Kepala Daerah Perlu Izin Presiden

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan arahan kepada calon perwira remaja TNI-Polri di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (18/7/2018). (Smber: Kompas/KIP/SETWAPRES)

Jakarta, Baranews.co – Kepala daerah yang akan maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, perlu izin dari presiden. Namun, izin ini hanya bersifat administratif.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 yang mengatur tata cara pengunduran dan cuti bagi pejabat serta pegawai pemerintahan yang mengikuti pemilu.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (25/7/2018), menjelaskan, PP No 32/2018 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. ”UU No 7 Tahun 2017 memang mengamanatkan kepada pemerintah, kepada presiden untuk membuat PP sehingga PP ini mengatur secara keseluruhan, baik izin cuti kampanye, izin maju sebagai capres, maupun tata cara mundur bagi pejabat pemerintahan yang mengikuti pemilu,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan, kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dibolehkan menjadi tim sukses capres dan cawapres. Demikian pula dengan menteri yang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Namun, mereka harus mengajukan cuti ketika akan melakukan kampanye. Cuti pun hanya satu hari dalam sepekan. Sisanya, kampanye hanya bisa dilakukan saat libur.

Dengan pertimbangan ini, Tjahjo mengatakan, permohonan izin tersebut, termasuk izin bagi kepala daerah yang ingin ikut kontestasi dalam pilpres, hanya bersifat administratif.

Pengajar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, menjelaskan, kendati menggunakan istilah izin, sifat aturan ini fiktif positif. Hal ini karena presiden akan mengizinkan kepala daerah yang maju sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seandainya tak ada tanggapan dari presiden dalam kurun waktu 15 hari sejak permohonan diterima,   permohonan dianggap dikabulkan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipertimbangkan jadi salah satu cawapres pendamping Prabowo Subianto. Oleh karena itu, koalisi parpol pendukung Prabowo akan segera mengambil keputusan. (NTA/INA/AGE/Harian KOMPAS).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*