Menjaga Citra dari Isu Negatif

Presiden Joko Widodo (kedua dari kanan) didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kiri) dan Seskab Pramono Anung meninjau booth Mitsubishi pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show 2018 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (19/4/2018). Pada pembukaan pameran otomotif yang mengangkat tema “Your Infinite Automotive Experience” tersebut, presiden mengatakan revolusi industri 4.0 dapat mengarahkan industri otomotif untuk bertransisi dalam mengembangkan teknologi dan membuka peluang bagi industri otomotif tanah air. (Sumber: KOMPAS/RIZA FATHONI).

Beragam isu negatif  terkait kinerja, ideologi, dan arah pembangunan, bahkan pribadi Presiden Joko Widodo, terus berkembang di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil survei tatap muka Litbang Kompas periode 21 Maret-1 April 2018,  sedikitnya 43  persen responden  memercayai kebenaran berbagai isu negatif yang menyerang pemerintah. Sementara 51 persen responden lainnya menyatakan cenderung tidak percaya dan 5 persen tidak menjawab.

Hasil survei ini juga menunjukkan kelompok masyarakat dari kelas sosial ekonomi menengah ke atas  yang paling banyak memercayai kebenaran isu negatif tersebut yang kerap mereka terima. Masyarakat ini  cenderung lebih kritis karena mendapat akses informasi lebih banyak dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, kelas menengah ke atas menjadi kelompok  masyarakat yang paling rentan berubah pandangan. Pada saat yang sama, kelompok ini  cenderung menjadi basis penentu arah persepsi publik terkait kinerja pemerintah.

Selain pengelompokan berdasarkan kelas sosial ekonomi, hasil survei juga memperlihatkan bahwa sejumlah isu negatif terhadap pemerintahan paling banyak disoroti oleh responden berlatar belakang pendidikan menengah dan tinggi. Kelompok responden ini adalah mereka yang cenderung melek informasi dan paling aktif mengakses berita dari beragam platform media.

Lebih dari separuh responden (53 persen) yang berlatar belakang pendidikan menengah dan 60 persen responden berpendidikan tinggi memberi respons negatif dan cenderung memercayai kebenaran sejumlah isu negatif terkait kebijakan pemerintah. Isu yang belakangan ini santer disoroti publik antara lain soal utang luar negeri, kebijakan terkait tenaga kerja asing, program pembangunan infrastruktur, kasus kekerasan terhadap pemuka agama, serta masalah pembangunan manusia.

Isu seperti tentang  peningkatan utang luar negeri selama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla  bisa menjadi komoditas politik untuk menurunkan popularitas pemerintah. Menurut data Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3 persen menjadi 357,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.915 triliun (kurs Rp 13.750 per dollar AS).

Posisi utang luar negeri Indonesia pada era Jokowi disebut-sebut paling besar dibandingkan dengan pada era pemerintahan sebelumnya. Terkait hal ini, pemerintah menjelaskan  bahwa pertumbuhan utang luar negeri itu sejalan dengan banyaknya proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan. Pendanaan pembangunan infrastruktur jalan, perumahan, sumber daya air, energi, listrik, telekomunikasi, transportasi darat, transportasi laut, dan kereta api selama 2015-2019 nilainya mencapai Rp 4.796 triliun.

Isu negatif lain adalah soal kebijakan terkait tenaga kerja asing (TKA). Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada 26 Maret 2018. Salah satu pertimbangan perpres ini adalah upaya peningkatan investasi. Peraturan yang baru lebih menyederhanakan proses perizinan TKA.

Menurut data  Kementerian Ketenagakerjaan,  ada 85.974  TKA pada  2017. Sorotan negatif terkait kebijakan ini adalah dugaan  TKA yang masuk ke Indonesia lebih didominasi tenaga buruh yang tak terlatih ketimbang tenaga profesional.

