Bayi Baru Lahir Wajib Daftar JKN dalam 5 Hari

“Konsep JKN adalah jaminan yang komprehensif. Selama dia adalah peserta BPJS Kesehatan, maka sejak lahir pun, kalau sakit pasti akan dijamin, bahkan lahir prematur sekalipun. Jadi JKN ini perlakuannya sama, tidak membedakan dia bayi, anak, orang dewasa, atau manula,”

Jakarta, Baranews.co – Dalam draf revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bayi baru lahir dengan komplikasi penyakit dan membutuhkan perawatan khusus wajib dilayani rumah sakit (RS) tanpa mempertanyakan status kepesertaannya. Namun, dalam Pasal 16 revisi perpres tersebut, orangtua bayi diberi waktu hingga lima hari untuk mendaftar dan membayar iuran bagi bayinya.

Setelah lima hari, bila orangtua tidak mendaftar dan membayar iuran, maka biaya harus ditanggung sendiri terhitung sejak bayi lahir. Kebijakan ini hanya untuk bayi peserta mandiri BPJS Kesehatan atau pekerja bukan penerima upah (PBPU). Dengan demikian, tidak ada lagi kewajiban menunggu aktivitasi kartu hingga 14 hari. Peraturan ini sudah mulai diberlakukan setelah tiga bulan sejak diundangkan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat, mengungkapkan, semangat dari revisi Perpres JKN tidak semata untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kepada peserta. Salah satunya adalah pelayanan untuk bayi baru lahir.

Data yang ada menunjukkan sejak beroperasi tahun 2014, BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Pada 2017, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan sekitar Rp 9,7 triliun sampai Rp 10 triliun.

Menurut Nopi, pada prinsipnya program JKN menjamin semua penduduk tanpa membedakan umur atau jenis kelamin. BPJS Kesehatan akan membiayai semua peserta hanya berdasarkan indikasi medis atau hasil diagnosis, termasuk persalinan normal, persalinan dengan penyulit, maupun bayi baru lahir dengan penyakit tertentu dan membutuhkan perawatan khusus. Selama bayi tersebut terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau jaringannya, akan dijamin.

“Konsep JKN adalah jaminan yang komprehensif. Selama dia adalah peserta BPJS Kesehatan, maka sejak lahir pun, kalau sakit pasti akan dijamin, bahkan lahir prematur sekalipun. Jadi JKN ini perlakuannya sama, tidak membedakan dia bayi, anak, orang dewasa, atau manula,” kata Nopi.

Hal itu disampaikan Nopi menanggapi tuntutan kelompok masyarakat yang menghendaki adanya pengaturan yang lebih spesifik dalam revisi Perpres JKN untuk bayi dan anak.

Kesadaran Orangtua
Menurutnya, sejak dalam kandungan pun, anak sudah bisa dilindungi BPJS Kesehatan. Pihaknya telah membuat kebijakan yang memungkinkan bayi sudah bisa didaftarkan sejak dalam kandungan. Kebijakan ini berlaku bagi bayi dari peserta mandiri, sedangkan bayi dari orangtua peserta penerima bantuan iuran (PBI), otomatis menjadi peserta PBI begitu lahir.

Menurut Nopi, yang perlu didorong adalah kesadaran masyarakat, terutama orangtua untuk mendaftarkan keluarga, termasuk anak-anak menjadi peserta JKN. Selain karena diwajibkan undang-undang, menjadi peserta dan disiplin membayar iuran akan menguntungkan diri sendiri dan keluarga.

“Jangan sampai terjadi anak tidak mendapatkan layanan di rumah sakit karena kelalaian orangtua yang tidak mendaftarkan atau menunggak membayar iuran. Secara sistem, program JKN sudah melindungi seluruh peserta. Hal yang perlu didorong sekarang adalah perubahan perilaku masyarakat, khususnya orangtua untuk melindungi anaknya dalam program JKN,” tegasnya.

