AUSTRALIA: Tingkat Anak-anak Divaksin Meningkat Setelah Kebijakan Baru Diterapkan di Australia

Keluarga yang anak-anaknya tidak divaksin telah ditolak untuk menerima bantuan pemerintah. (Sumber: ABC North Coast: Wiriya Sati)

Tingkat vaksinasi di Australia sepertinya meningkat menyusul keputusan pemerintah federal Australia yang akan mengurangi pemberian dana kesejahteraan bagi anak-anak yang tidak divaksin.

Baranews.co – Saat ini selama sebulan, keluarga yang menolak atau menunda vaksinasi akan mendapat pengurangan pembayaran Family Tax Benefit Part A sebanyak 28 dolar Australia, atau lebih dari Rp 300 ribu per dua minggu untuk setiap anak.

Kebijakan pemerintah Australia yang diberi nama ‘No Jab, No Play Policy’ berlaku di New South Wales, Queensland, dan Victoria pada akhir tahun 2017.

Kristine Macartney dari Sydney University, yang juga direktur Pusat Nasional untuk Penelitian dan Pengawasan Imunisasi (NCIRS) mengatakan ada sedikit peningkatan dalam penyerapan vaksin sejak kebijakan diterapkan. Beberapa kawasan mendapat peningkatan 1 hingga 2 persen.

Crow Tribe, ayah dari tiga anak, adalah salah satu dari orang tua yang berubah pikiran untuk memvaksinasi anak-anaknya.

Tinggal di kawasan pertanian, ia ketergantungan pada pendanaan pemerintah untuk menambah pendapatan keluarganya yang sekarang sedang membangun rumah.

Awalnya ia memilih untuk tidak memvaksinasi anak-anaknya, tapi kebijakan-kebijakan baru telah menekannya.

Ketiga anaknya kita telah divaksinasi, sehingga mereka sekarang bisa masuk ‘preschool’ atau taman kanak-kanak. Ia pun bisa terus membangun rumahnya tanpa perlu bekerja di tempat lain.

“Hak setiap anak untuk mendapat pendidikan. Kami mengedepankan pendidikan sebagai orang tua, kita memilih untuk mengirim mereka ke preschool,” ujar Crow.

Sebelumnya ia sempat mempertimbangkan anak-anaknya ‘home-schooling’ atau sekolah di rumah, tapi ia sadar mereka butuh anak-anak untuk belajar dan berinteraksi.

Lain halnya dengan Sam Mehan, ayah dari dua anak yang masih tetap memutuskan untuk tidak memvaksin anak-anaknya.

Ia berhasil mendaftarkan anak pertamanya ke taman kanak-kanak sebelum kebijakan mulai diterapkan. Tapi anaknya yang berusia satu tahun sekarang tidak bisa masuk karena tidak divaksin.

“Kami tidak mengubah keputusan. Saya kira yang mempengaruhi kami adalah kebijakan pemerintah membuat kami sebagai komunitas terbelah karena itu adalah topik yang membuat orang berpikir berbeda-beda dan orang-orang memiliki banyak pendapat tentang hal itu.”

Menurut Paula Gerber, wakil direktur untuk lembaga kajian hukum ‘Castan Center for Human Rights Law’ di Monash University, anak-anak lah yang akhirnya dirugikan.

Dia mengatakan untuk mengambil uang dan membuat mereka tak bisa mendapat perawatan adalah seperti sebuah hukuman. Hal tersebut juga tidak benar-benar memberikan insentif seperti yang disarankan dalam kebijakan pemerintah.

Profesor Gerber mengatakan anak-anak yang sudah dirugikan semakin alami kerugian karena orang tua mereka tidak lagi menerima uang kesejahteraan dan sekarang tidak dapat mengirim anak-anak mereka ke pendidikan anak usia dini.

“Tampaknya menambah satu kerugian setelah mengalami kerugian lain,” katanya.

“Jangan melakukan kesalahan, pendidikan anak usia dini adalah pendidikan, terlepas dimulainya di sekolah dasar atau tidak. Pendidikan usia dini dirancang untuk menjadi pengalaman pendidikan bagi anak dan untuk mempersiapkan mereka untuk mengawali hidup dan untuk melakukan yang terbaik saat mereka di sekolah dasar dan seterusnya. (Wiriya Sati/ABC News/swh).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*