Akses informasi

Media, baik media massa maupun media sosial, masih menjadi alat yang efektif dalam membentuk persepsi publik. Informasi yang beredar melalui beragam platform media dapat menggiring arah penilaian publik terhadap kinerja pemerintah. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden (92 persen) melihat acara televisi. Namun, sepertinya,  televisi cenderung lebih banyak dimanfaatkan sebagai alat hiburan.

Publik yang menyatakan percaya terhadap isu-isu  negatif  pemerintahan Jokowi-Kalla  ternyata berasal dari publik yang banyak terpapar informasi dari surat kabar, situs berita dalam jaringan (daring), media sosial, dan radio. Kelompok responden ini  mayoritas berlatar belakang pendidikan dan ekonomi menengah atas.

Pengakses aktif media daring dan media sosial tercatat 35 persen dari 1.200 responden yang  diwawancarai dalam survei ini. Sementara itu, pembaca surat kabar sekitar 10 persen dan pendengar radio sekitar 7 persen. Tak heran, paparan informasi melalui media daring dan media sosial cenderung besar pengaruhnya dalam membentuk persepsi publik, termasuk dalam menyikapi isu-isu negatif terkait kebijakan pemerintah.

Tak kurang dari 58 persen responden pengguna aktif media daring dan 59 persen responden pengakses aktif media sosial cenderung menyatakan percaya jika beragam isu negatif yang mereka terima terkait pemerintahan Jokowi-Kalla adalah benar.

Informasi  yang disampaikan media dapat berdampak besar membentuk persepsi publik.  Isu yang muncul ke ruang publik biasanya didiskusikan oleh berbagai lapisan masyarakat  dan menimbulkan pro-kontra, terutama di media sosial. Arus informasi dapat mengarah pada tiga kategori penyikapan publik, yakni positif, negatif, dan netral.

Bahayanya, jika informasi yang disampaikan tersebut tidak akurat dan mengandung unsur kebohongan (hoaks). Padahal, di tengah masih lemahnya literasi informasi, masyarakat cenderung  menyerap informasi tanpa lebih dahulu melakukan verifikasi.

Menggerus citra

Kemampuan pemerintah dalam menyikapi sejumlah isu yang ada di masyarakat akan menentukan kelangsungan popularitas pemerintah. Saat ini, mayoritas publik (83 persen) memberi apresiasi positif terhadap  pemerintahan Jokowi-Kalla. Namun, sekitar 39 persen dari responden yang memberi penilaian positif tersebut  juga bertendensi memercayai kebenaran sejumlah isu negatif terkait pemerintah.

Serangan isu negatif tak hanya berpotensi menggerus popularitas pemerintah, tetapi juga  berpotensi  mengubah pandangan publik yang selama ini mendukung pemerintah. Tak kurang dari  33  persen responden yang pada satu sisi mengaku memilih Jokowi, tetapi di sisi lain memercayai kebenaran atas sejumlah isu negatif terkait pemerintah. Jika tingkat kepercayaan publik terhadap isu negatif itu terus meningkat, bukan tak mungkin akan memengaruhi elektabilitas Jokowi pada Pemilu 2019.

Kendati ada 72 persen responden  menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla,  ada 67 persen responden  yang percaya pada isu negatif terkait pemerintah dan mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, 36 persen responden  yang mengaku mengamini kebenaran isu negatif tersebut yang mereka terima, tetapi tetap menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla.

Akhirnya, cara pemerintah merespons isu negatif itu akan ikut menentukan arah penilaian publik. Pemerintah tampaknya tak cukup menghadapi isu negatif itu secara reaktif, tetapi perlu juga lebih antisipatif. Rangkaian kritik yang muncul  perlu dijawab dengan data dan fakta sehingga publik dapat memahami duduknya perkara dengan tepat. Terlepas dari kontestasi politik yang semakin menghangat jelang Pemilu 2019, pemerintah perlu melihat berbagai isu negatif ini sebagai peringatan agar jalannya pemerintahan tetap lurus mengikuti konstitusi dan cita-cita bangsa Indonesia. Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply