Menko Polhukam: Pilkada Proses Demokrasi Milik Semua

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2018 merupakan pesta demokrasi memilih pemimpin daerah milik semua masyarakat. Karenanya, pilkada di 171 daerah yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota sepatutnya berjalan aman, lancar, tertib dan demokratis.

Jakarta, Baranews.co – Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2018 merupakan pesta demokrasi memilih pemimpin daerah milik semua masyarakat. Karenanya, pilkada di 171 daerah yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota sepatutnya berjalan aman, lancar, tertib dan demokratis.

“Saya ingin mengingatkan ini (pilkada) milik kita bersama. Ini merupakan proses demokrasi, ini milik kita semua, bukan Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri), bukan hanya milik KPU, KPUD, tapi milik seluruh bangsa Indonesia,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Jakarta, Selasa (20/2). Menurutnya, pemilu akan tertib dan sukses, apabila penyelenggara profesional.

Selain itu, fasilitas dari pemerintah mencukupi serta sejumlah aspek lainnya. “Kalau rakyat bebas memilih, kalau kontestan adu kompetensi, bukan character assasination (pembunuhan karakter), mengadu black campaign (kampanye hitam). Kalau parpol ikut aturan dan kalau aparat keamanan netral,” ujarnya.

Dia menyatakan, melalui rakornas, seluruh pihak yang terlibat perlu bersatu padu menyukseskan perhelatan pilkada. “Ini milik kita bersama, kehormatan bangsa di sini nanti kita pertaruhkan. Untuk itu kita bersama-sama untuk membicarakan itu dan itu perlu dilaksanakan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemdagri, Sumarsono mengungkapkan, bila ditinjau dari persebaran kabupaten/ kota yang melaksanakan pilkada, penyelenggaraan meliputi 31 provinsi. “Dari jumlah penduduk yang mengikuti pilkada serentak sebesar 160.756.143 pemilih atau merupakan 85 persen dari prediksi jumlah pemilih dalam pemilu 2019 mendatang,” ungkapnya.

Tingkat partisipasi diharapkan dapat meningkat dibandingkan Pilkada Serentak 2015 dan 2017. Pada 2017, tingkat partisipasi sebesar 74 persen, sedangkan di 2015 mencapai 64 persen. “Besar harapan pengembangan demokrasi dapat terus diperkuat, sehingga dapat dicapai partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2018 sebesar 77,5 persen,” ucapnya.

Dalam mengantisipasi munculnya permasalahan-permasalahan yang dikhawatirkan akan timbul karena adanya gesekan horizontal diantara calon peserta maupun pendukung pasangan calon, menurutnya, optimalisasi dukungan pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) dalam pemetaan potensi konflik sangat penting. Tentu disertai koordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum.

Dia menuturkan, tujuan utama rakornas ada tiga. Pertama, menguatkan kembali substansi dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi menjelang pilkada, memperkuat upaya transparansi dan akuntabilitas dana hibah pilkada dan memperkokoh netralitas birokrasi. Kedua, mengkonsolidasikan segenap aparat pemerintah, pemda, TNI, Polri, KPU, Bawaslu dalam menjaga kelancaraan saat kampanye, menjelang pencoblosan, penghitungan suara, pengumuman hasil, dan penanganan hasil sengketa serta pengawalan jika terdapat pilkada susulan atau pilkada ulang.

Ketiga, membangun dan menyebarluaskan semangat kebebasan berdemokrasi kepada semua pihak untuk menerima hasil pilkada secara wajar. “Siap menang siap kalah. Lebih mengedepankan hukum dalam sengketa proses pilkada,” tuturnya.

Dia menambahkan, soliditas pemerintah, pemda dan penyelenggara serta pengawas pilkada harus senantiasa kokoh. “Mengawal pilkada serentak yang sehat tanpa isu SARA. Pilkada yang jujur tanpa politik uang dan pilkada yang menggembirakan. Kita semua bersaudara,” tandas mantan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta dan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara ini.

 

Sumber: Suara Pembaruan

Be the first to comment

Leave a Reply