Merkuri Papar Jutaan Warga, Tambang Emas Skala Kecil Marak

Ocih (kanan) berkumpul dengan anak dan cucunya di Desa Situmulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (9/11). Sehari-hari, Ocih yang tak bisa berjalan lagi dan menderita tremor hanya duduk dan berbaring di rumahnya. Ocih yang diduga terkena dampak merkuri juga menderita tremor sejak 10 tahun lalu. (Sumber: KOMPAS/DWI BAYU RADIUS).

JAKARTA, Baranews.co – Hidup jutaan warga di sejumlah wilayah Indonesia terancam akibat paparan logam berat merkuri dari aktivitas pertambangan emas skala kecil. Meski pemerintah telah melarang penggunaan merkuri di sektor itu, penerapannya belum efektif.

Para petambang tengah beraktivitas di areal pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Pamong, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Kamis (9/11) lalu. Meski telah ada penghentian oleh kepolisian setempat, aktivitas pertambangan yang berada di kawasan aliran Sungai Pamong Ketek (salah satu hulu Sungai Batang Hari ) itu terus berlangsung.
KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Para petambang tengah beraktivitas di areal pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Pamong, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Kamis (9/11) lalu. Meski telah ada penghentian oleh kepolisian setempat, aktivitas pertambangan yang berada di kawasan aliran Sungai Pamong Ketek (salah satu hulu Sungai Batang Hari ) itu terus berlangsung.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Syafei Kadarusman mengatakan, jumlah petambang rakyat terus meningkat. Hampir semua aktivitasnya memanfaatkan merkuri atau air raksa (Hydrargyrum, Hg) untuk memurnikan emas dengan cara termurah. ”Jumlah petambang ada dua jutaan (orang),” kata Syafei, Minggu (12/11).

APRI mendeteksi sebaran 850 titik pertambangan emas skala kecil (PESK) pada 197 kota dan kabupaten di 32 provinsi. Dengan demikian, hampir seluruh wilayah Nusantara kini tak luput dari ancaman keracunan merkuri.

Lokasi tambang emas liar di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, kembali dirambah sejak Januari 2017 seperti terlihat Rabu (8/11). Lokasi tambang itu pertama kali beroperasi November 2011 kemudian ditutup pada November 2015 dengan alasan merusak lingkungan, termasuk maraknya penggunaan merkuri.
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Lokasi tambang emas liar di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, kembali dirambah sejak Januari 2017 seperti terlihat Rabu (8/11). Lokasi tambang itu pertama kali beroperasi November 2011 kemudian ditutup pada November 2015 dengan alasan merusak lingkungan, termasuk maraknya penggunaan merkuri.

Limbah merkuri yang terbuang bebas ke alam dalam kadar tertentu mengancam jiwa. Paparannya menginfiltrasi jaringan dalam tubuh, merusak saraf, organ tubuh, dan otak, serta mengakibatkan janin cacat, keguguran, mutasi genetika, juga kematian.

 Seorang pengendara sepeda motor sedang melintas di depan sebuah tempat produksi pengolahan merkuri yang sudah tidak dioperasikan lagi di Desa Sukakersa, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (8/11). Kelompok warga yang mengolah merkuri tak lagi menggunakan tempat tersebut setelah pasokan batu sinabar dari Maluku tersendat sekitar tahun lalu, juga adanya pelarangan dari pemeirntah terkait penggunaan merkuri dalam penambangan emas.
KOMPAS/SAMUEL OKTORA

Seorang pengendara sepeda motor sedang melintas di depan sebuah tempat produksi pengolahan merkuri yang sudah tidak dioperasikan lagi di Desa Sukakersa, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (8/11). Kelompok warga yang mengolah merkuri tak lagi menggunakan tempat tersebut setelah pasokan batu sinabar dari Maluku tersendat sekitar tahun lalu, juga adanya pelarangan dari pemeirntah terkait penggunaan merkuri dalam penambangan emas.

Pemerintah meratifikasi Konvensi Minamata mengenai merkuri, 13 September lalu, dan menghentikan pemakaian merkuri secara bertahap. Namun, sesuai penelusuran tim Kompas hingga Minggu kemarin, merkuri masih beredar bebas di beberapa lokasi pertambangan emas skala kecil, mulai dari Jawa, Sumatera, Maluku, Sulawesi, hingga Papua.

Lokasi tambang emas liar di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, kembali dirambah sejak Januari 2017 seperti terlihat Rabu (8/11). Lokasi tambang itu pertama kali beroperasi November 2011 kemudian ditutup pada November 2015 dengan alasan merusak lingkungan, termasuk maraknya penggunaan merkuri.
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Lokasi tambang emas liar di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, kembali dirambah sejak Januari 2017 seperti terlihat Rabu (8/11). Lokasi tambang itu pertama kali beroperasi November 2011 kemudian ditutup pada November 2015 dengan alasan merusak lingkungan, termasuk maraknya penggunaan merkuri.

