Pemerintah Selaraskan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan

Sumber: dw.com

Pembangunan beremisi rendah juga dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka harus sejahtera, sehat, dan terus produktif. Dan itu hanya bisa dilakukan bila kita juga menjaga lingkungan.

Baranews.co – Dalam Konferensi Iklim Internasional COP-23 yang berlangsung di Bonn, Jerman bulan November 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Bambang Brodjonegoro berbincang dengan reporter DW, Ayu Purwaningsih mengenai upaya pemerintah dalam menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

DW: Dalam mengurangi laju pemanasan global, bagaimana targetnya dan sudah sejauh mana pencapaian Indonesia dalam penurunan emisi karbon?

Bambang Brodjonegoro: Memang seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokow Widodo dalam Konferensi Perubahan Iklim (COP) ke-21 di Paris lalu,  Indonesia mempunyai ambisi untuk menurunkan emisi sampai 26% dari acuan target di tahun 2020 dan di tahun 2030 sampai 29%. Itu apabila dilakukan oleh Indonesia sendiri, tapi kalau ada dukungan dari masyarakat internasional, maka target yang 29% itu bisa naik sampai 41%. Posisi saat ini adalah apabila kita memisahkan isu kehutanan, maka kita sudah menurunkannya hingga 10%. Tapi bila kita sudah memasukkan isu kehutanan, maka emisinya sudah turun hampir 14%, jadi kita masih dalam jalurnya untuk mencapai target tahun 2020.

Memang upaya ini tidak mudah, karena di Indonesia kita fokus pada tiga hal. Satu, yang terkait dengan masalah kehutanan atau masalah tanah, kemudian yang kedua dan tidak kalah penting masalah energi, serta yang ketiga adalah masalah sampah. Tentunya di masing-masing permasalahan ini, kita harus melakukan upaya lebih. Paling tidak kita berusaha untuk mengurangi deforestasi. Kita sudah melihat bahwa dalam dua tahun terakhir ini pemerintah indonesia sudah berhasil mencegah terjadinya kebakaran hutan yang masif seperti yang terjadi di tahun 2015 dan dengan sudah dibentuknya Badan Restorasi Gambut (BRG) kita berharap keberadaan BRG ini bisa membuat penanganan lahan gambut yang ada di Sumatera dan Kalimantan terutama, bisa mengurangi kecepatan dari munculnya kebakaran hutan tadi.

Di sisi energi terbarukan kita juga sudah menetapkan ambisi yang cukup tinggi, yaitu 23% dari komposisi energi di tahun 2025 itu harus berasal dari energi yang terbarukan. Dalam pengolahan sampah kita sudah melihat, sekarang sudah ada effort lebih jauh dari pemerintah juga swasta, dimana sampah ini tidak hanya bisa dikumpulkan, tapi juga bisa diolah lebih lanjut jadi suatu komoditas atau barang yang memberikan nilai tambah.

DW: Dalam pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan, kerap kali disertai pengrusakan lingkungan, penurunan kualitas lingkungan, bagaimana untuk menjaga keseimbangan agar hal itu bisa dicegah?

Bambang Brodjonegoro: Kebetulan seperti halnya negara-negara yang tergabung di PBB lainnya, kita sudah meratifikasi Sustainable Development Goals (SDG), dimana kalau kita perhatikan 17 goalsyang ada pada SDG tersebut, sudah meng-cover semacam harmoni pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga upaya untuk menghilangkan kemiskinan. Dan di sisi lain juga menjaga kualitas lingkungan. Jadi sekarang kita memfokuskan diri bagaimana kita di Indonesia bisa menerapkan tujuan-tujuan dalam SDG tersebut.

Cara kami merespon terutama dari pihak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, adalah dengan mengubah strategi. Dulu ketika berpikir mengenai masalah lingkungan, kita hanya bicara mengenai masalah mitigasi dan adaptasi. Sekarang kita ingin ubah, karena kita sudah melihat pentingnya goals dalam SDG tersebut. Kita ubah pendekatan adaptasi dan mitigasi tadi terutama menjadi yang kita sebut pembangunan dengan karbon rendah atau Low Carbon Developement Plan (LCDP). Kita berharap, LCDP itu nantinya akan menjadi hal yang diutamakan ketika kita membuat perencanaan pembangunan jangka menengah yang berikutnya, yaitu di tahun 2020-2024. Sehingga ke depan, kita berharap ketika kita mendorong pertumbuhan ekonomi, itu sudah memperhatikan bagaimana menjaga kualitas lingkungannya sekaligus mengatasi masalah sosial yang terjadi. Terutama bagaimana mengurangi kemiskinan, memang kelihatannya sangat ideal tapi memang itulah yang harus kita lakukan. Selama ini kita selalu berjalan sendiri-sendiri. Pertumbuhan ekonomi berjalan dengan strateginya sendiri, upaya menjaga lingkungan pun berjalan dengan sendiri. Tidak ada koordinasi di antara keduanya. Ini yang kemudian kita coba satukan dalam strategi yang namanya LCDP tadi.

DW: Itu pula yang masuk dalam orientasi presiden untuk perencanaan pembangunan yang rendah emisi?

Bambang Brodjonegoro: Ya, karena tentunya kita tetap terikat pada global commitment dan bukan hanya itu. Pembangunan beremisi rendah juga dibutuhkan oleh masyarakat. Kita ingin masyarakat kita sejahtera, sehat, dan terus bisa produktif. Dan itu hanya bisa, bila kita juga menjaga lingkungan. Juga menjaga mereka dari permasalahan kesehatan atau pun permasalahan sosial yang bisa mengganggu. Dan tentunya kita juga ingin masyarakat indonesia punya cara berpikir yang baru, yaitu cara berpikir yang tidak hanya untuk hari ini saja. Tapi juga hidup mereka ke depan maupun kehidupan generasi penerus mereka. Jadi initinya kita ingin mempromosikan terus yang namanya pembangunan berkelanjutan, dimana tidak hanya bicara sisi lingkungan, tapi juga bicara sisi ekonomi maupun isu sosial tadi.

DW: Mitigasi maupun adaptasi itu memerlukan dana yang tentu tidak sedikit dan saat ini sudah menjadi keharusan untuk transfer teknologi dari negara-negara maju atau negara-negara lain. Dalam COP-23 ini apakah sudah ada kemajuan-kemajuan berarti untuk program baru atau bantuan dari negara lain untuk Indonesia?

Bambang Brodjonegoro: Kebetulan memang dari sejak awal Indonesia menyatakan komitmennya melalui COP-21 di Paris maupun dalam COP sebelumnya. Kita sudah mulai membangun relasi dan jaringan yang baik dengan negara-negara yang memang bersedia menjadi donor atau pun menjadi suporter dari program Indonesia, yang intinya ingin mengurangi emisi. Dan komitmen itu sudah terwujud melalui berbagai channel dan berbagai cara. Ada yang sifatnya bilateral, G to G, ada yang sifatnya melalui lembaga multilateral melalui trust fund maupun melalui hubungan antara pemberi donor di luar negeri dengan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam negeri. Tentunya itu kami dorong, yang penting adalah semuanya harus berkontribusi pada upaya kita untuk mengurangi emisi tadi.

Khusus untuk COP di Bonn tahun 2017, tentunya kita, pertama ingin menegaskan kembali akan komitmen Indonesia. Sehingga para pendonor itu yakin Indonesia tetap menjalankan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan apa yang sudah ditargetkan. Tapi kita juga ingin memperkenalkan paradigma baru tadi. Karena kami yakin dengan mengeluarkan paradigma LCDP tadi, tidak hanya sekadar adaptasi dan mitigasi. Maka mereka yang sebelumnya melihat bahwa Indonesia hanya saat ini, berubah menjadi berpikir Indonesia ke depan. Dan tentunya itu merupakan kepentingan dari banyak pihak. Ya karena mereka juga ingin melihat bagaimana Indonesia suatu saat akan menjadi negara maju tapi tetap dengan menjaga kualitas lingkungan. Jadi dalam COP-23 ini kita bersyukur mendapatkan banyak dukungan baik pendonor yang tradisional, yang sudah lama berkecimpung dalam masalah perubahan iklim di Indonesia, tapi kita juga mulai mendengar interest baru terutama terkait dengan ide LCDP ini.

DW: Itu berarti ada akuntabilitas yang akan ditagih dari negara-negara yg membantu. Nah bisa dijelaskan bagaimana pengukuran tingkat keberhasilannya?

Bambang Brodjonegoro: Pengukurannya adalah bagaimana yang kita lakukan berkontribusi terhadap target pengurangan emisi kita yang 26% di tahun 2020, maupun 29% di tahun 2030, yang bahkan bisa di-scale up menjadi 41%. Masyarakat bisa melihat, dan yang penting memang kita juga memahami setiap negara itu punya kelebihan masing-masing punya kepentingan masing-masing. Ada yang mungkin lebih tertarik dengan masalah deforestasi, masalah konversi lahan, yang bisa membahayakan kestabilan lingkungan.

Ada yang lebih fokus ke renewable energy. Ada yang lebih fokus bagaimana mengolah sampah-sampah yang makin memberatkan, terutama di daerah perkotaan kita. Intinya adalah, kami di Bappenas, kebetulan sifatnya adalah lintas bidang disitulah kami berusaha menempatkan sebaik mungkin para suporter dan para pendonor tadi di tempatnya yang sesuai. Sehingga kita juga ingin, ketika mereka berkiprah di suatu bidang, di suatu action, itu akan memberikan hasil yang optimal. Kita berharap kalau semuanya yang terlibat memberikan hasil optimal maka upaya kita mencapai target jadi lebih mudah. (yp/ap)/dw.com/swh

Be the first to comment

Leave a Reply