Waktu Pencalonan Kian Sempit, KPU Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah pada 8 Januari 2018

Ilustrasi (Sumber: KPU NTB)

JAKARTA, Baranews.co – Pendaftaran calon kepala daerah pada pilkada serentak 2018 di 171 daerah akan resmi dibuka pada 8 Januari. Di tengah waktu yang kian terbatas, partai politik ditantang untuk bisa menawarkan calon berkualitas kepada pemilih.

Pendaftaran calon kepala daerah, baik dari jalur partai politik, gabungan parpol, maupun perseorangan, berlangsung tiga hari, yakni pada 8-10 Januari. Calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Komisi Pemilihan Umum di daerah akan ditetapkan sebagai pasangan calon pada
12 Februari 2018.

Ketua KPU Arief Budiman, Senin (1/1), di Jakarta, menuturkan, semua tahapan menuju pencalonan sudah berjalan sesuai dengan jadwal, termasuk penelitian administrasi berkas dukungan bakal calon dari jalur perseorangan. Di tingkat kabupaten dan kota, rekapitulasi dukungan sudah tuntas, sedangkan rekapitulasi di tingkat provinsi untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur masih berlangsung
pada 1-3 Januari.

Menurut Arief, KPU sebagai penyelenggara sudah menyiapkan pilkada serentak 2018 sehingga saat ini justru parpol yang perlu ditanya soal kesiapannya.

”Apakah parpol bisa mencalonkan kandidat yang baik, siap untuk memilih calon yang tidak terlibat politik uang, atau mencuri awalan kampanye. Masyarakat semakin pintar sehingga perlu diberikan calon lebih baik,” kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar.

Hanya saja, Arya Fernandes, peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, mengatakan, kendati model-model koalisi sudah terbentuk, masih ada beberapa partai yang terlihat belum menemukan calon di sejumlah daerah. Sisa waktu yang terbatas akan membuat parpol tak terlalu mempertimbangkan platform partai dan visi kandidat, tetapi lebih pragmatis. Hal itu, misalnya, terkait negosiasi antarparpol, keterpenuhan kursi partai di DPRD untuk mengusung kandidat, dan popularitas kandidat.

”Mencari hal-hal ideal di waktu terbatas susah. Partai punya keterbatasan waktu untuk melihat rekam jejak kandidat dan menyelenggarakan seleksi internal, belum lagi ada persoalan koalisi antarpartai,” katanya.

Verifikasi faktual

Terkait dengan persiapan Pemilu 2019, KPU mendatangi Kantor DPP Partai Garuda dan Partai Berkarya di Jakarta. Kedua partai tersebut sempat dinyatakan KPU tidak lolos penelitian administrasi sehingga tak bisa mengikuti verifikasi faktual. Namun, setelah melalui mediasi sengketa di Bawaslu, KPU memberikan waktu kepada kedua parpol itu untuk melengkapi kekurangan berkas. Setelah kembali diteliti, partai tersebut dinyatakan lolos penelitian administrasi.

Dari hasil verifikasi faktual, keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pengurus pusat parpol dan kantor parpol, KPU menyatakan DPP Partai Garuda memenuhi persyaratan di tingkat pusat. Sementara Partai Berkarya memenuhi syarat keterwakilan perempuan minimal dan kantor, tetapi dinyatakan belum memenuhi syarat pada poin kepengurusan karena Bendahara Umum Partai Berkarya tidak bisa hadir saat verifikasi faktual. (GAL)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*