PEMILU MALAYSIA: Najib-Mahathir Adu Strategi Kampanye

Mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad menyampaikan pidato setelah dia dipilih sebagai kandidat PM oleh koalisi oposisi dalam sebuah konvensi koalisi Pakatan Harapan di Shah Alam, 7 Januari 2018. Dia bakal menjadi lawan utama PM Najib Razak. (Sumber: KOMPAS/AFP PHOTO/MOHD RASFAN).

Kuala Lumpur, Baranews.co – Komisi Pemilihan Umum Malaysia resmi menetapkan masa kampanye Pemilu 2018 dimulai pada Sabtu (28/4/2018). Ada 687 calon anggota parlemen Malaysia yang memperebutkan suara 14,9 juta pemilih di 222 daerah pemilihan.

Perdana Menteri (PM) Najib Razak pun mulai kemarin resmi berkompetisi dengan mantan mentor politiknya dan mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad untuk memperebutkan kursi PM. Masa kampanye berlangsung hingga 8 Mei, sehari sebelum pemungutan suara pada 9 Mei 2018.

Selama sekitar dua pekan itu, calon anggota legislatif yang ditetapkan di setiap daerah pemilihan (dapil) mulai diperbolehkan untuk membujuk pemilih. ”Bagi yang tidak puas dengan keputusan pencalonan, kami persilakan ke pengadilan,” kata Ketua KPU Malaysia Hasyim Abdullah.

Menurut dia, petugas bekerja sesuai dengan panduan dan hukum. Semua keputusan petugas di tempat penerimaan calon dipastikan kuat secara hukum.

Hasyim tidak banyak berkomentar tentang penolakan petugas terhadap dokumen wakil pemimpin kelompok oposisi Pakatan Harapan, Tin Chua. Petugas menilai Tin tidak bisa mencalonkan diri sebab pernah dijatuhi denda sebesar 2.000 ringgit beberapa tahun lalu.

PM Malaysia M Najib Razak bersama istrinya, Rosmah Mansor, tiba untuk mengajukan dokumen pencalonannya, Sabtu kemarin, di Pekan, Pahang, Malaysia. (Sumber: KOMPAS/REUTERS/STRINGER).

Mempertanyakan

Pakatan Harapan, oposisi yang dipimpin Mahathir dan keluarga mantan Wakil PM Malaysia Anwar Ibrahim, dalam maklumatnya mempertanyakan keputusan itu. Keheranan muncul karena Tin bisa mengikuti Pemilu 2013 tanpa terhalang denda itu. Padahal, denda dijatuhkan sebelum Pemilu 2013.

Tokoh lain yang dinyatakan gagal mencalonkan diri adalah Mat Zin alias Raja Bomoh. Ia dinyatakan tidak memenuhi syarat finansial sehingga tidak bisa menjadi calon independen di dapil Bagan Datuk, Negara Bagian Perak. Semula ia diprediksi bakal menjadi pesaing Wakil PM Malaysia Ahmad Zahidi di dapil itu.

Kesanggupan finansial menjadi salah satu syarat calon anggota DPR Malaysia. Setiap calon harus menyerahkan jaminan total sebesar 15.000 ringgit (Rp 53,2 juta), yang meliputi 10.000 ringgit jaminan pencalonan dan 5.000 ringgit jaminan kampanye.

Dari daftar yang diumumkan KPU Malaysia, Barisan Nasional (BN), koalisi partai pendukung penguasa, memiliki calon di semua dapil, sedangkan Pakatan Harapan berkompetisi di 191 dapil. Oposisi lain, Gerakan Sejahtera, yang dimotori Partai Islam Malaysia (PAS), hanya mengajukan calon di 158 dapil.

BN, Pakatan Harapan, dan Gerakan Sejahtera menjadi pendaftar terbanyak. Calon lainnya didaftarkan oleh partai-partai nonkoalisi atau berstatus calon perseorangan.

Mahathir mencalonkan diri di dapil Langkawi, Negara Bagian Kedah. Ia menghadapi dua calon dari BN dan Gerakan Sejahtera. Mahathir bukan pertama kali mencalonkan dari Kedah. Selama puluhan tahun sebelum berhenti sebagai PM pada 2003, ia adalah anggota parlemen dari dapil Pasu di Kedah. Ia terakhir kali mewakili dapil itu pada Pemilu 1998.

PM Najib Razak kembali mencalonkan diri dari dapil Pekan, Negara Bagian Pahang. Ia akan menghadapi tiga calon lainnya di dapil itu. Najib sudah mewakili dapil Pekan dalam tiga pemilu terakhir.

Sesuai hasil Pemilu 2013, BN menguasai 132 dari 222 kursi di DPR Malaysia. Jumlah itu turun dari 140 kursi pada Pemilu 2008. Menggunakan sistem distrik, hanya calon dengan suara terbanyak berhak mewakili dapilnya. (KRIS RAZIANTO MADA, Dari KUALA LUMPUR, MALAYSIA/Harian KOMPAS).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*