Label Halal, Kini Diterbitkan oleh Kementerian Agama RI

Ilustrasi [Sumber: makalah Prof Sukoso, Kepala Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama (Kemenag)]

Oleh: Syaiful W HARAHAP

Ketika mengukuti workshop ”Training on HIV Treatment Advocacy”, Tides-APN+, Pattaya, Thailand  (2004),  ada hal yang sangat istimewa. Untuk pertama kali kegiatan internasional yang saya ikuti ada formulir isian yang bertanya tentang agama.

Ada apa?

Rupanya, hal itu terkait dengan minuman dan makanan. Maka, ketika makan di hotel tempat acara ada satu meja khusus untuuk saya dan beberapa teman dari Indonesia dan Malaysia. Yang paling mengangetkan saya adalah setiap sarapan, makan siang dan makan malam ada 5 karyawan hotel yang berdiri mengelilingi meja dan mengikuti setiap peserta jika pergi ke meja hidangan di luar meja yang disediakan tadi.

Untuk apa?

“Supaya Tuan tidak salah ambil,” kata karyawan hotel itu sambil membungkuk. Maklum, di hotel internasional tentulah segala macam makanan tersedia sehingga karyawan hotel menjaga agar peserta Muslim tidak mengambil makanan yang tidak halal.

Menggoncang Perekonomian

Hal itu benar-benar merupakan penghargaan yang sangat tinggi terhadap peserta yang beragama Islam. Padahal, tidak ada satu ketentuan hukum baik regional maupun internasional yang mewajibkan hotel menyediakan tempat khusus dan makanan khusus halal dengan pengawasan karyawan hotel secara ketat.

Nah, di negara dengan pemeluk Islam yang sangat kecil, lima persen dari populasi, ternyata pemerintah dan masyarakat “Negeri Gajah Putih” itu menempatkan diri sebagai bangsa yang toleran dan menjaga kesucian pemeluk Islam terkait dengan makanan.

Jika kita berpatokan ke langkah yang ditempuh hotel tadi, maka amatlah wajar kalau kemudian label halal jadi penting artinya karena bangsa yang tidak Muslim pun menghargai hak pemeluk Islam untuk menikmati sajian yang halal.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan pemberikan sertifikat halal bagi minuman dan makanan. Halal tidak hanya semata-mata minuman dan makanan terhindar dari zat-zat yang secara eksplisit diharamkan dalam Alquran, tapi juga minuman dan makanan yang diolah dan mempunyai kandungan zat-zat yang tergolong haram seperti bagian-bagian tubuh manusia dan babi serta najis.

Label Halal di Indonesia bermula ketika ada isu ‘lemak babi’ tahun 1998 dan penyedap rasa (MSG) tercemar enzim babi pada tahun 2000. Isu minuman dan makanan yang tidak halal mengguncang perekonomian nasional karena berdampak terhadap pemasaran dan harga saham perusahaan di bursa. Bertolak dari kasus ini pemerintah pun meminta agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut meredekan gejolak isu lemak dan enzim babi pada bahan makanan.

Untuk itulah MUI mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) pada tanggal 6 Januari 1989. Badan ini akan menjalankan fungsi untuk memeriksa kehalalan minuman dan makanan yang beredar di Indoensia dengan memberikan sertifikat halal untuk minuman dan makanan yang lolos uji kehalalan.

Pendirian LPPOM MUI itu sebenarnya bukan yang pertama terkait dengan kehalalan minuman dan makanan karena pada tahun 1996 Menteri Kesehatan RI, waktu itu Prof Dr GA Siwabessy, menerbitkan SK Menkes Kesehatan No. 280/Men.Kes/Per/XI/1976 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Cuma, SK ini bukan mengharuskan label halal, tapi pada semua makanan dan minuman yang mengandung unsur babi harus ditempelkan label bertuliskan “mengandung babi” dan ada gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih.

Tidak ada laporan tentang pencantuman tulisan  “mengandung babi” minuman dan makanan, tahun 1985 ada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan tanggal 12 Agustus 1985. Pencantuman label berdasarkan laporan produsen tentang komposisi bahan dan proses pengolahan ke Depkes. Diawasi oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes dan unsur dari Departemen Agama. MUI sendiri disebutkan terlibat dalam  labelisasi halal setelah LPPOM terbentuk.

Auditor Halal

Tidak jelas juga hasilnya karena tahun 2000 masyarakat kembali geger ketika ada isi enzim bagi pada salah satu merek penyedap rasa. Pemerintah pun kemudian mendorong MUI untuk mengangani label halal untuk menangkal isu lemak dan enzim bagi melalui sertifikasi halal.

Dengan jumlah penduduk mayoritas Islam adalah hal yang masuk akal kalau kemudian label halal jadi tuntutan dan kebutuhan karena syariat Islam sangat ketat dalam mengatur kehalalan minuman dan makanan. Selama ini label atau sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI.

Karena menyangkut jaminan kehalalan berdasarkan syariat Islam bagi penduduk, khususnya yang beragama Islam, tentulah sertifikasi halal paling pas dikeluarkan oleh lembaga yang ada dalam jajaran pemerintahan dengan pengawasan dan dukungan badan-badan lain di luar pemerintahan.

Maka, dengan terbitnya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka yang menerbitkan label halal adalah Kementerian Agama RI melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Organisasi BPJPH langsung di bawah Menteri Agama yang diatur melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Memang, seyogiyanya label halal diterbitkan oleh instansi pemerintah bukan oleh institusi di luar pemerintah karena menyangkut tanggung jawab moral dan hukum.

Untuk memasyarakatkan UU No 42/2014 BPJPH menyelenggarakan diskusi dengan kompasianer pada acara Kementerian Agama di Kompasiana Nangkring dengan tema “Sertifikasi Produk Halal, Jaminan Hidup Aman dan Nyaman untuk Seluruh Umat” (Jakarta, 6/10-2017). Diskusi menghadirkan Prof Sukoso, Kepala Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama (Kemenag); Dr HM Asrorun Niam Sholeh, MA, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI); dan Rangga Umara, Owner Pecel Lele Lela.

Melalui UU ini MUI berperan sebagai pihak yang memberikan rekomendasi ke BPJPH berupa lolos uji minuman dan makanan yang diuji yang diserahkan oleh BPJPH. Sidang fatwa MUI yang melibatkan pakar dan instansi terkait akan menentukan apakah produk yang diajurkan BPJPH memenuhi syarat halal berdasarkan uji laboratorium oleh auditor halal yang disertifikasi.

Jika memenuhi syarat, maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal, sebaliknya halau hasil sidang fatwa MUI menyebutkan tidak memenuhi syarat maka BPJPH akan menolak pemberian sertifikat halal.

Prosedur dan proses sertifikasi halal yang dijalankan oleh BPJPH terukur dan transparan. Bahkan, pendaftaran dan pembayaran biaya akan dilakukan secara online. Waktu yang diperlukan di tingkat auditor halal 5 hari kerja, sidang fatwa MUI 30 hari kerja dan proses pemberikan sertifikat di BPJPH 7 hari kerja.

Label halal jadi tuntutan ummat Muslim dan kewajiban bagi produsen mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh BPJPH, Kementerian Agama RI. (dari berbagai sumber). * [kompasiana.com/infokespro] *

Be the first to comment

Leave a Reply