MEDIA SOSIAL – Pengguna Diharapkan Juga Mencari Rujukan Kebenaran

Ilustrasi: Pengguna gawai dengan mudahnya memberikan komentar di media sosial. (Sumber: KOMPAS/YUNIADHI AGUNG (MYE)

Jakarta, Baranews.co – Transformasi digital tak hanya mengubah gaya hidup masyarakat, tetapi juga mengandung peluang dan ancaman terhadap negara dan bangsa. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan mampu menyaring informasi dan mencari rujukan kebenarannya yang bisa dipertanggungjawabkan.

Saat sesi ”Media dan Perang Informasi” dalam rangkaian Indonesia International Defense Science Seminar yang diadakan Universitas Pertahanan, Kamis (12/7/2018), di Jakarta, sejumlah pakar menyoroti perkembangan perang informasi dan siber yang para pelakunya tak lagi didominasi negara, tetapi oleh pribadi-pribadi.

Selain Ahmad Ghazali Abu- Hasan dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, hadir sebagai pembicara Akhyari Hananto dari Good News From Indonesia, pakar keamanan siber Yuliardi Sutedja, dan pakar keamanan publik Huawei Technologies, Augustine Chiew.

Menurut Yuliardi, ke depan perang informasi ini akan lebih intensif. Perang informasi yang banyak terjadi di dunia maya memiliki efek yang besar di dunia nyata. ”Brexit, misalnya. Bagaimana perang informasi itu membuat publik Inggris memiliki kemauan keluar dari Uni Eropa lewat referendum,” katanya.

Akhyari menambahkan, saat ini, di Indonesia seakan ada garis bahwa berita yang bagus selalu dianggap dibuat pihak-pihak yang pro pemerintah. Menurut Akhyari, penting agar publik juga mendapat pendidikan agar kritis berpikir. Ia mencontohkan, ketika ada wacana memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya atau Makassar, pihaknya di Good News From Indonesia membuat telaah tentang negara-negara yang berhasil atau gagal karena pindah ibukota.

Menurut dia, banyaknya isu negatif yang beredar bisa menjadi salah satu bentuk ancaman untuk negara. Terlalu banyak fitnah dan hoax membuat masyarakat hilang kepercayaan terhadap pemerintah sehingga dapat membuat kemunduran bangsa. Hal lain yang lebih buruk adalah semua pihak hanya punya orientasi jangka pendek. “Kita hanya memikirkan pemilihan presiden di depan mata, bukan agenda jangka panjang,” kata Akhyari.

Augustine Chiew menyatakan, dalam dunia informasi, hal yang paling utama adalah kepercayaan. Masyarakat butuh informasi yang bisa dipercaya. Namun, di sisi lain, masyarakat juga harus bisa menjadi warga negara yang baik dengan menyaring informasi yang masuk. Masyarakat juga harus mulai berusaha obyektif, membaca baik-baik dan berusaha mengerti informasi yang diperoleh. “Banyak masalah terjadi karena masyarakat tak mengecek kembali informasi hanya karena yang mengatakannya itu sosok tertentu sehingga dianggap kebenaran,” kata Augustine.

Di sisi lain, Augustine Chiew melihat banyaknya informasi di dunia media siber ini sebagai peluang untuk meningkatkan keamanan. Ia mencontohkan, di beberapa negara, teroris atau koruptor bisa ditangkap karena kebiasaan dan kehadirannya bisa dideteksi dengan adanya analisis big data. Untuk itu ia mendorong kerja sama antarnegara, dan institusi-institusi keamanan, bahkan komunitas untuk bisa memberantas kejahatan di dunia informasi.

Hal senada dikatakan Ahmad Ghazali. Saling berbagi informasi sesuatu sangat penting melawan terorisme. Musuh saat ini tak lagi organisasi apalagi negara. Untuk itu, setiap negara harus mampu bekerja melawan kelompok-kelompok kecil sambil melakukan kerja sama informasi antarnegara. (EDN)/EDNA C PATTISINA/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*