Presiden Menagih Polri

Ketua KPK Agus Raharjo (kedua kanan) bersama Mantan Ketua KPK Abraham Samad (ketiga kanan) berama Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas memberikan keterangan seusai menggelar pertemuan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (31/10). Pertemuan tersebut untuk memberikan masukan kepada KPK dalam mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait penyerangan air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan yang hingga hari ke-202 belum terselesaikan. (Sumber: KOMPAS).

*Mahfud: Kasus Novel Tak Sulit

BEKASI, Baranews.co – Presiden Joko Widodo mengatakan, penanganan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, harus jelas dan tuntas. Terkait hal itu, Presiden akan menanyakan pengusutan kasus tersebut kepada Kepala Polri.

Ketua KPK Agus Raharjo (kedua kanan) bersama Mantan Ketua KPK Abraham Samad (ketiga kanan) berama Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas memberikan keterangan seusai menggelar pertemuan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (31/10). Pertemuan tersebut untuk memberikan masukan kepada KPK dalam mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait penyerangan air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan yang hingga hari ke-202 belum terselesaikan.

Saat ditanya tentang usulan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mendorong pengusutan kasus Novel itu, Presiden menjawab, ”Nanti. Itu nantilah.”

”Saya panggil Kepala Polri. Proses (penanganan kasus Novel)-nya sudah sejauh mana. Yang jelas, semua masalah harus gamblang, harus jelas, harus tuntas,” kata Presiden di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (3/11).

Pada 31 Juli lalu, Presiden pernah memanggil Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian ke Istana Merdeka dan kemudian meminta Tito secepatnya mengungkap pelaku penyerangan terhadap Novel. Saat itu Tito menuturkan, sudah ada 59 saksi yang dimintai keterangan, mengamankan 5 orang, memeriksa 50 kamera pemantau (CCTV) yang berada dalam radius satu kilometer dari lokasi kejadian, serta mendatangi sekitar 100 lebih toko kimia yang menjual air raksa atau air keras (Kompas, 1/8).

Dari saksi-saksi yang dimintai keterangan, menurut Kapolri, belum ada yang melihat langsung atau mengetahui wajah tersangka penyiram air keras terhadap Novel. Penyiraman yang terjadi pada 11 April 2017 itu dilakukan oleh dua pengendara sepeda motor. Akibat peristiwa tersebut, sampai saat ini Novel harus dirawat di Singapura.

Pada Minggu esok hari, Kepala Polri dijadwalkan tiba di Tanah Air dari kunjungan kerja ke Amerika Serikat.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, penyelesaian kasus Novel tetap jadi salah satu prioritas Polri. Namun, kasus Novel tidak mudah dipecahkan karena polisi kesulitan mengumpulkan keterangan dari saksi dan alat bukti.

Tidak sulit

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, kasus Novel sebenarnya tidak sulit untuk diungkap. ”Tinggal mau (mengungkap) atau tidak,” ujarnya.

Guna mendorong agar kasus itu segera terbongkar, lanjut Mahfud, usulan pembentukan TGPF yang dilontarkan masyarakat sipil, merupakan hal yang wajar. Jika tak kunjung terungkap dan TGPF juga tak dibentuk, kasus itu akan terus menimbulkan pertanyaan rakyat.

Ketua KPK Agus Rahardjo, secara terpisah, mengatakan, pembentukan TGPF tidak akan menghilangkan peran polisi. Proses hukum kasus Novel tetap akan ditangani polisi. ”TGPF hanya untuk membantu agar dapat mempermudah. TGPF tidak berwenang untuk menuntaskan secara hukum,” ujar Agus.

Kalangan masyarakat sipil siap memberikan data terkait kasus penyerangan terhadap Novel kepada Presiden. Temuan itu diharapkan menjadi masukan bagi Presiden untuk menentukan langkah terkait kasus itu.

”Pemuda Muhammadiyah dan kalangan masyarakat sipil lain, termasuk para tokoh mantan komisioner KPK, siap menyampaikan data dan fakta temuan kami kepada Presiden,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil mengatakan, ketika penanganan kasus Novel oleh kepolisian belum juga menunjukkan titik terang, keberadaan TGPF memang diperlukan. Namun, sebelum tim itu dibentuk, Presiden sebaiknya memang menanyakan dahulu perkembangan pengusutan kasus itu kepada Polri.

”Jika memang kepolisian angkat tangan, Presiden baru membentuk tim tersebut,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan, jika TGPF ingin dibentuk, perlu dipastikan kerja tim itu nantinya lebih baik.

”Harus dilihat urgensinya, misalnya, ada atau tidak bahan atau bukti yang menunjukkan kalau kasus Novel ini ditangani oleh TGPF akan menjadi lebih baik jika dibandingkan ditangani kepolisian? Kalau tidak ada jaminan jika ditangani TGPF akan lebih baik, tidak ada gunanya dibentuk tim itu. Pembentukan tim bisa sia-sia,” katanya.

Upaya kepolisian untuk mengusut kasus Novel, lanjut Bambang, sudah optimal. Dalam beberapa kali rapat Komisi III DPR dengan kepolisian, upaya kepolisian itu selalu dipaparkan.

”Sudah banyak saksi diperiksa, dan hingga kini pengusutan kasus itu terus diupayakan kepolisian,” ujarnya.

Bambang mengingatkan, saat kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir pada tahun 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk tim pencari fakta (TPF) yang diketuai Marsudhi Hanafi. Namun, pembentukan tim itu juga tidak membuat kasus pembunuhan Munir menjadi terang benderang.

Bahkan, beberapa waktu lalu sempat muncul polemik terkait pembukaan dokumen hasil kerja TPF. Pemerintah menyatakan belum bisa mengumumkan dokumen hasil kerja tim tersebut. Alasannya, pemerintah hanya menguasai salinan dokumen hasil kerja TPF Munir.

Catatan Kompas, pembentukan tim untuk mendorong penyelesaian polemik terkait KPK, juga pernah dilakukan Presiden Yudhoyono pada 2009. Saat itu, Presiden membentuk Tim Delapan atau Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Pimpinan nonaktif KPK, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Rekomendasi tim yang diketuai Adnan Buyung Nasution ini berperan penting dalam penyelesaian kasus yang ketika itu disebut dengan Cicak-Buaya. (NDY/APA/NTA/SAN/AGE/IAN/MDN)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply