TELEKOMUNIKASI: ”Kuburan Massal” Konter Pulsa Dibangun di Yogyakarta

Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi teaterikal dengan membangun ”kuburan massal” konter pulsa di Lapangan Karang, Kotagede, Kota Yogyakarta, Rabu (28/3/2018) siang. (Sumber: KOMPAS/HARIS FIRDAUS).

Oleh: HARIS FIRDAUS

Yogyakarta, Baranews.co – Para pedagang pulsa dan kartu seluler di Yogyakarta menggelar aksi teaterikal untuk memprotes kebijakan pemerintah terkait pembatasan registrasi nomor seluler. Aksi protes itu diwujudkan dengan membangun ”kuburan massal” konter atau gerai pulsa di Lapangan Karang, Kotagede, Kota Yogyakarta (28/3/2018).

Aksi teaterikal itu digelar para pedagang pulsa dan kartu seluler yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Berdasarkan pantauan Kompas, para anggota KNCI membuat ratusan makam dan nisan berbahan styrofoam di Lapangan Karang. Setiap nisan yang dipasang di lapangan itu ditulisi nama konter pulsa beserta alamatnya. Selain itu, mereka juga membuat gapura bertuliskan ”Kuburan Massal Konter Pulsa”.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

KNCI Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi teaterikal untuk memprotes kebijakan pemerintah yang menetapkan 1 nomor induk kependudukan (NIK) hanya bisa digunakan untuk registrasi mandiri 3 nomor kartu seluler, Rabu (28/3/2018), di Lapangan Karang, Kotagede, Kota Yogyakarta.

Para anggota KNCI itu juga membuat aksi teaterikal yang menggambarkan eksekusi mati sejumlah orang oleh sekelompok pasukan yang bersenjatakan senapan. Beberapa orang yang dieksekusi mati itu menjadi simbol pemilik konter pulsa, sementara pasukan yang melakukan eksekusi menjadi simbol lembaga pemerintah.

Penasihat DPD KNCI Jawa Tengah-DIY, Muhammad Ulil Albab, mengatakan, aksi itu digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menetapkan 1 nomor induk kependudukan (NIK) hanya bisa digunakan untuk registrasi mandiri maksimal 3 nomor kartu seluler (SIM card).

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

KNCI Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi teaterikal untuk memprotes kebijakan pemerintah.

Dengan adanya kebijakan ini, warga yang ingin memiliki lebih dari 3 nomor seluler tidak bisa melakukan registrasi secara mandiri, tetapi harus melakukan registrasi di gerai operator telekomunikasi.

”Aksi simbolis ini adalah bentuk penolakan kami kepada peraturan Kementerian Kominfo yang membatasi 1 NIK hanya bisa digunakan untuk registrasi mandiri 3 SIM card,” kata Albab.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pegawai gerai penjualan kartu perdana prabayar di sebuah pusat perbelanjaan elektronik di kawasan Jakarta Barat menunggu pembelir, Senin (30/10/2017). Mulai hari ini, pemerintah resmi memberlakukan registrasi nomor pelanggan kartu perdana prabayar jasa telekomunikasi yang divalidasi dengan data tunggal kependudukan.

Albab menyatakan, kebijakan pembatasan 1 NIK 3 SIM card itu akan membuat penjualan kartu seluler perdana, terutama untuk layanan internet, berkurang secara drastis. Kondisi itu tentu akan mengurangi penghasilan para pedagang kartu seluler.

”Selama ini, sebagian besar penghasilan pedagang kartu seluler itu dari penjualan kartu seluler untuk layanan internet. Jadi kebijakan 1 NIK 3 SIM Card itu akan membuat konter pulsa dan kartu seluler di Indonesia kehilangan penghasilan,” ungkap Albab.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Para anggota KNCI membuat aksi teaterikal yang menggambarkan eksekusi mati sejumlah orang oleh sekelompok pasukan yang bersenjatakan senapan, Rabu (28/3/2018), di Lapangan Karang, Kotagede, Kota Yogyakarta.

Albab menuturkan, berdasarkan penghitungan KNCI, kebijakan 1 NIK 3 SIM card  itu bisa mengakibatkan penurunan penghasilan para pedagang kartu seluler hingga 70 persen. Oleh karena itu, KNCI meminta pemerintah menghapuskan kebijakan tersebut.

Ardhana Riana dari Humas DPD KNCI Jawa Tengah-DIY mengatakan, KNCI sebenarnya mendukung kebijakan registrasi kartu prabayar menggunakan NIK dan kartu keluarga (KK). Namun, KNCI menolak kebijakan 1 NIK 3 SIM card karena bisa berdampak negatif terhadap sejumlah pihak, tidak hanya pada para pedagang kartu seluler.

”Karena kebijakan ini, ke depan masyarakat akan memperoleh harga paket internet yang lebih mahal daripada harga sekarang. Selain itu, warga yang selama ini bergantung pada usaha konter pulsa dan kartu seluler juga terancam kehilangan penghasilan,” kata Ardhana. Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*