Kemkeu Cairkan 20% Dana Desa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers terkait dengan Perkembangan Ekonomi Makro dan Realisasi APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2017 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (2/1). (Sumber: kontan.co.id/ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

JAKARTA, Baranews.co – Pemerintah serius menggeber pelaksanaan program padat karya di tahun ini. Bahkan, pemerintah siap menggelontorkan 20% Dana Desa agar program itu bisa jalan sejak awal tahun ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jumlah 20% Dana Desa tersebut bisa dicairkan pada bulan Januari ini. “Makanya saya perintahkan agar hal ini segera bisa dieksekusi,” katanya dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna tentang Program dan Kegiatan Tahun 2018 di Istana Negara, Rabu (3/1).

Sri Mulyani menjelaskan, mekanisme pencairan tersebut memang berbeda dari sebelumnya. Pencairan Dana Desa tahap I biasanya dilakukan April dengan besaran 60% dari total nilai Dana Desa.Perubahan tersebut dilakukan agar kegiatan pembangunan proyek padat karya di desa bisa segera dimulai di awal tahun 2018.

“Yang 40% tetap April, yang 20% ini di awal tahun supaya tidak ada alasan Januari tak ada kegiatan yang jalan karena tidak ada uang,” katanya.

Asal tahu saja, pemerintah pada tahun 2018 akan menggeber penciptaan lapangan kerja di daerah dengan menggenjot pelaksanaan program padat karya. Rencananya, program tersebut difokuskan di 100 kabupaten di seluruh Indonesia.

Anggaran yang bakal dicairkan pun tidak main- main dan diambil dari banyak sumber pembiayaan. Pertama, Dana Desa. Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) mengatakan, 30% dari Rp 60 triliun Dana Desa yang dialokasikan tahun 2018 ini akan digunakan untuk program swakelola.

Dengan demikian, nantinya pihak desa bisa menciptakan proyek padat karya bagi masyarakat. Harapannya, dengan kebijakan tersebut 5,7 juta tenaga kerja bisa terserap.Kedua, dana belanja Kementerian.

Dari sumber ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah siap menggelontorkan anggaran Rp 11,2 triliun untuk menggenjot pelaksanaan program padat karya tersebut lewat proyek infrastruktur.

Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR menghitung, anggaran tersebut bisa menciptakan pekerjaan baru bagi 236.656 orang. “Penghasilannya Rp 3,314 juta per bulan per orang, dibayar mingguan atau bulanan,” katanya.

Sebelumnya, Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan perbaikan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja harus dimulai dari daerah lewat program padat karya.Lana bilang program padat karya perlu didorong agar daerah, terutama masyarakat di desa tak terpaku pada pekerjaan bidang pertanian.

“Untuk melakukannya bisa mengoptimalkan Dana Desa dan transfer daerah,” ujarnya. (Agus Triyono/kontan.co.id/sh).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*