Asian Games 2018: SBY yang Terima, Jokowi yang Disemprot Prabowo

Ilustrasi (Sumber: topskor.id)

Oleh: Syaiful W HARAHAP

Mungkin Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, tidak tahu kalau penetapan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 oleh Dewan Eksekutif Dewan Olimpiade Asia terjadi pada tanggal 19 September 2014 atau 30 hari sebelum Jokowi-JK dilantik sehagai presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober 2014.

Secara nalar kalau pemerintah SBY menerima keputusan bahwa Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 tentulah sudah ada cetak biru terkait dengan penyelenggaraan pekan olahraga Asia itu.

Kalau saja pemerintah SBY-Boediono sudah menyiapkan cetak biru pembangunan sarana olahraga dan persiapan atlet untuk Asian Games 2018 tentulah pemerintah Jokowi-JK tidak kalang kabut.

Tapi, rupanya Prabowo hanya melihat ekor persoalan. Dengan berapi-api Prabowo mengatakan: “Asian Games itu memakai uang rakyat. Berapa triliun uang rakyat yang dipakai untuk membangun infrastruktur? Padahal, tahun ini gilirannya Vietnam yang menjadi tuan rumah.” (detiknews, 28/3-2018).

Prabowo salah alamat menghujat pemerintahan Jokowi-JK. Yang lebih arif adalah meminta pertanggungjawaban kepada SBY-Boediono mengapa mereka menerima keputusan yang menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Semula Asian Games XVIII dilangsungkan tahun 2019, tapi karena bertepatan dengan Pemilu Legislatif dan Presiden maka dimajukan jadi tahun 2018.

Nah, kalau langkah ini yang ditempuh Prabowo itu namanya pemimpin jempolan karena menyasar fakta. Celakanya, Prabowo malah menghujat pemerintah Jokowi-JK di last minute penyelenggaraan yaitu tanggal 18 Agustus – 2 September 2018 di Jakarta dan Palembang. Jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Asian Games 2018 sebanyak 41 cabang, terdiri atas 33 cabang olahraga olimpiade dan 8 cabang olahraga nonolimpiade.

Soalnya, tidak ada lagi celah bagi Jokowi-JK untuk menolak atau membatalkan penyelenggaraan Asian Games 2018 karena sudah diterima oleh SBY-Boediono. Lagi pula mungkin saja ada konsekuensi kalau membatalkan atau mengundurkan diri setelah ditetapkan.

Prestasi olahraga nasional yang terpuruk tidak semata-mata karena gizi buruk. Atlet di beberapa cabang olahraga hanya menjalani olahraga itu saat latihan, seperti balap sepeda. Ini terjadi karena fasilitas olahraga yang tidak mendukung dan pembinaan yang tidak konsisten.

Selain itu sarana, dalam hal ini lapangan dan peralatan, yang juga sangat minim. Seperti lapangan sepak bola di sebuah kota atau kecamatan yang bisa dihitung dengan jadi (Baca juga: Mustahil Negeri Ini Bisa Mencetak “Lionel Messi”).

Pemerintah dan masyarakat pun tidak adil dalam menilai prestasi olahraga. Hanya sepakbola dan bulutangkis yang dijadikan ‘dewa’ dalam olahraga nasional, padahal penymbang medali terbanyak ada di atletik dan renang. * [kompasiana.com/infokespro] *

Be the first to comment

Leave a Reply