PILPRES 2019: Golkar Mulai Pertimbangkan Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Sumber: KOMPAS/WAWAN H PRABOWO).

Jakarta, Baranews.co – Partai Golkar mulai menggodok nama-nama yang akan diajukan ke Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Umum 2019. Menyusul pendaftaran uji materi terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi, Golkar mulai mempertimbangkan sosok Jusuf Kalla sebagai cawapres.

Golkar mengambil langkah tersebut karena berharap dampak elektoral atau ekor jas (coattail effect) dari sosok yang diusung di Pemilu 2019 terhadap elektabilitas partai. Jika cawapres Jokowi berasal dari Golkar, elektabilitas partai diharapkan naik.

Berdasarkan survei Litbang Kompas, 21 Maret-1 April 2018, elektabilitas Golkar di angka 7-9 persen meski Golkar partai pertama yang mengusung kembali Jokowi pada Pemilu 2019. Adapun Kalla tercatat sebagai cawapres dengan tingkat elektabilitas tertinggi, yakni 15,7 persen, dibanding cawapres lain.

Rabu (2/5/2018), DPP Partai Golkar menggelar diskusi penguatan strategi pemenangan Pemilu Legislatif 2019. Ketua Koordinator Bidang Ekonomi Partai Golkar Aziz Syamsuddin, di sela acara, mengatakan, dukungan Golkar kepada Jokowi sejauh ini belum memberikan efek elektoral signifikan. Oleh karena itu, Golkar menggodok solusi lain untuk meningkatkan elektabilitas partai dengan mengajukan kadernya sebagai figur cawapres. Salah satu nama yang dipertimbangkan adalah Kalla, yang saat ini Wakil Presiden RI.

”Figur Pak Kalla sebagai mantan ketua umum juga punya faktor. Ini tengah dikaji apakah ada coattail effect atau tidak,” ujarnya.

Menurut Aziz, permohonan uji materi syarat cawapres itu memengaruhi bagaimana Golkar bersikap terkait sosok cawapres ke Jokowi. ”Dengan uji materi itu, tentu ini menjadi sesuatu yang harus kita sikapi. Untuk itu, kita akan tunggu hasil putusan MK nanti,” katanya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji menambahkan, posisi Golkar menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). ”Jika secara konstitusi Pak Kalla memungkinkan, memang akan ada kalkulasi ulang terhadap siapa yang dikehendaki Pak Jokowi,” katanya.

Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009. Hingga kini, ia masih anggota Partai Golkar. Pada Pemilu Presiden 2014, Kalla berpasangan dengan Jokowi, tanpa dukungan Golkar. Belakangan, muncul lagi dorongan agar Kalla jadi cawapres Jokowi setelah didaftarkannya permohonan uji materi syarat capres/cawapres ke MK, akhir pekan lalu.

Setelah uji materi diajukan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, dan seorang warga negara bernama Muhammad Hafidz, pekan lalu, muncul lagi uji materi yang sama oleh Koalisi Advokat Nawacita Indonesia.

Juru bicara MK Fajar Laksono Soeroso mengatakan, permohonan Koalisi Advokat Nawacita belum bisa diregistrasi karena masih harus dicek kelengkapannya. “Dalam waktu 14 hari, persidangan pendahuluan akan digelar bila berkasnya lengkap,” katanya.

Tak selesaikan masalah

Menurut Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Dewan Pakar dan Dewan Kehormatan Partai Golkar telah mengusulkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai cawapres. “Pak Airlangga diharapkan punya efek tingkatkan elektabilitas,” katanya.

KELVIN HIANUSA

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono

Ia menilai, gugatan uji materi ke MK tak akan selesaikan persoalan konstitusi yang membayangi peluang Kalla. “Siapapun, apapun hebatnya, ya sudah cukup dua periode. Sekarang, cari saja kader yang baik yang bisa diambil dari partai, profesional, militer, polisi,” kata Agung.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung. Ia menilai belum tentu elektabilitas Golkar naik jika Kalla jadi cawapres. Namun, Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno punya pendapat lain. Adanya uji materi dan munculnya peluang Kalla diharapkan membawa keteduhan di internal koalisi. Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*