Soal wajib daftar dalam lima hari, Koordinator Tim Pokja Revisi Perpres JKN, German Anggent menyatakan pihaknya mengusulkan agar waktu wajib daftar bagi bayi bisa diperpanjang dari lima hari menjadi 14 hari.

“Kami berharap dalam revisi perpres bisa diakomodasi waktu wajib daftar bayi bisa diperpanjang minimal 14 hari. Kalau bisa sampai satu bulan, lebih bagus lagi,” katanya.

Menurutnya, semangat revisi perpres adalah untuk mengatasi defisit yang dialami BPJS Kesehatan, sehingga secara tidak langsung akan terjadi pengurangan manfaat, meskipun hal tersebut tidak secara eksplisit tertuang dalam regulasi.

Untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan, setidaknya pemerintah memiliki dua pilihan, yakni menaikkan iuran peserta atau mengurangi manfaat program JKN. Kenaikan iuran bukan opsi yang dipilih pemerintah, sehingga kemungkinan besar manfaat layananlah yang akan dikurangi.

Pengurangan manfaat secara tidak langsung terjadi pada pasien talasemia. Menurut Anggent, pada 2014, plafon biaya pengobatan untuk pasien talasemia sekitar Rp 6,8 juta, sedangkan sejak 2016 dikurangi menjadi Rp 4,8 juta per pasien. Di sejumlah tempat terjadi pembatasan jenis obat tertentu untuk pasien talasemia.

Dalam pembahasan draf revisi, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Tim Pokja Revisi Perpres JKN mengusulkan untuk menggratiskan layanan kesehatan khusus untuk bayi baru lahir selama satu bulan, sehingga ada waktu bagi keluarga untuk mengurus pendaftaran dan membayar iuran. Namun pemerintah menolak usulan ini dengan alasan keuangan.

Fakta di Lapangan
Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan secara sistem program JKN memberikan jaminan komprehensif. Namun, fakta di lapangan, masih banyak anak yang tidak terlindungi program JKN.

Dari analisis BPJS Watch, jumlah persalinan yang dijamin BPJS Kesehatan di rumah sakit dan puskesmas sekitar 1 juta kelahiran. Dengan jumlah kelahiran 4,8 juta bayi dalam setahun, setidaknya 3,8 juta bayi yang lahir tanpa jaminan JKN.

“Bisa jadi bayi baru lahir ini berasal dari keluarga mampu, sehingga tidak jadi peserta BPJS Kesehatan. Bisa juga karena kebanyakan persalinan tidak ditolong oleh tenaga kesehatan atau di fasilitas kesehatan, sehingga tidak dibiayai BPJS,” kata Timboel.

Menanggapi data tersebut, Nopi mengatakan proses persalinan memang tidak selalu dilakukan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama BPJS Kesehatan, sehingga kasusnya tidak terlaporkan. Namun, Nopi tidak jumlah persalinan yang dijamin BPJS Kesehatan setiap tahun.

Timboel juga mengingatkan pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk mengendalikan operasi sesar yang jumlahnya lebih tinggi dibanding persalinan normal. Hal ini berkontribusi terhadap defisit BPJS Kesehatan yang berlangsung selama empat tahun terakhir.

Data yang ada menunjukkan dari 760.000 persalinan di rumah sakit, sekitar 540.000 persalinan dilakukan dengan operasi sesar. Selisih biayanya pun cukup besar. Setiap operasi sesar menghabiskan biaya Rp 5,5 juta, sedangkan persalinan normal hanya Rp 1,7 juta. Operasi sesar menyedot anggaran BPJS hingga Rp 2,8 triliun, sedangkan persalinan normal hanya membutuhkan biaya Rp 404 miliar.

“Ini moral hazard dari fasilitas kesehatan dan mengarah pada fraud. Harus ada upaya untuk mengendalikannya. Jika tidak, defisit yang dialami BPJS masih akan panjang. Nah, kendali itu harus diatur di dalam revisi Perpres JKN,” tegas Timboel.

 

Sumber: Suara Pembaruan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*