PERSATUAN – Presiden: Rawat Kebangsaan meski Beda Pilihan

Presiden Joko Widodo berfoto bersama para pelajar saat berkunjung di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/11). (Sumber: KOMPAS/WISNU WIDIANTORO).

Pasuruan, Baranews.co – Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali pentingnya menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa meskipun pilihan warga berbeda-beda saat Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Umum 2019. Pasalnya, sebagai pesta demokrasi, kedua agenda besar bangsa tersebut—yang memungkinkan adanya beda pendapat—seharusnya bukan menjadi sumber perpecahan dan pemecah belah soliditas bangsa Indonesia.

”Saya ingin menitipkan persoalan penting bangsa kita sekarang ini. Marilah kita jaga dan rawat persatuan dan kesatuan bangsa kita, menjaga ukhuwah kita. Jangan sampai karena kita berbeda pilihan, karena tahun ini ada 171 pemilihan bupati/wali kota/gubernur, dan sebentar lagi akan ada juga pemilihan presiden, warga bangsa ini bermusuhan. Meskipun pesta demokrasi setiap lima tahun sekali ini berlangsung, jangan sampai juga menjadikan kita bangsa yang retak dan tidak saling menyapa antartetangga, antarkawan, antarkampung. Inilah yang harus terus kita ingatkan bersama,” kata Presiden

saat meresmikan model pesantren berbasis wirausaha atau pesantrenpreneur di Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (12/5/2018).

Menurut Presiden Jokowi, biaya sosial akibat retaknya hubungan persaudaraan itu akan terlalu tinggi bagi bangsa yang tengah membangun ini. Realita Indonesia adalah negara majemuk sejak Proklamasi pada 17 Agustus 1945.

Indonesia, tambah Presiden Jokowi, memiliki penduduk sebanyak 263 juta jiwa, yang tersebar di 17.000 pulau, 514 kota/kabupaten, dan 34 provinsi. ”Kita juga punya 714 suku bangsa dengan perbedaan adat, tradisi, dan agama serta lebih dari 1100 bahasa daerah. Inilah yang kadang kita lupa bahwa kita ini adalah bangsa besar dan majemuk sehingga berbeda-beda pilihan itu menjadi hal biasa,” papar Presiden.

Presiden Jokowi juga menambahkan, saat pesta demokrasi berlangsung, masyarakat bisa memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik. Namun, setelah itu, masyarakat harus kembali hidup bersama-sama secara rukun dan damai. ”Sekarang ini coba lihat di media sosial. Masyarakat saling mencela, mencemooh, menjelekkan, memfitnah, ujaran kebencian dan kedengkian. Ini sangat memprihatinkan dan seharusnya hal itu tidak dilakukan,” ucap Presiden.

Oleh karena itu, lanjut Presiden Jokowi, pihaknya mengajak para ulama dan kiai untuk mengajak para santri, jemaah, dan umatnya bersama-sama memerangi berbagai ujaran kebencian dan hoaks di media sosial. ”Umat harus diajak berpikiran positif, optimistis, berprasangka baik, penuh pengertian, dan toleransi. Sebab, kalau sudah bermain gawai, kita kadang-kadang lupa itu semua, lupa persatuan dan kesatuan bangsa kita yang seharusnya kita jaga dan kita rawat bersama ini,” ujar Presiden Jokowi.

Pemberdayaan

Untuk memberdayakan umat, khususnya para santri di pondok pensatren di tengah-tengah persoalan dan tantangan ekonomi, Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah terus mendorong berkembangnya model pondok pesantren yang berbasis wirausaha atau pesantrenpreneur.

Program pesantrenpreneur sebelumnya digagas oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dalam bentuk peresmian 10 ummart atau ritel modern di dalam pondok pesantren.

”Saya mengapresiasi Hipmi, khususnya Hipmi Jatim, yang telah masuk ke pondok pesantren dengan seluruh santrinya mendorong berkembangnya model pondok pesantren berbasis wirausaha atau pesantrenpreneur. Ini program peningkatan ekonomi yang dimulai dari para pengusaha muda. Ide dan gagasan seperti ini harus kita dorong agar nanti jumlahnya tidak hanya 10, tetapi meluas ke 30.000 pondok pesantren yang ada di Indonesia,” tutur Presiden.

Model pesantren berwirausaha tersebut menurut Presiden Jokowi harus dikembangkan agar bisa menjadi kekuatan ekonomi bagi bangsa. ”Pemerintah baru membangun bank wakaf mikro di pondok pesantren. Awalnya, 20 unit saja. Kini, sudah mencapai 40 unit sehingga nantinya, ke depannya, pondok pesantren akan menjadi kekuatan ekonomi bagi bangsa ini,” kata Presiden.

Ketua Badan Pengurus Pusat Hipmi Bahlil Lahadalia mengapresiasi dukungan pemerintah atas dibangunnya berbagai infrastruktur, termasuk ekonomi, guna menyejahterakan bangsa. ”Rasulullah dahulu pertama membangun infrastruktur. Ini langkah tepat yang pernah dilakukan Rasulullah. Tidak ada pertumbuhan ekonomi bangsa yang tidak dimulai dengan membangun infrastruktur. Ini kunci pemerataan ekonomi,” kata Bahlil.

Adapun ketua panitia yang juga Ketua Umum Hipmi Jatim Mufti Anam mengatakan, program pesantrenpreneur mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, seperti ritel modern, asosiasi pengusaha, dan sejumlah kementerian, baik kementerian perdagangan maupun perindustrian.

”Ritel modern dalam pesantren awalnya hanya satu di sini, sebagai pilot project. Namun, Menteri Perdagangan menantang kami membangun langsung di 10 lokasi di Jawa Timur. Ke depan, kami berharap model seperti ini bisa dikembangkan lagi di 30.000 pesantren lainnya di Indonesia,” katanya.

Mufti menjelaskan, di Indonesia ada 30.000 pesantren dengan 5 juta santri. ”Jumlah ini bisa menjadi entitas yang menggerakkan ekonomi, bukan hanya di bidang pendidikan, melainkan juga ekonomi masyarakat. Bukan hanya di desa, tetapi juga di seluruh Indonesia,” katanya. Selain mendirikan Ummart, dilakukan pula pelatihan dan pendampingan untuk menyebarkan semangat wirausaha. (DAHLIA IRAWATI/Harian KOMPAS).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*