DISKRIMINASI JENDER – Perempuan China Gerakkan Kampanye #MeToo untuk Melawan Pelecehan

Para penari memakai baju tradisional cheongsam dan sedang menunggu giliran tampil pada sebuah pameran industri kebudayaan di Kunming, Provinsi Yunnan, China, Kamis (9/8/2018). Gerakan kampanye antipelecehan perempuan mirip kampanye #MeToo bergulir di China, sejak Desember lalu, setelah seorang profesor di sebuah universitas dituduh melakukan pelecehan seksual. (Sumber: Kompas/REUTERS/WONG CAMPION).

Sampai hari ini, perempuan di China masih dibayangi diskriminasi gender dan nilai-nilai tradisi yang mengharuskan mereka bersikap patuh. Alhasil, nilai-nilai itu telah disalahgunakan secara meluas yang berujung pada kekerasan seksual terhadap perempuan.

Skandal kekerasan seksual yang terungkap ke publik, bulan lalu, menyebabkan Lei Chuang, pendiri Yi You–lembaga nonprofit yang melawan diskriminasi terhadap para pengidap Hepatitis B–mundur dari jabatannya setelah ia mengaku melakukan pelecehan.

Setelah kasus itu bergulir di publik, sedikitnya 20 perempuan kemudian berani bersuara bahwa mereka telah menjadi korban pelecehan seksual oleh sejumlah sosok yang namanya dikenal publik. Hal ini mendorong Elaine Chen, manajer produk kecantikan, memanfaatkan grup obrolan daring, WeChat, untuk mendiskusikan isu pelecehan bersama para perempuan di China, termasuk mendiskusikan langkah-langkah hukum yang harus diambil.

“Tujuan kami sederhana saja, kami ingin membentuk tempat yang aman bagi perempuan untuk berani berbicara. Dan jika mereka membutuhkan bantuan legal ataupun konseling, mereka bisa memperolehnya di sini,” kata Chen.

AFP PHOTO / WANG ZHAO

Seorang perempuan mengamati telepon selulernya sambil duduk di atas sebuah kursi salon di pinggi salah satu ruas jalan di Beijing, China, 6 Agustus 2018. Perempuan di China kini memanfaatkan grup obrolan daring, WeChat, untuk mendiskusikan isu pelecehan bersama para perempuan lainnya di negeri itu.

Respons terhadap grup diskusi ini sangat cepat. Hanya dalam sepekan sudah ada 200 orang yang terlibat. Sebagian dari mereka bersedia menjadi sukarelawan untuk memberikan bantuan hukum, melakukan kampanye media, merekam dan mengumpulkan kasus-kasus. Sejumlah kasus pelecehan seksual yang sudah dipublikasikan di media juga didiskusikan di grup ini.

“Ini akan menjadi kampanye yang panjang. Kami tidak bisa hanya berdiam diri dan berpangku tangan,” kata seorang anggota grup yang juga seorang aktivis perempuan.

Gerakan #MeToo
Apa yang terjadi di China ini mengingatkan pada gerakan #MeToo yang bergulir tahun lalu pasca skandal pelecehan seksual oleh produser film Hollywood, Harvey Weinstein, terhadap puluhan perempuan. Sebagian korban pelecehan itu adalah para aktris film papan atas.

JEFFERSON SIEGEL /POOL VIA REUTERS/FILE PHOTO

Produser film Harvey Weinstein (duduk) berbicara dengan pengacaranya, Benjamin Brafman, di dalam Pengadilan Kriminal Manhattan saat penetapan dakwaan di Manhattan, New York, AS, 9 Juli 2018.

Di China, gerakan yang mirip #MeToo ini mulai bergulir, Desember lalu, setelah seorang profesor dari sebuah universitas dituduh melakukan pelecehan seksual. Namun, gelombang protes ini cepat diredam oleh Pemerintah China, termasuk dengan menyensor sejumlah unggahan di media sosial.

Meski demikian, jutaan pengguna medsos di China menemukan cara lain untuk mengatasi penyensoran, antara lain dengan menggunakan frasa “rice bunny” yang dalam bahasa China dilafalkan dengan “Mi Tu”.

Para perempuan China itu kini mencoba mendorong agar para perusahaan memiliki “kode etik bekerja”, juga membentuk semacam saluran komunikasi secara langsung (hot line) agar para korban pelecehan bisa melaporkan kasusnya secara anonim.

AFP PHOTO / GREG BAKER

Perempuan petugas berjalan di Lapangan Tiananmen Square saat mereka menunggu delegasi dalam upacara pembukaan Kongres ke-19 Partai Komunis China di Beijing, China, 18 Oktober 2017. Pengguna medsos di China menemukan cara lain untuk mengatasi penyensoran pemerintah terhadap unggahan kasus-kasus pelecehan seksual, antara lain dengan menggunakan frasa “rice bunny” yang dalam bahasa China dilafalkan dengan “Mi Tu”.

“Kami berharap semua bidang industri memiliki mekanisme untuk bisa menjamin bahwa kasus-kasus pelecehan tidak terjadi lagi. Setelah itu, kami berharap akan ada reformasi undang-undang di tingkat nasional,” kata Wang Ying, Wakil Direktur Inno Community Development Organisation.

Persoalannya, di China belum ada undang-undang yang khusus menangani perundungan. Alhasil, para korban perempuan harus menggunakan ketentuan hukum, seperti ketentuan perselisihan kerja, untuk mengajukan kasusnya.

Lv Xiaoquan, pengacara dari sebuah biro hukum, bahkan menganggap reformasi hukum tersebut bakal sulit dicapai di China. Alasannya, sampai saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi yang ditopang oleh nilai-nilai tradisi yang menekan perempuan untuk menjadi sosok penurut. (THOMSON REUTERS FOUNDATION)/MYRNA RATNA/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*