PENANGANAN KORUPSI: Menanti Keberpihakan Negara dalam Pemberantasan Korupsi

Suasana diskusi bertema ”Penguatan Kelembagaan Antikorupsi” di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (13/11). Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dan pengajar Fakultas Hukum UI Yunani Abiyoso. (Sumber: KOMPAS/HARRY SUSILO).

Oleh: HARRY SUSILO

DEPOK, Baranews.co – Upaya pemberantasan korupsi masih rentan diperlemah dengan berbagai cara jika negara tidak memiliki keberpihakan terhadap penegakan antirasuah. Penguatan pemberantasan korupsi dapat dilakukan lewat konstitusi dan sumber daya yang memperteguh nilai antikorupsi. Apakah negara sudah berkomitmen untuk itu?

Sejumlah pertanyaan dan fakta pelemahan terhadap pemberantasan korupsi mengemuka dalam focused group discussion bertema ”Penguatan Kelembagaan Antikorupsi” yang menjadi bagian dari Festival Konstitusi dan Antikorupsi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Senin (13/11). Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dan pengajar Fakultas Hukum UI Yunani Abiyoso.

Bambang Widjojanto mengatakan, upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi masih terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah adanya keinginan sejumlah pihak untuk menjadikan korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Bahkan, sebagian anggota DPR terus mendengungkan revisi Undang-Undang KPK yang bertujuan untuk mendelegitimasi eksistensi KPK dan kewenangan penyidikannya.

”Saat ini sudah tidak ada lagi big man di negeri ini, tetapi justru muncul fragmentasi kekuasaan,” ujar Bambang.

Upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi masih terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah adanya keinginan sejumlah pihak untuk menjadikan korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa (”extraordinary crime”).

Bambang mencontohkan, fragmentasi kekuasaan yang berupaya melemahkan KPK saat ini muncul dari sejumlah anggota DPR yang merepresentasikan sikap partai politik di legislatif. Pembentukan Panitia Angket KPK di DPR, misalnya, dapat menjadi alat untuk memperlemah KPK. Padahal, lembaga legislatif sepatutnya mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Selain DPR, lembaga lain juga perlu dalam memberantas korupsi, seperti Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, MK memiliki peran strategis untuk memperkuat atau memperlemah upaya pemberantasan korupsi.

Bambang menyebutkan, MK pernah membuat putusan yang memperkuat pemberantasan korupsi, seperti putusan Nomor 42/PUU-XV/2017 tentang penyidik KPK dapat melakukan penyidikan kembali atas putusan praperadilan serta putusan No 109/PUU-XIII/2015 yang menyebutkan KPK dapat merekrut penyidik independen. Namun, ada pula putusan yang melemahkan, seperti putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Ketua KPK Agus Rahardjo (berpeci) dan pimpinan KPK lainnya, Basaria Pandjaitan (kedua dari kanan), Alexander Marwata (kanan), dan Saut Situmorang (kiri), saat tiba di ruang rapat Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9). Kedatangan pimpinan KPK itu dalam rangka rapat dengar pendapat dengan Komisi III.

Saut Situmorang mengakui bahwa KPK masih menghadapi upaya pelemahan dari luar, seperti adanya intervensi sejumlah pihak dalam revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, pengajuan uji materi terhadap UU KPK ke MK, serta kriminalisasi terhadap pimpinan dan penyidik KPK.

Masyarakat mungkin masih terngiang dengan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, pada 11 April silam, yang hingga kini belum tuntas diungkap kepolisian. Namun, alih-alih membongkar kejahatan terhadap Novel, polisi justru menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap dua unsur pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, pada Selasa (7/11). Agus dan Saut dilaporkan atas dugaan pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang.

Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan upaya pelemahan lembaga ini bisa jadi salah satu bentuk perlawanan pelaku korupsi.

Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan upaya pelemahan lembaga ini bisa jadi salah satu bentuk perlawanan pelaku korupsi.

Bambang menambahkan, pelaku korupsi dapat leluasa melakukan ”serangan balik” terhadap lembaga antikorupsi seperti KPK jika terdapat intervensi kepentingan modal terhadap kekuasaan yang bersimbiosis dengan praktik politik kartel. Independensi penegak hukum yang bermasalah juga berpotensi memunculkan ketidakadilan serupa.

Pengadilan tipikor
Yunani Abiyoso menilai, penguatan kelembagaan antikorupsi dapat dilakukan melalui beberapa hal, yakni dukungan sumber daya, regulasi yang memperkuat upaya antikorupsi, tidak ada intervensi politik, dan kebijakan pemimpin negara yang tidak toleran terhadap korupsi.

Selain memperkuat KPK, negara juga perlu memperhatikan lembaga lain yang menjadi ujung tombak penegakan antikorupsi, yakni pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor). Peran pengadilan tipikor perlu diperkuat agar menghasilkan putusan berkualitas yang berpihak pada upaya pemberantasan korupsi.

Saat ini masih ada putusan bebas terhadap pelaku korupsi, terutama di pengadilan tipikor di daerah.

”Saat ini masih ada putusan bebas terhadap pelaku korupsi, terutama di pengadilan tipikor di daerah,” ujar Yunani. Untuk itu, sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi dibutuhkan guna menjamin akuntabilitas dan transparansi.

Setelah Panitia Angket KPK dibentuk, advokat Todung Mulya Lubis pernah berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu mengambil sikap tegas dalam upaya penegakan antikorupsi dan menunjukkan keberpihakan pada KPK (Kompas, 10/6).

Dengan beragam persoalan yang masih menghambat upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air saat ini, tentunya publik masih menanti ketegasan pemerintah. Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply