Sepak Terjang Eks Walkot Jaktim yang ‘Dipensiunkan’ via Telepon

Perjalanan Bambang Musywardana menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov DKI Jakarta berakhir dengan drama. Bambang saat ini menganggur usai dicopot sebagai Wali Kota Jakarta Timur pada 5 Juli 2018.

Eks Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana.

Jakarta, Baranews.co – Perjalanan Bambang Musywardana menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov DKI Jakarta berakhir dengan drama. Bambang saat ini menganggur usai dicopot sebagai Wali Kota Jakarta Timur pada 5 Juli 2018.

Bambang memulai karir sebagai PNS DKI pada 6 Agustus 1987. Pertama kali menyandang status PNS, Bambang bertugas sebagai staf urusan administrasi di Kantor Kecamatan Kramat Jati.

Karir Bambang mulai melejit pada tahun 1998. Ketika itu dia berhasil menduduki jabatan selaku Camat Cipayung dan pindah menjadi Camat Pasar Rebo pada tahun 2.000. Posisi camat membuat nama Bambang semakin harum, hingga dia masuk ke lingkaran kantor Wali Kota Jakarta Timur menjadi Kabag Sekretaris Kota Jakarta Timur pada 2006-2009.

Kinerja Bambang di Jakarta Timur ternyata dilirik Gubernur DKI saat itu Fauzi Bowo. Bambang lalu diangkat menjadi Kabag Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2009 hingga 2012.

Pergantian Gubernur DKI pun tak menghentikan karir Bambang. Karir pria kelahiran Salatiga, 28 September 1958 itu justru semakin mentereng usai diangkat Joko Widodo (Jokowi) menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Barat pada tahun 2013.

“Pada hari ini, Jumat 24 Mei 2013, saya Gubernur DKI Jakarta dengan ini resmi melantik Saudara-Saudara sebagai pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Saya percaya bahwa Saudara-Saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan,” kata Jokowi saat melantik Bambang dan 13 pejabat lainnya, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Hampir dua tahun berselang Bambang diangkat oleh pengganti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Wali Kota Jakarta Timur. Kinerja Bambang pun sempat mendapat pujian dari Ahok.

“Saya tadinya mau tukar (Tri Kurniadi) ke Utara. Yang Utara mau saya tarik ke Selatan karena Pak Rustam (Rustam Effensi, saat itu Wali Kota Jakarta Utara) sudah cukup baik. Timur juga baik. Wali Kota dan Wakil Timur tadinya mau jadi Wali Kota Jakarta Selatan, tapi saya beri kesempatan Pak Tri,” terang Ahok saat pelantikan Tri menjadi Wali Kota Jakarta Selatan, 13 Agustus 2015.

Posisi Bambang sebagai Wali Kota Jakarta Timur pun aman sampai Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Sandiaga bahkan sempat menjenguk Bambang saat dirawat di rumah sakit karena diare.

Meski mendekati usia pensiun, prestasi Bambang pun tetap bersinar. Ayah dua anak itu mendapat penghargaan Dwija Praja Nugraha dari Presiden Jokowi. Karena penghargaan itu Sandiaga menyebut Bambang sebagai salah satu wali kota terbaik di Indonesia.

“Beliau salah satu wali kota terbaik se-Indonesia. Pak Bambang sudah diberi penghargaan langsung dari Presiden Jokowi,” kata Sandiaga di hadapan warga Kelurahan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu (28/1/2018).

Namun, tiga bulan menjelang pensiun karir Bambang malah selimuti drama usai dicopot sebagai Wali Kota Jakarta Timur oleh Anies hanya melalui telepon pada 4 Juli 2018 ini. Bahkan, Bambang mengaku baru menerima fotokopi surat keputusan (SK) pensiun.

“Ya saya minta kasih penjelasannya, kan saya terima fotokopi dan aslinya belum dikasih ke saya dari pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu. Seharusnya 3 bulan dari sebelum pensiun diserahkan kan,” sesal Bambang saat dihubungi wartawan, Senin (16/7/2018).

Bambang pun hingga kini belum diberikan pengarahan oleh Anies. Menurutnya, sebelum pencopotan, gubernur biasanya memberikan pengarahan kepada wali kota yang diganti dan yang akan dilantik sekaligus memberikan SK pergantian, dalam kasus Bambang yakni SK pensiun.

“Sampai sekarang nggak diarahin. (Mestinya) sebelumnya diarahin, anda saya copot, nih, ada SK pensiun. Sedangkan saya nggak pegang SK pensiun, baru memfotokopi, SK yang asli masih dibekep oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah),” terang Bambang. (detik.com/hp)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*