KORUPSI ACEH – KPK Periksa 15 Saksi Terkait Korupsi Otonomi Khusus Aceh

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf usai diperiksa selama 12 jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/7/2018), akhirnya ditahan. Irwandi ditahan KPK dalam operasi tangkap tangan pada Selasa (3/7/2018). Ia diduga terlibat dalam korupsi dana otonomi khusus sebesar Rp 500 juta. (Sumber: KOMPAS/ALIF ICHWAN).

Banda Aceh, Baranews.co – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa saksi-saksi untuk mendalami kasus dugaan korupsi dana otonomi khusus Aceh yang menjerat Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh nonaktif. Sebanyak 15 saksi diperiksa di kantor Kepolisian Daerah Aceh.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah yang dihubungi dari Banda Aceh, Jumat (13/7/2018), menuturkan, kemarin, enam orang diperiksa dan hari ini dilanjutkan pemeriksaan terhadap sembilan orang. Para saksi berlatar belakang berbeda, mulai dari pegawai negeri sipil provinsi, pegawai unit layanan pengadaan, pejabat perbankan, dan swasta.

Pemeriksaan para saksi untuk mencari keterangan dan bukti-bukti terkait dugaan korupsi dana otonomi khusus Aceh.

”Kami imbau agar para saksi kooperatif dan menghadiri pemeriksaan. Kejujuran dari para saksi akan membantu pengusutan kasus ini,” kata Febri.

Namun, Febri tidak bersedia menyebutkan siapa saja saksi yang diperiksa oleh penyidik. Namun, saksi yang dipanggil diduga mengetahui penggunaan dan pengelolaan dana otonomi khusus.

Sementara terkait empat saksi yang dicekal ke luar negeri, yakni Kepala ULP Nizarli, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh Rizal Aswandi, staf ahli kegiatan Aceh Maraton Fenny Steffy, dan pengusaha Teuku Fadhilatul Amri, mereka akan diperiksa pekan depan.

Dalam kasus dugaan korupsi dana otonomi khusus Aceh, KPK telah menetapkan sebagai tersangka Gubernur Aceh non-aktif Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah non-aktif Ahmadi, serta dua pihak swasta, Hendri Yuzal dan Teuku Syaiful Bahri.

Usai penetapan tersangka, KPK terus mengembangkan kasus itu. KPK telah melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Kesehatan Aceh, dan Dinas Pemuda Olahraga Aceh. Sejumlah dokumen terkait dana otonomi khusus juga disita.

”Salah satu tujuan pemberantasan korupsi adalah agar hak masyarakat untuk menikmati anggaran negara atau daerah tidak diambil oleh oknum pejabat tertentu,” ujar Febri.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Alfian, menuturkan, pengelolaan dana otonomi khusus tidak memiliki rencana yang bagus. Tidak sedikit proyek otonomi khusus terbengkalai. ”Program bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan keinginan kepala daerah. Masak sampai pagar kantor bupati dibangun pakai dana otonomi khusus,” ujar Alfian.

Alfian mendukung upaya KPK mengungkap dugaan kasus korupsi di Aceh. Kata Alfian, korupsi membuat pembangunan tak berjalan dan ekonomi warga tak berkembang. (ZULKARNAINI/Harian KOMPAS).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*