkannya.

”Kami ini, kan, tidak memiliki alat untuk memverifikasi. Yang bisa melakukan verifikasi adalah dokter, polisi, dan memang itulah yang kami arahkan sejak awal,” katanya.

Terhadap laporannya ke kepolisian, Fadli meminta kepolisian agar bersikap adil. ”Jangan karena saya bagian dari oposisi pemerintah kemudian diperlakukan tidak adil,” tambahnya. (AGNES THEODORA/A PONCO ANGGORO/Harian KOMPAS).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*