Presiden Jokowi: Jaga Aset Terbesar

Presiden Joko Widodo dan para ketua umum partai politik pengusung Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019. (Sumber: KOMPAS/SEKRETARIAT KANTOR PRESIDEN ).

Seluruh elemen masyarakat perlu menjaga aset terbesar bangsa, yaitu persatuan, kesatuan, kerukunan, dan persaudaraan. Kontestasi politik jangan sampai merusak aset terbesar tersebut.

Jakarta, Baranews.co – Persatuan, kesatuan, kerukunan, dan persaudaraan yang sudah ada sejak lama di Indonesia merupakan aset terbesar bangsa. Biaya sosial dan politik yang harus ditanggung akan amat besar jika aset terbesar tersebut harus retak karena kontestasi politik seperti pemilu atau pilkada.

”Mari kita bersama-sama berprasangka baik, berpikiran positif, mengembangkan pikiran penuh kecintaan. Jangan gampang curiga, gampang berprasangka buruk, gampang mengembangkan pikiran negatif,” kata Presiden Joko Widodo saat menghadiri Tasyakur Milad Ke-43 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kamis (26/7/2018).

Acara yang sekaligus diisi dengan peletakan batu pertama pembangunan Menara MUI setinggi 20 lantai yang berlokasi di Jalan Raya Hankam, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, ini dilakukan di sela-sela lobi sejumlah elite politik terkait Pemilu 2019. Selain menggelar sejumlah pertemuan, lobi-lobi ini juga diiringi dengan saling melemparkan pernyataan di publik.

Salah satu pernyataan yang kemarin memancing perhatian publik adalah tentang posisi Partai Demokrat dalam koalisi parpol pendukung Presiden Jokowi pada Pemilu 2019.

 

Persoalan itu dimulai dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu (25/7). Saat itu, di rumahnya, Yudhoyono mengatakan, partainya sulit bergabung dengan koalisi Jokowi karena ada parpol pendukung Jokowi yang belum setuju jika Demokrat   bergabung dalam koalisi itu. Ia juga mengatakan, hubungannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri masih belum pulih.

Yudhoyono juga menyatakan tidak pernah menawarkan anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Jokowi.

Menanggapi hal itu, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pernyataan Yudhoyono itu merupakan keluhan musiman yang kerap dilontarkan menjelang pemilu. Ia juga menyatakan,   hubungan Yudhoyono dan Megawati bukan alasan yang menghambat Partai Demokrat bergabung dengan koalisi Jokowi.

”Gagal tidaknya koalisi Jokowi dan Partai Demokrat lebih karena kalkulasi yang rumit yang dilakukan Pak Yudhoyono, yang hanya fokus dengan masa depan Mas AHY,” ucapnya.

Menjaga

Presiden mengatakan, pemerintah dan ulama akan selalu menjaga aset terbesar bangsa.

”Saya mengajak kita semua untuk membangun ukhuwah Islamiyah kita, menjaga ukhuwah wathaniyah kita, karena sekali lagi aset terbesar kita adalah kesatuan, persaudaraan, dan kerukunan,” ajak Presiden.

Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin juga menegaskan, Indonesia adalah negara kesepakatan dan para pendiri bangsa sudah bersepakat untuk menjadi saudara sebangsa setanah air dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Cawapres

Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat segera mengerucutkan nama cawapres pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilu 2019.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri depan) didampingi putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono menerima kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah depan) di kediamnnya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7/2018) malam. Pertemuan ini terkait wacana koalisi kedua partai itu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2019. 

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, gambaran nama bakal cawapres itu sebenarnya sudah mulai terbaca. Beberapa di antaranya, Demokrat mengusulkan AHY, PAN mengajukan ketua umumnya Zulkifli Hasan, PKS mengajukan (Ketua Majelis Syuro PKS) Salim Segaf Al-Jufri   atau Ahmad Heryawan. Di luar itu, ada nama dari luar parpol seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Oleh karena sembilan hari lagi, yaitu pada 4 Agustus, pendaftaran capres-cawapres sudah dibuka, lanjut Muzani, pertemuan untuk membahas hal itu akan semakin intensif.

Terkait hal itu, hari ini Prabowo akan bertemu dengan Salim Segaf Al-Jufri. Selain untuk menampung usulan pasangan capres-cawapres dari PKS, pertemuan itu juga untuk mengomunikasikan dinamika politik terbaru setelah Partai Demokrat ingin berkoalisi dengan Gerindra dan parpol lainnya.

Guna mencari jalan tengah, kata Muzani, dalam komunikasi tersebut setiap parpol harus bersedia menurunkan tawarannya. ”Harus ada kerelaan dari parpol-parpol. Harus ada pengertian,” ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PAN Yandri Susanto menambahkan, sosok di luar kader parpol anggota koalisi   dapat menjadi solusi jika pembicaraan tentang cawapres di antara partai-partai menemui jalan buntu. ”Solusinya bisa di luar nama-nama (kader partai), misalnya Pak Gatot dan Pak Anies. Ini perlu disepakati,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga mengatakan, opsi memilih calon di luar kader parpol anggota koalisi dapat menjadi jalan tengah. ”Kita ini ingin menang. Jika ternyata tidak ada nama kader parpol yang disepakati, ada nama dari luar. Itu mungkin bisa jadi jalan tengah,” ujar Mardani.

Meski pembahasan seputar capres dan cawapres berpotensi alot, Muzani meyakini bangunan koalisi akan solid. Hal itu bukan hanya karena kerja sama dan ikatan yang kuat di antara keempat parpol dan kesamaan sikap keempatnya dalam berbagai isu strategis, melainkan juga karena sudah ada irisan kesamaan terkait pembagian kekuasaan di internal koalisi. ”Sebagai embrio, power sharing dan segala macam itu sudah (dibahas). Berbagi kekuasaan dan tanggung jawab menyelesaikan persoalan bangsa itu adalah hal biasa,” katanya. (AGE/BOW/APA/INA/Harian KOMPAS)

Be the first to comment

Leave a Reply