PERHUTANAN SOSIAL, Presiden: Manfaatkan Lahan Hutan Secara Produktif

Presiden Joko Widodo, Kamis (2/11), menyerahkan surat keputusan (SK) pemanfaatan hutan serta SK pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan kepada warga di Kabupaten Probolinggo. Ini adalah penyerahan kedua dalam dua hari yang dilakukan langsung oleh Presiden. (Sumber: KOMPAS/NINA SUSILO).

Oleh: ANDREAS BENOE ANGGER PUTRANTO Dan NINA SUSILO

PROBOLINGGO, Baranews.co – Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Pemanfaatan Hutan untuk lahan seluas 2.827 hektar di Kabupaten Probolinggo, Lumajang, dan Jember, Jawa Timur. Presiden berharap lahan hutan tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif demi kemakmuran rakyat.

“Sertifikat pengelolaan ini berlaku 35 tahun. Kalau dimanfaatkan betul, diperpanjang lagi jadi 70 tahun. Tapi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar lahan tersebut produktif,” kata Presiden saat menyerahkan Surat Keputusan Pemanfaatan Hutan di Kabupaten Probolinggo (2/11).

Hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Perhutanan sosial adalah bagian dari program pemerataan kesejahteraan yang disiapkan pemerintah. “Masyarakat yang mendapat sertifikat pengelolaan bisa melakukan tumpang sari di hutan tersebut. Tegakan-tegakan pohon tidak boleh ditebang. Secara periodik, akan ada pengecekan untuk memastikan hutan tetap terjaga, bila itu dilanggar, kami bisa mencabut sertifikat pengelolaan tersebut,” ujar Presiden.

Presiden menambahkan, sertifikat pengelolaan hutan sosial dapat dicabut, apabila lahan yang dikelola masyarakat tidak produktif. Bahkan, lahan yang ditelantarkan tidak terawat oleh warga juga akan dicabut ijin pemanfaatannya.

Dalam mengelola hutan, warga bisa melakukan tumpang sari baik agroforestri (tumpangsari pepohonan dengan tanaman pertanian) atau silvofishery (usaha terpadu antara hutan mangrove dan perikanan budidaya). Di Probolinggo, menurut Bupati Probolinggo Tantriana Sari, tumpangsari bisa dilakukan dengan tembakau, jagung, dan cabai. Adapun di Karawang, hutan bakau dikelola bersamaan dengan udang vaname.

Dua macam pengelolaan

Izin pengelolaan hutan ini dibagi dua, yaitu Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) serta pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Penyerahan SK pertama dilakukan Presiden di Muara Gembong, Karawang, Jawa Barat, pada Rabu (1/11). Sebanyak 2.144 hektar hutan diserahkan baik melalui IPHPS maupun pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan dan LMDH di Muara Gembong dan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang.

Kamis, IPHPS diberikan untuk 1.275 hektar hutan negara di Kabupaten Probolinggo. Adapun SK pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan dan LMDH diberikan untuk 612 hektar hutan di Jember dan 940 hektar lahan di Lumajang.

Siti Nurbaya mengatakan, pemerintah menargetkan luas hutan sosial mencapai 12,7 juta dalam nawa cita. Namun hingga 2019, diprediksi baru 4,3 juta hektar yang terealisasi. Hingga minggu ketiga Oktober, disalurkan 1,08 juta hektar hutan di Jawa.

Siti menambahkan, masih ada 965.000 hektar lahan di luar Pulau Jawa yang sudah diusulkan untuk dijadikan lahan perhutanan sosial. Lahan yang diusulkan tersebut harus diproses dan diperiksa kondisinya untuk meyakinkan bahwa lahan tersebut tidak bersengketa.

Fasilitas kredit

Presiden mengatakan, petani yang memegang surat keputusan ini bisa memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Ringan untuk membantu pengolahan lahan. Namun, Presiden menekankan dana KUR tersebut harus dimanfaatkan secara tepat guna.

“Silahkan mengambil KUR, asal produktif, jelas penggunaan dan nantinya dapat mengembalikan. Gunakan KUR untuk membeli benih, bibit, atau modal lainnya, jangan digunakan untuk membeli barang mewah,” ujarnya.

Huda Saiful Hadri, warga Desa Jeru, Kecamatan Gading, Probolinggo, yang mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan sosial seluas 2 hektar, berencana menanam jagung. Huda yakin lahannya produktif sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya.

Ia mengatakan, lahan seluas 1 hektar ditargetkan dapat menghasilkan 6 ton jagung kering pipilan. Dengan harga 1 kilogram jagung Rp 3.800, maka dalam 4 bulan lahan seluas 2 hektar itu akan menghasilkan Rp 44 juta.

“Dengan pendapatan itu, saya berani mengajukan KUR sebesar Rp 20 juta untuk membeli pupuk dan bibit. Pengembalian kredit bisa saya lakukan setiap 4 bulan panen setiap selesai panen,” ujarnya.

Sementara Ihsan Fauzi, petani asal Kecamatan Ambulu, Jember, yang mendapat sertifikat pengelolaan hutan sosial seluas 0,5 hektar berencana menanam pepaya. Menurutnya, lahan seluas 1/4 heltar sudah mampu menghasilkan 4-5 kuintal pepaya per minggu.

“Setelah 7 bulan tanam, pepaya bisa dipanen tiap minggu. Bila dalam seminggu bisa menghasilkan 4 kuintal hingga 5 kuintal, makasaya bisa mendapatkan Rp 1 juta,” ujarnya. Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply