KASUS SETYA NOVANTO: Buktikan Jiwa Kenegarawanan!

Ketua DPR RI Setya Novanto (Sumber: KOMPAS/WAWAN H PRABOWO)

“Saya yakin Pak (Setya) Novanto seorang negarawan, seorang pemimpin. Saya kira akan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk masyarakat Indonesia dan Partai Golkar.” Demikian pernyataan Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid, Minggu (26/11), terkait langkah Novanto setelah jadi tahanan KPK.

Pantaskah Novanto disebut sosok negarawan? Menurut mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie dalam opini di Kompas, 3 April 2017, yang berjudul “Negarawan dan Politikus”, negarawan adalah orang yang tujuannya murni ingin menyejahterakan rakyat secara berkeadilan. Bahkan, sejak muda, para negarawan sudah memiliki keterikatan pada anggota masyarakat.

Di awal Republik Indonesia berdiri, kita pernah memiliki sejumlah negarawan, sebut saja dwitunggal proklamator, Soekarno dan Mohammad Hatta, hingga sosok kontroversial, seperti Tan Malaka. Kenegarawanan mereka sudah terpancar sejak masih muda.

Soekarno dan Hatta rela menerima hukuman pengasingan oleh pemerintah Hindia-Belanda di wilayah terpencil atas perjuangannya untuk kemerdekaan. Bahkan, melalui “penderitaan” itu mereka dapat mengabdikan diri kepada rakyat dengan menjadi pengajar. Bung Karno di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur; dan Bengkulu, sedangkan Hatta memberikan pencerahan jiwa masyarakat di Boven Digoel, Papua; dan Banda Neira, Pulau Banda.

Tan Malaka juga bersedia mengabaikan ijazahnya dari Belanda untuk mengajar anak-anak buruh perkebunan teh di Senembah, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari sana, ia membangkitkan semangat nasionalisme anak-anak dan para buruh untuk melawan kolonialisme. Tan Malaka rela menjalani hukuman penjara atas perjuangannya itu.

Apa yang dilakukan oleh tiga tokoh tersebut mengonfirmasi pandangan teolog asal Amerika Serikat, James Freeman Clarke (1810-1888), tentang perbedaan negarawan dan politikus. Clarke berkata, “Politikus memikirkan pemilu berikutnya, sedangkan negarawan memikirkan generasi berikutnya.”

Melihat situasi politik dan hukum dalam satu pekan terakhir, Setya Novanto seakan lebih mengedepankan kekuasaan politiknya saat ini sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR dalam menghadapi kasus hukum sebagai tersangka kasus KTP elektronik. Meskipun pimpinan partai berlogo pohon beringin dan DPR mengelak kealpaan Novanto akan memengaruhi operasional organisasi, masyarakat justru melihat sebaliknya. Citra publik terhadap kedua lembaga itu semakin negatif karena masih bercokolnya Novanto di puncak pimpinan.

Dalam acara bincang Satu Meja di Kompas TV yang bertajuk “Di Balik Kesaktian Setnov”, Senin (27/11), Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, otokritik dari DPD terhadap pengurus pusat partai telah dimulai sejak enam bulan lalu. Dedi memastikan, sekitar 20 DPD tingkat provinsi telah mengusulkan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti ketua umum.

“Munaslub adalah kebutuhan politik untuk menyelamatkan Partai Golkar. Kondisi saat ini telah menurunkan elektabilitas partai sehingga pergantian struktur dan kultur perlu diutamakan,” ujar Dedi di acara yang dipandu Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo itu.

Pendekatan legal

Menanggapi usulan Dedi, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTT Melki Laka Lena berharap semua pihak menghormati langkah hukum yang dilakukan Novanto terkait penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Biarkan hukum berjalan. Proses politik akan kita sesuaikan dengan situasi yang berkembang. Aspirasi publik juga akan disesuaikan dengan mekanisme partai,” kata Melki.

Melki menekankan, pihak-pihak tertentu di internal partai tidak bisa serta-merta mengusulkan munaslub. Seluruh elemen partai harus menjaga kesolidan partai.

Terkait langkah hukum, pengacara Novanto, Otto Hasibuan, mengatakan, selain menunggu proses praperadilan, pihaknya telah menyiapkan 14 saksi dan ahli yang akan memberikan keterangan meringankan dalam penyidikan KPK.

Selain praperadilan, Novanto pun melakukan proses pidana kepada pimpinan dan penyidik KPK. Tidak hanya dugaan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang dengan terlapor Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Novanto juga telah memasukkan tiga laporan lain ke Badan Reserse Kriminal Polri.

Padahal, berdasarkan poin keenam dalam integritas Partai Golkar yang disahkan Juni 2016, pengurus DPP Partai Golkar harus bersedia mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari kepengurusan apabila terlibat kasus narkoba, korupsi, dan tindakan pidana lainnya.

Atas dasar itu, Dedi menilai sudah cukup dasar bagi Partai Golkar untuk mendorong munaslub agar dilaksanakan awal Desember sehingga tidak mengganggu proses Pilkada 2018.

Menurut Ketua Program Studi Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Nasional M Alfan Alfian Mahyudin, politik tidak hanya sekadar pendekatan legal formal yang dilakukan Novanto, tetapi ada pula persepsi publik. Persepsi terhadap Partai Golkar, lanjutnya, telah berada di lampu kuning. “Ada tiga jalan keluar bagi Partai Golkar, yaitu menjaga daya kritis kader, mengedepankan tradisi musyawarah, dan Novanto mengundurkan diri,” kata Alfian.

Dalam buku Scientific Man vs Power Politics (1946), Hans J Morgenthau (1904-1980) mengatakan, politik adalah sebuah seni dan bukan sains. Untuk menguasai politik tidak dibutuhkan rasionalitas seperti insinyur atau ahli teknik, melainkan kearifan dan kekuatan moral dari negarawan. (Muhammad Ikhsan Mahar)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply