BERITA BOHONG: Sebagian Masyarakat Dinilai Belum Dewasa

Ilusrtrasi (Sumber: Postific).

SLEMAN, Baranews.co – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menilai maraknya penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial menunjukkan sebagian masyarakat belum dewasa menggunakan media baru itu. Haedar juga mendukung Kepolisian Negara RI mengusut tuntas kasus penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial.

”Muhammadiyah memandang media sosial dan dunia digital itu sesuatu yang baru dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, sebagian warga kita belum siap dan belum dewasa dalam menggunakan media baru ini,” kata Haedar seusai diskusi ”Filantropi untuk Pemberdayaan Umat” di Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (1/3).

Haedar menyatakan, Muhammadiyah memandang penyebaran berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian adalah perbuatan yang tercela. Muhammadiyah pun secara tegas menolak penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, oleh siapa pun, lewat media apa pun, dan untuk tujuan apa pun.

”Muhammadiyah mengecam dan tidak menyetujui perilaku semacam itu,” kata Haedar tegas.

Terkait dengan maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian belakangan ini, Haedar mendukung langkah polisi mengusut kasus tersebut secara tuntas. Namun, ia juga berharap, pemerintah, kepolisian, dan pihak lainnya aktif mengedukasi masyarakat untuk mencegah hoaks dan ujaran kebencian.

”Muhammadiyah juga mengedukasi masyarakat agar tidak memproduksi, mereproduksi, apalagi memobilisasi ujaran kebencian,” kata Haedar.

Dari Bandung, Kepolisian Daerah Jawa Barat memastikan pengeroyokan terhadap Yuyu Ruhiyana (56), penjaga Masjid Agung Istiqomah, Pameungpeuk, Kabupaten Garut, yang sempat beredar di media sosial, merupakan rekayasa untuk meraih simpati.

Politisasi agama

Berkaitan dengan hoaks dan ujaran kebencian, Jaringan Ulama Perempuan Indonesia, yang terdiri atas 138 perempuan ulama, menyerukan agar para peserta pilkada serentak 2018 serta pemilu legislatif dan presiden serentak 2019 tidak memolitisasi agama yang dapat memecah belah bangsa.

”Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas,” ujar Pemimpin Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadist, Bekasi, Jawa Barat, Badriyah Fayumi dalam konferensi pers ”Seruan Moral Jaringan Ulama Perempuan Indonesia untuk Menjaga Keutuhan Bangsa Indonesia” di Jakarta. (HRS/TAM/DD13/CHE)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*