KPK Kembali Sidik Novanto, Ada Perusahaan Fiktif di KTP-el

Ilustrasi (Sumber: Tribunnews.com0

JAKARTA, Baranews.co – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyidik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dalam kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Di tengah beredarnya kabar ini, Sekretariat Jenderal DPR mengirim surat ke KPK, menyatakan bahwa untuk memeriksa Novanto harus ada izin dari Presiden.

Kembali disidiknya Novanto, muncul lewat surat berkop KPK RI tertanggal 3 November 2017 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Dalam surat yang ditujukan kepada Novanto dan ditandatangani Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman ini antara lain disebutkan sebagai dasar adalah surat perintah penyidikan (sprindik) tanggal 31 Oktober 2017.

Selanjutnya ditulis bahwa pada 31 Oktober 2017 telah dimulai penyidikan perkara korupsi pengadaan KTP-el yang diduga dilakukan Novanto bersama dengan Anang, Sugiana, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (6/11), menyatakan belum bisa mengonfirmasi surat tersebut.

Kuasa hukum Novanto, Freidrich Yunadi, mengaku belum menerima surat itu. “Ini hanya ulah yang ingin menghebohkan,” ujarnya.

Sabtu pekan lalu, saat ditanya kapan sprindik untuk Novanto diterbitkan, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, “Kami di KPK bukan berdebat setuju atau tidak setuju, tapi kita itu mau cepat atau lambat. Kita tenang dulu biar kita bisa firm.”

Selama ini, saat mengeluarkan sprindik, KPK juga menetapkan nama yang ada di sprindik sebagai tersangka. Hal ini pula yang dilakukan KPK saat menetapkan Novanto sebagai tersangka, 17 Juli lalu. Hari itu, KPK juga mengeluarkan sprindik untuknya.

Namun, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar, pada 29 September lalu, dalam putusannya atas permohonan praperadilan yang diajukan Novanto, menyatakan, penetapan tersangka terhadap Novanto yang dilakukan KPK bersamaan dengan dimulainya penyidikan tak mengikuti ketentuan. Menurut Cepi, KUHAP mensyaratkan, seseorang baru bisa ditetapkan sebagai tersangka manakala ditemukan minimal dua alat bukti dalam penyidikan.

“Dari mana dua alat bukti sebagai syarat ditetapkannya tersangka diperoleh termohon jika penyidikan baru dimulai dan sudah ada tersangka,” kata Cepi dalam putusannya. Dengan pertimbangan itu, penetapan tersangka terhadap Novanto dinyatakan tidak sah. (Kompas,30/9)

Menolak diperiksa

Kemarin, Novanto tidak hadir di KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus KTP-el dengan tersangka Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana. Sekretariat Jenderal DPR, dalam surat yang kemarin dikirim ke KPK, mengatakan, ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa untuk memeriksa Ketua DPR harus ada izin Presiden.

Pada 22 September 2015, dalam putusannya terkait uji materi Pasal 224 Ayat 5 dan Pasal 245 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, MK menyatakan, penegak hukum perlu mengantongi izin Presiden apabila ingin memanggil atau meminta keterangan dari anggota DPR.

Namun, MK hanya memutus untuk Pasal 245 Ayat 1, sedangkan ada tiga ayat dalam pasal tersebut. Pada Ayat 3 huruf c disebutkan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (izin dari presiden) tidak berlaku apabila anggota DPR disangka melakukan tindak pidana khusus. Korupsi masuk dalam kategori tindak pidana khusus.

Catatan Kompas, Novanto telah beberapa kali diperiksa KPK. Namun, baru kemarin, ia mempersoalkan izin dari Presiden.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, surat Setjen DPR ke KPK itu tidak dibicarakan dahulu di rapat pimpinan DPR.

Tidak dibicarakan

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham pun menegaskan partainya tidak tahu-menahu soal surat tersebut. Ia menegaskan, Golkar menghargai proses hukum di KPK.

Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR Hani Tahapsari mengatakan, surat Setjen DPR ke KPK itu berdasarkan usul pengacara Novanto. Usulan itu lalu dikaji Badan Kehormatan DPR. “Kemudian kami yang menjalankan urusan administrasi, yang melayangkan ke KPK,” katanya.

Secara terpisah, sejumlah perusahaan yang sahamnya dimiliki keluarga Novanto ternyata fiktif. Perusahaan itu antara lain PT Murakabi Sejahtera, perusahaan konsorsium peserta lelang proyek KTP-el, dan PT Mondialindo Graha Perdana, dibentuk untuk ikut lelang proyek tertentu.

Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera Deniarto Suhartono, kemarin, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ia bersaksi untuk terdakwa perkara KTP-el Andi Agustinus.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar-Butar membacakan berita acara pemeriksaan milik Deniarto yang kemudian dibenarkannya. “Pada Juni 2008, ada perubahan kepemilikan, 50 persen dipegang Deisti (istri Novanto), saya dikasih 10 persen,” ujar Deniarto.

PT Murakabi Sejahtera dibentuk tahun 2007 sehubungan dengan proyek lelang bahan baku surat izin mengemudi di Direktorat Lalu Lintas Polri. Deniarto lalu diminta jadi direktur utama perusahaan itu.

“Perusahaan itu punya berapa pegawai?” cecar Jhon. “Pegawainya ada dua. Satu, office boy namanya Sodri dan pegawai administrasi yang namanya Tri Anugrah,” jawab Deniarto.

Hakim anggota Emilia lalu bertanya tentang modal. “Tidak ada modal untuk sebuah perusahaan, ini jadi fiktif ya?” tanya Emilia. “Iya. Jadi, tujuannya kalau ada proyek baru lalu cari investor,” ujar Deniarto. (AGE/APA/SAN/IAN/MHD)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply