PEMERINTAHAN – Infrastruktur untuk Keadilan Rakyat

Ilustasi: Gerbang Tol Madiun yang masuk dalam ruas Tol Ngawi-Kertosono seksi Ngawi Wilangan yang baru diresmikan olejh Presiden Jokowi, Jawa Timur. Kamis (29/3/2018). Panjang Seksi Ngawi – Wilangan sepanjang 52 kilometer merupakan ruas yang diresmikan dari total panjang 87 kilometer. (Sumber: KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA).

Pembangunan infrastruktur yang diutamakan pemerintah bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, tapi juga keadilan. Setelah infrastruktur, selanjutnya SDM.

Jakarta, Baranews.co – Pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah tak semata untuk kepentingan ekonomi, tetapi justru untuk keadilan masyarakat. Keadilan yang konsisten diusung pemerintah jadi upaya mendasar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang masih dililit kesenjangan antarwilayah.

Saat membuka Musyawarah Nasional VI Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) di Jakarta, Jumat (20/7/2018), Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur saat ini di segala bidang.

”Kenapa infrastruktur penting? Sekali lagi, ini bukan hanya urusan ekonomi. Negara dengan 17.000 pulau, membutuhkan, antara lain, bandara, pelabuhan, jalan. Sebab, dari situlah persatuan dan pemerataan bisa kita berikan dari barat ke timur, dari utara ke selatan,” ujar Presiden Jokowi.

Selain Ketua Umum Pengurus Besar IKA PMII Akhmad Muqowam, acara itu dihadiri pula oleh Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy, dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj.

Presiden, yang didampingi sejumlah menteri, menyatakan, untuk mengatasi ketertinggalan infrastruktur yang baru 37 persen dari total kebutuhan nasional, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

”(Karena) daya saing kita masih kalah dari negara tetangga,” kata Jokowi.

Tak beri izin

LITBANG KOMPAS/BESTIAN NAINGGOLAN

Bandar Udara Internasional Silangit, Siborong-borong, Tapanuli Utara, dibangun sejak era penjajahan Jepang. Tahun 1995 dibangun kembali dan 2005 diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan berbagai perluasan, Jumat 24/11/2017, Presiden Joko Widodo meresmikan terminal Bandara. Bandara dengan landas pacu 2.650 meter dan terminal seluas 3.000 meter persegi itu diminta Jokowi untuk diperpanjang lagi. Menurut Jokowi, Silangit merupakan gerbang menuju peningkatan kemakmuran, kesejahteraan seluruh tano Batak.

Masalah terbesar bangsa, tambah Presiden, adalah kesenjangan dan kemiskinan. Kesenjangan seperti dimensi antarwilayah, barat dan timur ataupun desa dan kota. Salah satu sumber ketimpangan di antaranya penguasaan lahan.

”Ada satu orang atau satu perusahaan menguasai 200.000- 600.000 hektar lahan. Ini memang ada. Saya tak akan bilang tidak. Hanya perlu disampaikan, yang memberikan konsesi itu bukan saya. Itu perlu digarisbawahi. Saya tak pernah memberi 1 meter persegi pun kepada mereka,” kata Presiden.

Kenapa infrastruktur penting? Sekali lagi, ini bukan hanya urusan ekonomi. Negara dengan 17.000 pulau, membutuhkan, antara lain, bandara, pelabuhan, jalan. Sebab, dari situlah persatuan dan pemerataan bisa kita berikan dari barat ke timur, dari utara ke selatan

Seusai infrastruktur, Kepala Negara menambahkan, pemerintah memasuki tahapan besar pembangunan SDM. Ini akan diaktualisasikan di RAPBN 2019.
Muqowam mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi yang mengerjakan banyak agenda pembangunan seperti infrastruktur. ”Ini nyata dinikmati masyarakat,” katanya.

Menurut Muqowam, pemerintah juga membangun SDM, yang tecermin pada naiknya Indeks Pembangunan Manusia dan turunnya angka kemiskinan. ”Apresiasi juga karena perhatian (pemerintah) ke pondok pesantren,” ujar Muqowam.

Said Aqil menambahkan, pentingnya kemiskinan dan ketimpangan harus segera diatasi. Penurunan angka kemiskinan jadi satu digit pun diapresiasi. ”Namun, keadilan harus diwujudkan karena kesenjangan seperti akses modal ke bank masih ada,” ujarnya. LAKSANA AGUNG/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply