WAWANCARA KHUSUS: Teknologi Untuk Pajak Yang Efektif dan Efisien

Robert Pakpahan untuk pertama kalinya selaku direktur jenderal pajak menjawab pertanyaan wartawan usai acara pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (30/11). Sebelumnya, pria yang merintis karier pertama kali sebagai pegawai pajak pada 1980 itu adalah Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko sejak November 2013. (Sumber: KOMPAS/LAKSANA AGUNG SAPUTRA).

Oleh: FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA

Dua pekan setelah dilantik sebagai direktur jenderal pajak, Robert Pakpahan berkunjung ke kantor Redaksi Harian Kompas. Bersama dengan sejumlah direktur dan tim hubungan masyarakat, Robert diterima Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Budiman Tanuredjo, serta sejumlah redaktur dan wartawan.

Dalam kesempatan itu, Robert membagi pandangan dan memaparkan rencana strategis yang akan menjadi prioritas kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam dua tahun masa kepemimpinannya. Robert yang lahir di Tanjung Balai, Sumatera Utara, akan pensiun pada Oktober 2019.

Perbincangan berlangsung sekitar 1 jam 15 menit. Berikut petikannya.

Gaya dan pendekatan apa yang akan dikedepankan DJP?

Saya akan memastikan pelayanan DJP cukup baik sehingga wajib pajak betul-betul punya saluran yang cukup dan memperloleh informasi yang cukup untuk patuh. Jangan sampai untuk patuh saja, orang kesulitan.

Untuk pengawasan, saya akan memastikan kriterianya jelas. Kalau seseorang diperiksa, harus ada kepastian dan transparansi. Ini akan saya bangun.

Apa yang anda janjikan ke wajib pajak?

DJP akan lebih terbuka dan berdialog lebih aktif dengan wajib pajak sehingga tidak terjadi miskomunikasi. DJP juga akan membuka saluran-saluran guna menjaring masukan untuk berbagai informasi, termasuk keluhan dari wajib pajak sehingga persoalan bisa terungkap dengan cepat.

Tapi bagi yang tidak patuh, seyogyanya DJP juga dengan cepat dapat mendeteksi. Proses deteksinya pun dilakukan secara transparan sehingga tidak terjadi dispute. Kalau pun ada dispute, maka dispute settlementakan berjalan netral. Ini akan saya pastikan.

ELSA EMIRIA LEBA UNTUK KOMPAS

Direktur Jenderal (Dirjen) Perpajakan Kementerian Keuangan Robert Pakpahan dalam kunjungannya ke kantor redaksi Kompas, di Jakarta, Rabu (13/12).

Apa tantangan jangka pendek DJP?

Tantangan jangka pendek adalah mengamankan penerimaan pajak 2017 untuk memastikan APBN mendarat selamat. Untungnya, itu bisa dilakukan.

Saya tidak mengatakan bahwa target penerimaan pajak 2017 akan tercapai 100 persen. Tetapi dengan shortfall (yang diupayakan seminimal mungkin) dan dikombinasikan dengan penyerapan belanja secara alami (yang selalu di bawah 100 persen), kelihatannya defisit akan berada di bawah target APBN-P 2017 sebesar 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Proyeksinya adalah 2,67 persen. Proyeksi ini kelihatannya bisa terjangkau. Kalau pun tidak, larinya ke kisaran 2,6-2,8 persen. Dengan demikian APBN 2017 cukup aman.

Tantangan jangka menengah-panjang?

Memastikan terciptanya sistem perpajakan yang lebih adil, yang melayani secara lebih prima, dan yang mengawasi kepatuhan wajib pajak secara andal. Sistem perpajakan yang dimaksud meliputi sistem teknologi informasi, sumber daya manusia, dan organisasi yang bagus.

Sistem perpajakan memiliki dua rumpun besar. Pertama adalah rumpun pelayanan terhadap wajib pajak. Kedua adalah rumpun pengawasan kepatuhan.

Rumpun pelayanan ini misalnya menyangkut penyuluhan, pendaftaran, Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP), dan sistem pembayaran. Rumpun ini tergolong sudah berkembang. Meski demikian, kami akan terus mengembangkannya agar pelayanan kepada wajin pajak semakin prima.

Sementara untuk rumpun pengawasan, sedikit lebih kompleks. Di dalamnya terdapat proses analisa oleh account representative DJP, pemeriksaan, penegakan hukum, keberatan-banding, dan sebagainya. Ini perlu pengembangan yang lebih serius.

Lantas apa strateginya?

Saya akan fokus di pengawasan. Pengawasan yang saya cita-citakan adalah pengawasan yang andal mendeteksi secara dini ketidakpatuhan. Kemudian kalau DJP melakukan pemeriksaan, maka itu harus berjalan lebih adil dan transparan. Jangan sampai dalam pemeriksaan, wajib pajak merasa tidak punya cukup hak untuk berargumentasi terhadap temuan DJP.

Pada 2018, DJP akan mendapatkan askes keuangan dari domestik maupun luar negeri. Ini akan menjadi momentum. Sebab, data keuangan adalah data paling akurat atau paling dekat dalam menggambarkan penghasilan seseorang atau institusi.

Setidaknya kapasitas DJP utk mengungkap ketidakpatuhan harusnya bertambah. Untuk itu, salah satu yang akan saya lakukan dengan cepat adalah memastikan bahwa data masuk mulus ke gateway. Selanjutnya validasi data dan bagaimana mengelolanya harus lancar dan otomatis.

Wajib pajak terdaftar sekarang adalah 33 juta wajib pajak. Artinya informasi yang akan masuk juga akan sangat banyak. Ini semua harus dikelola dengan sistem secara otomatis.

Data masuk harus dapat diuji dengan lancar dan ditangani dengan layak. Akan ada sistem yang memastikan penanganan dilakukan secara layak. Dengan demikian, pengembangan sistem informasi menjadi sangat penting.

ELSA EMIRIA LEBA UNTUK KOMPAS

Direktur Jenderal (Dirjen) Perpajakan Kementerian Keuangan Robert Pakpahan dalam kunjungannya ke kantor redaksi Kompas, di Jakarta, Rabu (13/12).

Apa rencana konkretnya?

Kami akan membangun sistem teknologi informasi (yang baru). Untungnya kami sudah mendapatkan persetujuan. Saat ini, rancangan peraturan presiden sebagai payung hukumnya sedang disusun. Payung hukum ini diperlukan sebab model pengadaannya cukup unik.

Sistem perpajakan yang ada selama ini adalah sistem utama di mana produk-produk hukum perpajakan diterbitkan mulai dari pendaftaran, surat teguran, pemeriksaan, dan sebagainya. Ini memang cukup tua. Perangkat kerasnya juga sudah tua sehingga perangkat modern tidak bisa masuk karena tidak kompatibel.

Oleh karena itu, selama ini DJP membangun satelit-satelit modul aplikasi untuk mengembangkan sistem utama tersebut. Data base, bisnis analisis, dan pendaftaran misalnya, semuanya ada di luar sistem utama. Sistem ini bagus tapi bukan sistem yang paling efisien karena tidak sepenuhnya terintegrasi karena kalau digabung sistem utama akan kolaps.

Kapan pengadaan sistem baru mulai dilakukan?

Pengadaannya bertahap dan akan dimulai pada 2018. Kami mengharapkan 2020-2021 sudah selesai.

Di dunia ini, sudah ada sistem teknologi informasi perpajakan yang sudah jadi sehingga tidak perlu membangun dari awal. Tapi model ini menuntut penyesuaian undang-undang di negara yang menerapkannya. Sementara di Indonesia, banyak yang berbeda. Oleh sebab itu, DJP berencana membeli sistem yang setengah jadi.

Rasio pajak selama satu dekade terakhir konsisten turun. Kapan DJP bisa menemukan titik balik?

Tahun 2018 dan 2019, saya harapkan rasionya akan mulai meningkat. Hal ini khususnya karena adanya tambahan informasi untuk sistem perpajakan mulai 2018. Akses data keuangan dari sumber domestik dan luar negeri melalui Automatic Exchange of Information (AEoI) adalah data yang cukup andal untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan secara mengeluruh.

Tahun 2018 akan ada potensi tambahan yang akan menaikkan rasio pajak. Kami perlu menyiapkan diri. Mudah-mudahan dengan persiapan yang kami lakukan, rasio pajak akan meningkat.

Paralel dengan sistem teknologi informasi perpajakan yang akan kami bangun mulai 2018, saya harap kenaikan rasio pajak pada 2018 akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Bagaimana dengan banyak tarif yang terkunci di undang-undang sehingga pajak kurang fleksibel memainkan perannya sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi ekonomi?

Rancangan Revisi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sedang disiapkan. Akan ada diskresi pemerintah dalam menentukan tarif. Saat ini, PPN adalah 10 persen. Ada diskresi jika ada perubahan  yang sifatnya turun atau naik sampai maksimal 12,5 persen. Cukup dengan peraturan presiden.

Bagaimana dengan PPh yang undang-undangnya juga akan direvisi?

Tergantung pembahasan antara pemerintah dan DPR. Dari sisi pemerintah harusnya lebih mudah jika ada diskreksi. Walaupun terkadang terlalu banyak diskresi juga tidak bagus. Kalau ada tekanan politik bisa cepat berubah. Dengan tidak adanya diskresi, sisi positifnya adalah lebih stabil. Ada plus-minus.

Bagaimana dengan e-commerce?

Rancangan aturannya sedang disusun. Bentuknya peraturan menteri keuangan. Rencananya terbit akhir tahun ini dan berlaku efektif mulai tahun depan. Ini baru menyangkut market place. Dan ini belum semua. Masih ada yang sifatnya lintas negara (yang belum termasuk dalam aturan yang dimaksud tersebut).

Substansinya adalah soal perlakuan PPN dan PPh terhadap market place. Pengenaan tarif pajak sama dengan yang konvensional. Cuma ini soal bagaimana menerapkannya. Misalnya adalah kapan bayar PPN dan PPh, bagaimana cara membayarnya. Ini yang perlu digariskan. Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply