Calo anggaran di Kemenkeu: Akibat Penentuan Alokasi Anggaran yang Tidak Transparan’

KPK menangkap YP, anggota Komisi XI DPR AS dan tersangka lainnya di sebuah restoran di kawasan Halim Perdanakusuma, Jaktim, yang diduga sebagai transaksi suap. (Sumber: BBC Indonssia/BIL WAHID/DETIKCOM).

Praktik percaloan anggaran di kantor Kementerian Keuangan sulit diberantas selama tidak ada transparansi dalam penetapan anggaran, kata seorang pegiat antikorupsi.

Jakarta, Baranews.co – Hal itu menanggapi tertangkapnya seorang pejabat di Kementerian Keuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga menerima suap dari sejumlah pengusaha agar proyeknya masuk dalam RAPBN perubahan 2018.

Pejabat di bagian Dirjen perimbangan keuangan Kemenkeu, yang berinisial YP, dan seorang anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat diduga menjadi calo atau makelar yang menjanjikan proyek para pengusaha asal Sumedang, Jawa Barat itu masuk dalam rancangan anggaran negara tahun.

Aktivis antikorupsi dari Transparency International Indonesia, TII, Dadang Trisasongko, menganggap praktik seperti ini sudah lama berlangsung di Indonesia.

“Kalau lihat kasus ini proyek uang itu sudah diijon. Jadi ada kontraktor membiayai proses ini melobi supaya proyeknya masuk ke dalam anggaran,” kata Sekjen Transparancy Internastional Indonesia, Dadang Trisasongko, kepada BBC Indonesia, Heyder Affan, Selasa (08/05).

uang suap GETTY IMAGES
KPK mengatakan supaya dua proyek itu berjalan, seseorang berinisial AG mengumpulkan uang dari sejumlah kontraktor di Sumedang untuk menyuap anggota DPR dan pejabat di Kementerian Keuangan.

Menurutnya, langkah penting yang harus didahulukan oleh Kementerian Keuangan adalah menciptakan transparansi dalam penentuan alokasi anggarannya.

“Titik lemahnya adalah ada proses penentuan alokasi anggaran yang tidak transparan,” ujar Dadang.

Dia kemudian mencontohkan: “Kriteria daerah ini dapat berapa, itu seharusnya dibuat lebih transparan lagi, dan orang tidak bisa bernegosiasi di ruang-ruang tertutup, kalau prosesnya dibuka.”

‘Anggaran negara merupakan agenda publik’

Keterbukaan ini, sambungnya, karena kebijakan anggaran negara merupakan agenda publik.

“Sehingga orang lain bisa memberikan input ‘oh sebaiknya untuk ini’. Jadi prosesnya terbuka,” tandasnya.

Hasil peneliltian TII menunjukkan dari tahun ke tahun bahwa relasi korup antara pebisnis dan pejabat publik masih mengakar. Proses penganggaran, ujar Dadang, merupakan salah satu arena interaksi itu, selain proses perizinan usaha, penentuan kuota perdagangan dan public procurement.

KPK menangkap YP, anggota Komisi XI DPR AS dan tersangka lainnya di sebuah restoran di kawasan Halim Perdanakusuma, Jaktim, yang diduga sebagai transaksi suap.

Saut Situmorang DETIK.COM
Komisioner KPK Saut Situmorang mengatakan supaya dua proyek itu berjalan, seseorang berinisial AG mengumpulkan uang dari sejumlah kontraktor untuk menyuap anggota DPR dan pejabat.

Penyidik KPK kemudian menggeledah rumah YP di Bekasi, Jawa Barat, dan menemukan satu kilogram emas dan uang tunai yang diduga berasal dari sejumlah pengusaha yang menginginkan proyeknya masuk dalam RAPBN Perubahan 2018.

Temuan sementara KPK menyebutkan, ada dua rencana proyek di Kabupaten Sumedang senilai sekitar Rp25 miliar, yang bersumber dari alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) APBN Perubahan 2018 mendatang.

Komisioner KPK Saut Situmorang mengatakan, supaya dua proyek itu berjalan, seseorang berinisial AG mengumpulkan uang dari sejumlah kontraktor di Sumedang untuk menyuap anggota DPR dan pejabat di Kementerian Keuangan.

“Agar dua proyek itu masuk ke dalam RAPBN Perubahan 2018 yang baru akan dibahas pada pertengahan 2018 mendatang,” kata Saut Situmorang dalam jumpa pers, Sabtu (05/05).

korupsi GETTY IMAGES
Selain mendorong Kemenkeu membuat sistem yang transparan terkait perencanaan APBN, LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menuntut agar KPK menyelidiki tuntas pihak-pihak lainnya yang terlibat.

‘Usut pejabat Menkeu lainnya yang terlibat’

Selain mendorong Kemenkeu membuat sistem yang transparan terkait perencanaan APBN, LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menuntut agar KPK menyelidiki tuntas pihak-pihak lainnya yang terlibat.

“Kami mendorong KPK untuk menyelidiki pihak-pihak lainnya yang terlibat,” kata Sekjen FITRA, Yenny Sucipto dalam keterangan tertulisnya, Senin (07/05).

Tuntutan serupa juga disuarakan Dadang Trisadsongko, Sekjen TII, yang mengatakan, kalau kasus ini menyangkut pejabat senior Kemenkeu alias yang membuat keputusan soal alokasi anggaran, maka persoalan ini masuk kategori “serius”.

Selang sehari setelah pengungkapan kasus ini, Senin (07/05), Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung menggelar jumpa pers dan mengakui bahwa praktik korupsi masih terjadi di kementeriannya.

Namun pihaknya berjanji memperbaiki lubang-lubang yang dapat dimanfaatkan oknum calo atau makelar, seperti ditegaskan ulang oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti.

Sri Mulyani SETKAB.GO.ID
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa praktik korupsi masih terjadi di kementeriannya.

“Tidak menutup kemungkinan di eselon satu Kemenkeu, kita akan mengkaji semua proses bisnis yang saya kira masih ada lubang untuk terjadinya persekongkolan, itu yang akan kita kaji semua,” ujar Nufransa Wira Sakti kepada BBC Indonesia, Selasa (08/05).

Kementerian Keuangan mengklaim bahwa mereka sudah membuka akses kepada publik, tetapi belum semua pejabat daerah memanfaatkannya, demikian keterangan tertulis Kemenkeu, Senin (07/05).

“Celah inilah yang dimanfaatkan oleh oknum pejabat di kementerian itu yang menjadi calo anggaran,” ungkap keterangan pers Kemenkeu

Keterangan tertulis Kemenkeu menyebutkan, modus yang dilakukan beragam, misalnya, melalui jasa pengurusan anggaran. Di sini, mereka menyiapkan proposal dan syarat-syarat tertentu lalu mengurus hingga dana ditransfer ke pemda.

Lainnya adalah makelar dana transfer, yaitu mengetahui alokasi dana suatu daerah kemudian menghubungi pemda. “Seolah-olah dapat menjamin cairnya sejumlah dana tertentu,” ungkap Kemenkeu.

Moud lainnya, lanjut Kemenkeu, memanfaatkan jabatan di Kemenkeu untuk meyakinkan pihak yang membutuhkan jaminan ketersediaan dana. BBC Indonesia/swh

Be the first to comment

Leave a Reply