AKSI RADIKALISME: Pelibatan Perempuan dan Anak, Kejahatan Kemanusiaan

Peluncuran Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2018, di Jakarta, Rabu (7/3/2018). Catatan itu diluncurkan guna memperingati tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Sedunia. (Sumber: ELSA EMIRIA LEBA UNTUK KOMPAS).

Jakarta, Baranews.co — Organisasi perempuan di Tanah Air terus menyuarakan keprihatinan atas pelibatan keluarga, yakni perempuan dan anak, dalam aksi radikalisme dan terorisme. Pelibatan perempuan dan anak dinilai sebagai perbuatan keji dan pengecut dari kelompok teroris, serta merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi siapa pun.

Karena itu, Koalisi Perempuan Indonesia dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) serta sejumlah organisasi perempuan menyerukan kepada semua pihak agar jangan membiarkan perempuan menjadi alat terorisme, dan melindungi perempuan dan anak dari aksi-aksi terorisme.

“Kami mengecam segala bentuk kekerasan dan terorisme atas nama dan kepentingan apapun, serta meminta agar hentikan  penggunaan perempuan dan anak-anak untuk mendukung aksi-aksi gerakan ekstremisme berkekerasan,” ujar Adriana Venny, Komisioner Komnas Perempuan, Rabu (16/5/2018), di Jakarta.

Komnas Perempuan juga mendorong negara untuk memprioritas penanganan dan pemulihan para korban terorisme dengan memberikan dukungan yang dibutuhkan sebagai pemenuhan hak para korban, termasuk perempuan korban.

Khariroh Ali, Komisioner Komnas Perempuan, juga meminta semua pihak untuk bersikap kritis pada informasi terutama  politisasi dan penggunaan agama untuk justifikasi tindak kekerasan. Masyarakat juga diharapkan memperbanyak upaya bersama untuk memperkuat solidaritas dan soliditas di masyarakat dengan menyuburkan nilai-nilai toleransi, menghargai perbedaan, menciptakan kedamaian serta mencegah kekerasan atas nama apapun.

Semua pihak diminta bersikap kritis pada informasi terutama politisasi dan penggunaan agama untuk justifikasi tindak kekerasan.

NINO CITRA ANUGRAHANTO UNTUK KOMPAS

Dian Kartika Sari, Sekretaris Jendral Koalisi Perempuan Indonesia.

Pelanggaran HAM

Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartikasari  menegaskan, tindakan kejahatan yang dilakukan oleh teroris merupakan tindak kejahatan yang dilakukan secara meluas, sistematis, menimbulkan korban jiwa, raga, dan menebarkan ancaman ketakutan. “Kejahatan demikian merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan,” katanya.

KPI juga mendesak seluruh media, televisi dan radio untuk berhenti menyuburkan tindakan radikal dan ektremisme melalui ruang siaran yang diberikan kepada penceramah keagamaan yang merupakan bagian dari kelompok ektremis dan penyebar kebencian.

Seluruh media, televisi dan radio agar berhenti menyuburkan tindakan radikal dan ektremisme melalui ruang siaran yang diberikan kepada penceramah keagamaan yang merupakan bagian dari kelompok ektremis dan penyebar kebencian.

Kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi, KPI meminta  untuk mencegah penyalahgunaan media sosial sebagai sarana penyebar kebencian. Tak hanya itu, KPI juga meminta politisi dan pimpinan agama berhenti  memberikan pembenaran terhadap tindak radikal dan ektremis serta kejahatan terorisme dengan dalih kemiskinan dan ketimpangan.

Karena faktanya, tindakan radikal dan ekstremis terjadi di negara-negara kaya dan negara-negara miskin. Pemimpin-pemimpin gerakan radikal dan ektremis adalah orang-orang kaya dan terpelajar.

“Bahkan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang memiliki gelar akademis sangat tinggi, seperti  doktor dan profesor. Orang-orang miskin, hanya menjadi korban indoktrinasi dan mobilisasi kaum elite yang menggunakan agama sebagai kedok untuk perebutan harta dan kekuasaan,” kata Dian. (SONYA H.ELLEN SINOMBOR/Harian KOMPAS)

Be the first to comment

Leave a Reply