PEKERJA MIGRAN: Diplomasi Perlindungan Perlu Ditingkatkan

Ilustrasi (Sumber: slideshare.ne).

Jakarta, Baranews.co – Diplomasi Indonesia terkait perlindungan bagi warga negaranya yang bekerja di luar negeri dianggap masih lemah. Padahal, Indonesia termasuk salah satu negara pemasok pekerja migran terbesar.

Sepanjang 2012 hingga Januari 2018, 1.288 pekerja migran Indonesia meninggal. Data ini diolah Migrant Care berdasarkan sumber laporan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Negara penempatan dengan angka kematian pekerja migran tertinggi adalah Malaysia (462 kasus), Arab Saudi (224), Taiwan (176), Korea Selatan (59), Brunei Darussalam (54), dan Hong Kong (48).

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, Minggu (18/3), di Jakarta, mengatakan, penyebab kematian beragam antara lain penganiayaan dan kecelakaan kerja. Selain Korea Selatan, pekerja migran Indonesia di lima negara lainnya yang menjadi korban umumnya berprofesi sebagai pekerja rumah tangga (PRT).

Kasus penganiayaan kepada PRT umumnya dilakukan oleh majikan. PRT migran asal Sumatera Utara, Suyantik, misalnya, dianiaya oleh Datin Rozita Mohamad Ali, majikannya di Malaysia. Pada Desember 2016, ia ditemukan di selokan permukiman dengan luka lebam di sekujur tubuh. Suyantik dilaporkan mengalami cedera serius, termasuk patah tulang belikat kiri. Majikannya menganiaya Suyantik dengan pisau, alat pel, payung, setrika, dan gantungan baju. Pada 15 Maret 2018, Mahkamah Petaling Jaya Malaysia menjatuhkan vonis denda 20.000 ringgit Malaysia serta kewajiban menunjukkan kelakuan baik selama lima tahun kepada Datin Rozita Mohamad Ali.

Menurut Wahyu, Pemerintah Indonesia perlu mengevaluasi ulang kinerja perusahaan pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) berikut agen dan mitra mereka di negara penempatan. Pemerintah juga disarankan membuat daftar hitam atau menutup PPTKIS, agen, dan mitra yang tidak mengedepankan perlindungan.

”Tentu, pemerintah juga perlu mengupayakan diplomasi yang lebih baik ke pemerintah negara tujuan. Untuk Malaysia, berkaca pada data 2012-Januari 2018, sekitar 36 persen angka kematian di negara itu. Level diplomasi perlindungan seharusnya presiden RI dengan perdana menteri,” katanya.

Pemerintah juga diharapkan memperbaiki kinerja pelayanan di tingkat pusat hingga daerah. Misalnya, layanan terpadu satu atap dan desa migran produktif. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan migrasi aman sejak sebelum pemberangkatan.

Menurut Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono, upaya khusus seperti diplomasi terkait perlindungan sudah dilakukan. Khusus Malaysia, pemerintah bahkan berulang kali meminta agar sistem perlindungan segera diperbaiki. Hanya saja, sampai sekarang, Malaysia belum merespons permintaan Indonesia.

Terkait kasus Suyantik, Hermono mengatakan, Pemerintah Indonesia telah mengajukan banding. Kini, Pemerintah Indonesia menunggu hasil keputusan pengadilan. (MED)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*