Tragedi “KM Sinar Bangun”, Pelajaran Berharga Bagi Transportasi Nasional

Ilustrasi (Sumber: boatingtimessocal.com)

Oleh: Syaiful W. HARAHAP

“KM Sinar Bangun” yang tenggelam di perairan Danau Toba, Sumatera Utara (18/6-2018) bisa jadi pelajaran berharga bagi calon penumpang yang sering marah-marah, bahkan anarkis, jika syahbandar tidak memberikan izin berlayar. Begitu juga dengan delay kapal terbang sering jadi sasaran amarah calon penumpang.

Transportasi darat dan laut nasional sebagian besar belum sepenuhnya mengedepankan ‘Utamakan Keselamatan’ (Safety First). Angkutan umum sering kecelakaan dengan alasan rem blong. Apakah benar rem blong terjadi dengan tiba-tiba?

Selain karena kelebihan muatan KM Sinar Bangun mengabaikan prakiraan cuaca. Akibatanya, 30 menit setelah berlayar dari Dermaga Simanindo, Kabupaten Samosir, menuju Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun, kapal nahas itu dihantam angin kencang dan gelombang.

Padahal, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Medan sudah mengirimkan laporan prakiraan cuaca berupa cuaca ekstrem di perairan Danau Toba ke berbagai pihak otoritas terkait dengan penerbangan dan pelayaran pada tangga 18 Juni 2014 pada pukul 11.00 WIB dan pukul 14.00 WIB. Catatan BMKG pada jam pelayaran kapal tsb. akan ada angin kencang dengan kecepatan 12 knot yang bisa memicu ombak setinggi 75 cm — 1,25 meter. Bahkan, BMKG memperkirakan jelang pukul 17.00 WIB kecepatan angin akan meningkat dari dua sampai tiga meter per detik di perairan Samosir (cnnindonesia.com, 20/6-2016).

Kecelakaan kapal terbang pun pernah terjadi karena mengabaikan prakiraan cuaca BMKG, seperti yang dialami penerrbangan AirAsia QZ8501 jenis Airbus A320 dengan registrasi PK-AXC yang jatuh 28 Desember 2014 di perairan Laut Jawa ternyata tidak membawa prakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Kapal terbang itu lepas landas dari Surabaya pukul 05.30 dengan tujuan Singapura. Laporan cuaca berdasarkan citra satelit menyebutkan wilayah di Indonesia berawan dan berpotensi tumbuh awan kumulonimbus (nasional.tempo.co, 2/1-2015).

Sering terjadi calon penumpang kapal laut marah-marah ketika syahbandar melarang kapal berlayar. Celakanya, laporan wartawan melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media sosial justru provokatif dengan menyebut ‘penumpang terlantar’, penumpang kesal, dll.

Seorang calon penumpang kapal laut yang akan berlayar dari Gresik, Jawa Timur, ke Pulau Bawean, di Laut Jawa, Jawa Tenghah, mengatakan kepada wartawan, jika gelombang laut di atas 2 meter, calon penumpang bisa memaklumi. Namun saat ini gelombang laut masih bersahabat. Sehingga menjadi pertayaan bagi calon penumpang (pojokpitu.com, 10/2-2018). Pendapat calon penumpang ini tentu saja tidak bisa jadi patokan karena syahbandar berpegang pada laporan BMKG sesuai dengan standar operasi baku yang diluarkan Kementerian Perhubungan RI.

Ada baiknya syahbandar memberikan penjelasan kepada calon penumpang tentang kondisi dan prakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG agar calon penumpang paham. Soalnya, ada juga kasus biar pun ada larangan berlayar tapi ada pengecualian terhadap kapal tertentu. Ini juga bisa memicu amarah calon penumpang.

Terkait dengan kondisi calon penumpang yang menunggu diberangkatkan tentulah bukan tanggung jawab perusahaan pelayaran karena harga tiket yang dibayar berlaku sejak naik ke atas kapal. Jika terjadi pembatalan pelayanan karena cuaca buruk dengan kondisi syahbandar tidak memberikan izin tidak jelas pihak mana yang bertanggung jawab terhadap (calon) penumpang.

Otoritas pelabuhan hanya menyediakan loket penjualan tiket bukan tempat penampungan calon penumpang yang batal berlayar sehingga akomodasi juga bukan urusan otoritas pelabuhan.

Dalam kaitan inilah perlu regulasi tentang pihak yang bertanggung jawab terhadap calon penumpang kapal laut ketika syahbandar tidak mengeluarkan izin berlayar karena cuaca atau alasan teknis lain yang terkait dengan keselamatan penumpang.

Mungkin bisa menggandeng pihak asuransi yang akan menanggung risiko sekian jam sebelum penumpang naik ke kapal. Jika terjadi pembatalan pelayaran karena alasan cuaca dan teknis juga jadi tanggungan asuransi sampai kepal berlayar. Ada perusahaan asuransi yang menanggung risiko per jam, per hari, dst.

Berbeda dengan penerbangan jika terjadi delay dan pembatalan pihak maskapai bertanggungjawab sepunuhnya terkait dengan akomodasi calon penumpang. Namun, ada juga hal konyo di dunia penerbangan nasional. Delay disebut-sebut karena technical reason. Ternyata keterlambatan boarding karena menunggu pejabat [Baca juga: Demi Membela (Kesalahan) Pejabat, Garuda Berbohong kepada Penumpang].

Sudah saatnya pemerintah membuat regulasi untuk menjerat pihak-pihak yang menyebabkan keterlambatan penerbangan, tidak terkecuali pejabat, karena merugikan banyak pihak. Silakan saja pejabat pakai penerbangan khusus atau carter agar tidak mengganggu penerbangan komersial berjadwal.

Juga perlu regulasi dengan sanksi pidana atau menurunkan paksa penumpang kapal laut yang tidak mau memakai jaket pelampung dan memaksa naik ke kapal penyebarangan di sungai, danau dan laut jika sudah melebihi kapasitas resmi. Tidak terkecuali bagi awak kapal.

Sudah saatnya keselamatan angkutan darat, laut dan udara tidak lagi dipengaruhi oleh mitos (anggapan yang salah) dan kepasrahan karena alasan takdir. Penerapan standar operasi yang baku bisa mencegah atau meminimalkan korban nyawa dan kerugian materi. * [kompasiana.com/infokespro] *

Be the first to comment

Leave a Reply