Di Banten, tambang bermerkuri marak di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Di Bogor, petambang juga ditangkap karena memiliki 200 kilogram merkuri, pekan lalu. ”Kami masih menyelidiki asal merkurinya,” kata Ajun Komisaris Besar AM Dicky Pastika Gading, Kepala Kepolisian Resor Bogor. Polisi juga mendapati aktivitas pengolahan sinabar (bahan baku merkuri) menjadi merkuri di sisi selatan Bogor dan utara Sukabumi.

Batu sinabar

Setiap bulan, sekitar 300 ton batu sinabar ditambang dari Gunung Tembaga, Pulau Seram, Provinsi Maluku. Dari tempat itu, sinabar dibawa antara lain ke Pulau Ambon dan Pulau Buru, serta ke Bogor dan Sukabumi melalui pelabuhan Surabaya dan Jakarta.

Sinabar dimasak menjadi merkuri, lalu diedarkan ke beberapa daerah. Sebagian diekspor ke banyak negara di Asia hingga Amerika. Temuan sinabar di Gunung Tembaga mengubah posisi Indonesia, dari pengimpor merkuri terbesar menjadi produsen merkuri terbesar.

Di Aceh, pemakaian merkuri juga banyak terjadi. Aktivitas tambang bermerkuri itu tersebar di Kabupaten Aceh Jaya, Pidie, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Tengah. Di Aceh Jaya, 800 lubang tambang aktif dioperasikan dan memanfaatkan 192 ton merkuri per tahun.

Kondisi serupa terpantau di Sumatera Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan. Razia Kepolisian Resor Solok Selatan, dua bulan lalu, mendapati 1 kilogram merkuri di toko emas. Kepala Polres Solok Selatan Ajun Komisaris Besar M Nurdin juga menghentikan aktivitas tambang sebagai konsekuensi Konvensi Minamata. ”Tetapi, masih ada petambang nekat beroperasi,” katanya.

Di Provinsi Jambi, penggunaan merkuri marak di Kabupaten Merangin, Bungo, Sarolangun, Tebo, dan Kabupaten Batanghari, serta mengakibatkan pencemaran pada anak-anak Sungai Batanghari.

Tahun lalu, Laboratorium Balai Besar Air Tawar Jambi mendeteksi sampel air Sungai Pangkalan Jambu, di Kabupaten Merangin, salah satu area tambang rakyat terparah di Jambi. Hasilnya, kandungan merkuri 5,045 ppb (0,005045 ppm) telah melampaui ambang batas. Nilai ambang batas merkuri untuk air baku 0,001 ppm.

Faktor ekonomi

Petambang beralasan faktor ekonomi yang memicu maraknya pertambangan emas skala kecil. Di lokasi tambang Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, ada sekitar 5.000 petambang beroperasi dalam lubang-lubang berkedalaman hingga 300 meter. Meski ada ancaman longsor, mereka bertahan karena tergiur penghasilan tinggi hingga Rp 400 juta per bulan.

Sekretaris Kasepuhan Adat Cisitu Yoyo Yohenda yang kampungnya dekat dengan aktivitas penambangan emas mengatakan, sudah 70 pekerja tambang emas tewas di Cibeber, Cilograng, dan Bayah. Yang terparah akhir 2016, ketika 11 pekerja tewas di Cibeber tertimbun tanah longsor.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sukabumi Adi Purnomo, masih ada celah untuk penggunaan merkuri. ”Dilarang di tambang, tetapi masih digunakan di industri kesehatan dan kosmetik, maka kemungkinan bocornya masih tinggi,” katanya.

Berdampak luas

Direktur Jenderal Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan MR Karliansyah mengatakan, dampak tambang rakyat bermerkuri sudah terlalu luas. Selain merusak lanskap alam, juga mencemari lingkungan di air, udara, dan sedimen. ”Hasil pemantauan sejak 2010 di Aceh, Sumatera Barat, dan Jambi menunjukkan kadar merkuri dalam air sungai melewati ambang batas,” ujar Karliansyah.

Menurut Syafei, peredaran merkuri untuk pertambangan emas skala kecil diwarnai praktik mafia. Kondisi itu menempatkan tambang rakyat seolah sumber masalah. ”Rakyat tidak mengerti ada mafia bermain. Yang penting bagi rakyat, barangnya ada,” kata Syafei.

Kementerian ESDM juga telah membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pengolahan Emas 2014-2018. Namun, lanjut Syafei, pelaksanaan RAN mandek di tengah jalan.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama pada Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, penertiban usaha pertambangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Pemerintah pusat turut terlibat dalam hal pengawasan dan koordinasi, termasuk pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap izin usaha pertambangan di seluruh wilayah Indonesia.

”Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbit, kewenangan penerbitan izin berikut tata kelolanya ada di pemerintah daerah (provinsi). Pemerintah pusat hanya bersifat supervisi dan koordinasi,” kata Dadan. (BAY/SEM/AIN/ZAK/ITA/RAM/FRN/ICH/ISW/RTS/APO)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*