CATATAN POLITIK & HUKUM: Dinasti Korup Penghancur Negeri

Ilustrasi (Sumber: Nasional Kompas)

Oleh: M SUBHAN SD

M Subhan SD (Sumber: KOMPAS/HANDINING).

Bumi Indonesia semakin rapuh. Pilar-pilarnya semakin keropos. Hampir tiada lagi terlukis keindahan negeri untaian zamrud khatulistiwa ini karena dihuni oleh banyak manusia yang rakus dan lupa diri. Mereka yang jadi pemimpin, bukan menyirami bumi dengan air menyejukkan, melainkan terus-menerus membakari hingga tandus dan gersang. Mereka bukan mengolah lahan agar tetap subur untuk kemaslahatan rakyat, melainkan justru terus-menerus mengeruk semua yang dikandung di dalam perut Bumi Pertiwi untuk kepentingan diri sendiri. Begitulah korupsi, yang sampai hari ini masih merajalela.

Korupsi bukan lagi berita mengejutkan, melainkan sudah sangat memalukan. Gebrakan KPK sejak awal 2018 ini yang menangkapi para kepala daerah korup dikira menjadi semacam momentum untuk pertobatan nasional. Ternyata tidak sama sekali. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK tidak membuat para kepala daerah (politikus) sadar diri. Kasus terbaru adalah penangkapan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan mantan Wali Kota Kendari Asrun.

Menyedihkannya lagi keduanya masih berhubungan darah: anak dan bapak. Adriatma, sang anak, adalah Wali Kota Kendari untuk periode 2017-2022. Ia menggantikan ayahnya, Asrun, yang menjadi Wali Kota Kendari dua periode (2007-2017). Pada Pilkada 2018 ini, Asrun mencalonkan diri sebagai gubernur Sulawesi Tenggara, diusung PAN, PDI-P, PKS, Hanura, Gerindra. Bapak-anak itu sama-sama mengenakan rompi oranye tahanan KPK saat digelandang ke KPK.

Duo bapak-anak korup itu tersangkut kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur. Soalnya KPK juga menangkap Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah dan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kendari Fatmawati Faqih. Praktik haram itu diduga sudah berlangsung sejak lama mengingat SBN merupakan kontraktor jalan dan bangunan rekanan pemda sejak 2012 saat Asrun memulai periode keduanya sebagai wali kota. Menyimak keterangan KPK, uang suap yang diterima Adriatma itu diduga untuk biaya sang ayah (Asrun) yang bakal bertarung merebut kursi Gubernur Sulawesi Tenggara tahun ini.

Dalam dua bulan pada tahun politik 2018 ini, dua kebobrokan di arena politik di negeri ini pun kian terbongkar. Kebobrokan pertama adalah kasus korupsi yang terus-menerus membuat politikus cum kepala daerah yang makin kalap. Inilah catatan yang semakin kelam karena biaya politik mahal kerap dituding sebagai ”biang kerok” korupsi marak. Sejak awal tahun ini sedikitnya tujuh kepala daerah ditangkap KPK.

Ini menunjukkan kegagalan politikus menemukan cara-cara yang bersih dalam bertarung di panggung politik. Mereka lebih memilih jalan pintas, tak peduli jalan itu sekotor apa pun. Padahal, jalan pintas bukanlah cara yang diajarkan untuk mencapai suatu tujuan. Jalan pintas adalah cara mereka yang pendek akal, tidak menghargai arti proses perjuangan, dan hanya berpikir hasil akhir. Jalan pintas bukanlah watak seorang pemimpin yang mengemban tugas sebagai pelayan rakyat (pamong), melainkan pemimpin yang memerintah rakyat (pangreh). Para pemimpin itu tidak menampilkan sosok kesatria, tetapi lebih memperlihatkan sosok raksasa (buto) mengerikan yang mengisap darah rakyat.

Kebobrokan kedua, dengan kasus duo bapak- anak di Kendari menunjukkan praktik dinasti politik makin merusak demokrasi. Dinasti politik tak cocok dengan demokrasi karena kekuasaan dipegang sekelompok orang yang punya hubungan keluarga. Suami-istri, bapak-anak, kakak-adik bisa menguasai jabatan-jabatan publik. Dengan segala koneksi kekuasaan, mesin politik, modal finansial, dan jaringan klientelis; politik dinasti telah membajak demokrasi. Gejala neopatrimonialistik sangat kuat karena polanya menggunakan jalur kekerabatan. Dinasti politik mirip kerajaan.

Ada beberapa contoh praktik dinasti politik yang sekaligus korup. Pada 2016, Wali Kota Cimahi Atty Suharti Tochija ditangkap KPK. Ia menggantikan wali kota sebelumnya, M Itoc Tochija, suaminya. Pasutri ini akhirnya ditangkap bersama-sama. Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi juga diproses hukum oleh KPK karena terkait kasus suap. Ia menggantikan wali kota sebelumnya yang juga ayahnya, Aat Syafaat, yang juga terjerat KPK dalam kasus korupsi pembangunan dermaga. Mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana, juga sudah diseret KPK.

Tak heran, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) turun. Menurut Badan Pusat Statistik, IDI 2016 berada di angka 70,09 dari 100, turun dari IDI 2015 (72,84), yang juga turun dari IDI 2014 (73,04). Kategorinya ”sedang” (skala 60-80). Kontribusi terburuk adalah indikator lembaga-lembaga demokrasi yang turun dari 66,87 menjadi 62,05. Kalau dirinci lagi adalah menukiknya peran partai politik, yaitu 52,29 dari angka sebelumnya 6,8. Angka di bawah 60 jelas kategori buruk. Semua itu seharusnya membukakan mata-hati politikus bahwa dinasti politik bukan saja tak cocok dengan demokrasi, tetapi juga rawan korupsi.

Mari membuka sejarah. Ada keteladanan dari masa silam. Sekitar awal abad XVI, Raja Balanipa (sebuah kerajaan di Tanah Mandar, Sulawesi Barat) I Manyambungi mengumpulkan para pembesar dan pemimpin adat. Sang raja pun bersabda: ”Besok atau lusa jika aku meninggal, jangan sekali-kali engkau mengangkat raja atau adat, walaupun anakku atau cucukku, apabila tingkah lakunya kasar dan tidak senonoh serta tidak menyayangi rakyat kecil sebab dikhawatirkan akan menghancurkan negeri”. Lebih lima abad kemudian, abad XXI, pada era mutakhir-digital pula, malah banyak pemimpin yang menghancurkan negeri ini…. Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply