PEMILU 2019: Ambang Batas Parlemen Konstitusional

Ilustrasi (Sumber: pemilu.com)

Jakarta, Baranews.co – Mahkamah Konstitusi dalam sidangnya, Kamis (26/4/2018) di Jakarta, menolak pokok permohonan uji materi Pasal 414 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur ambang batas parlemen 4 persen.

Saat membacakan pertimbangan, hakim konstitusi Arief Hidayat menyampaikan hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka untuk menyederhanakan sistem kepartaian.

Kebijakan tersebut konstitusional sepanjang tak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas. Sebelumnya, permohonan uji materi juga diajukan ke MK terkait terhadap ambang batas parlemen. (ANTONY LEE/Harian KOMPAS).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*