TERORISME: Presiden Jokowi Putuskan Pelibatan TNI

Anggota Kopassus melakukan aksi bela diri yong moodo. (Sumber: KOMPAS/ALIF ICHWAN).

Jakarta, Baranews.co – Pemerintah segera menyusun peraturan presiden yang mengatur pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme. Dalam perpres itu akan diatur keputusan untuk menerjunkan Komando Operasi Khusus Gabungan TNI diambil langsung oleh Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Bina Graha, Jakarta, Jumat (25/5/2018) petang, kembali menegaskan, pasukan elite TNI akan diterjunkan pada saat ancaman keamanan sudah tergolong tinggi.

”Spektrum ancaman itu ada low intensitymedium intensity, dan high intensity. Penentuan dari medium ke high, di mana pasukan TNI diterjunkan itu, nantinya ditetapkan oleh Presiden beserta Dewan Keamanan Nasional,” ujarnya.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Pasukan penanggulangan teror Batalyon Infanteri 500/Raider Kodam V Brawijaya menggelar simulasi pelumpuhan teroris yang menguasai Balai Kota Malang, Jawa Timur. Simulasi penanggulangan antiteror tersebut sebagai salah satu kewaspadaan menghadapi tantangan keamanan yang terus meningkat.

Dewan Keamanan Nasional terdiri dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Panglima TNI.

Selain mengatur kewenangan Presiden untuk memutuskan pelibatan TNI, perpres juga dirancang mengatur teknis pelibatan TNI. ”Misalnya, siapa yang mengendalikan Koopsusgab (Komando Operasi Khusus Gabungan TNI)? Itu secara bergantian bintang dua, Komandan Jenderal Kopassus, Komandan Korps Marinir, dan Komandan Pasukan Khas,” ujar Moeldoko.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pasukan Antiteror Detasemen Bravo TNI AU menggelar simulasi antiteror di pusat perbelanjaan Bandung Indah Plaza, Bandung, Jawa Barat. Simulasi yang dibagi dua kelompok, masing-masing dengan tugas menyelamatkan sandera dan penanganan bom, ini untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tindakan terorisme.

Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dibuat sebagai petunjuk teknis pelibatan TNI yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Terorisme yang sudah disahkan DPR. Selain perpres, terbuka kemungkinan pemerintah merevisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. (ANITA YOSSIHARA/Harian KOMPAS).

Be the first to comment

Leave a Reply