DISKUSI PENDIDIKAN – 100.000 Guru Baru Diangkat pada 2018

Ilustrasi (Sumber: Infonawacita.com)

Jakarta, Baranews.co – Pemerintah pada tahun ini akan mengangkat 100.000 guru berstatus aparatur sipil negara. Proses pengangkatan ini akan melalui seleksi untuk menjamin kualitas guru. Guru yang berkualitas diyakini bisa meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.

”Jumlah guru yang pensiun tiap tahun harus diganti. Jangan khawatir sekolah kekurangan guru. Namun, harus siap pula guru yang diangkat mengabdi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Diskusi Publik Nasional dan Halalbihalal di Jakarta, Selasa (10/7/2018). Acara tersebut digelar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bekerja sama dengan harian Kompas serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Turut hadir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Sumber Daya Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemristek dan Dikti Ali Ghufron Mukti, serta Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi.

Pendidikan yang mendapatkan anggaran terbesar dari APBN, kata Wapres, seharusnya memberikan hasil sepadan. Apalagi, pendidikan berkualitas menjadi kunci untuk mencapai kemajuan bangsa.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani mengatakan, sejak 2009, pemerintah memenuhi amanat konstitusi dalam wujud anggaran fungsi pendidikan minimal 20 persen dari APBN. Tahun 2018, anggaran pendidikan lebih dari Rp 444 triliun, naik dibandingkan tahun 2017 yang jumlahnya Rp 419 triliun. Tiap tahun, anggaran pendidikan naik karena pendapatan dan belanja negara naik.

”Dampak peningkatan anggaran pendidikan pada kualitas pendidikan Indonesia perlu dikaji. Harus jelas desain pendidikan Indonesia mau apa dan ke mana. Dengan alokasi 20 persen APBN, harus dibuat strategi prioritas untuk mencapai mutu pendidikan yang berkualitas,” kata Sri Mulyani.

Mendikbud Muhadjir mengatakan, pengangkatan guru ini untuk mengganti guru pensiun yang jumlahnya sekitar 60.000 orang per tahun. ”Banyak guru yang pensiun tidak segera diganti. Akibatnya, sekolah mengangkat guru honorer,” kata Muhadjir.

Unifah Rosyidi mengatakan, masih banyak guru honorer yang tidak jelas masa depannya dan mereka mendapat honor yang minim. Karena itu, pemerintah harus segera mencari solusinya.

Berkaca pada Perancis

Agar pendidikan Indonesia tak jalan di tempat, ada baiknya pengambil kebijakan berkaca pada Perancis. Begitu ditetapkan sebagai Presiden Perancis pada Mei 2017, Emmanuel Macron langsung menggebrak dengan sejumlah kebijakan reformasi dengan tujuan jangka panjang mengembalikan kejayaan Perancis di Eropa. Meski ditentang kubu oposisi dan publik, kebijakan reformasi Macron lolos dengan mudah di parlemen karena partainya, En Marche, menguasai kursi mayoritas.

Reformasi pendidikan Macron dilatarbelakangi keyakinan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang bisa mengatasi pelambatan ekonomi Perancis akibat tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya pertumbuhan. Di jenjang pendidikan dasar dan menengah, Macron menetapkan wajib belajar pada usia tiga tahun (sebelumnya usia enam tahun). Jumlah murid dalam satu kelas dikurangi signifikan sehingga memberikan kesempatan kepada guru untuk memahami perkembangan muridnya. Konsekuensinya, Perancis saat ini akan berupaya mencari tambahan 3.000-4.000 guru SD.

Kurikulum juga dirombak dengan memberi ruang yang lebih besar pada bidang iptek dan digital, salah satunya dengan pelajaran coding. Praktik magang juga sudah dimulai lebih dini di sekolah menengah sehingga murid bisa mengenal kondisi dunia kerja yang nyata lebih awal. Murid juga wajib menguasai bahasa asing untuk bisa berkompetisi pada masa depan.

Pada tingkat pendidikan tinggi, Macron mengubah sistem penerimaan mahasiswa baru. Berdasarkan undang-undang yang lama, setiap lulusan sekolah menengah memperoleh jaminan diterima di perguruan tinggi di daerahnya. Namun, kini, universitas diberi kebebasan untuk melakukan seleksi terhadap calon mahasiswa berdasarkan prestasi mereka pada tahun-tahun terakhir sekolah menengah.

Universitas juga diberi kebebasan untuk mencari sumber dana sendiri. Macron berharap perguruan tinggi di Perancis bisa menjadi acuan bagi dunia dan menjadi pilihan bagi mahasiswa internasional. Karena itu, ia bertekad perguruan tinggi di Perancis bisa menjadi yang terbaik di bidang riset. (ELN/NTA/MYR)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*