Revisi Perppu Ormas Menjadi Pembahasan

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/10). (Sumber: KOMPAS/ANTARA/ROSA PANGGABEAN).

*Presiden Jokowi Terima Kunjungan Yudhoyono

JAKARTA, Baranews.co – Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan itu antara lain dibahas revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang telah disetujui DPR untuk menjadi undang-undang.

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/10).
ANTARA/ROSA PANGGABEAN

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/10).

Pembahasan Perppu Ormas yang terjadi dalam pertemuan antara Jokowi dan Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/10), itu, menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, hanya bersifat umum. “Tidak ada yang khusus, umum saja, selain soal kebangsaan dan topik lainnya,” ujar Pratikno, kemarin.

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/10).
ANTARA/ROSA PANGGABEAN

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/10).

Hal senada disampaikan Juru Bicara Presiden Johan Budi. “Pak Yudhoyono memberi masukan kepada Presiden,” ujarnya. Namun, Johan tidak mengetahui detail masukan yang diberikan.

Selain masalah Perppu Ormas, menurut Johan, dalam pertemuan tersebut juga dibahas situasi dan kondisi Tanah Air belakangan ini.

Dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa lalu, Fraksi Partai Demokrat bersama enam fraksi lain setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang. Enam fraksi itu adalah Fraksi PDI-P, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, dan Hanura.

Namun, Fraksi Partai Demokrat beserta PKB dan PPP minta isi perppu itu segera direvisi setelah disahkan menjadi UU.

Di akun media sosial, Yudhoyono telah mengeluarkan pernyataan soal revisi Perppu Ormas. Menurut dia, peraturan itu perlu segera direvisi. Jika revisi tidak segera dilakukan, ia akan mengeluarkan petisi politik berisi pernyataan ketidakpercayaan terhadap pemerintah karena terlalu mudah mengingkari janji.

Sementara itu, ada tiga fraksi yang tidak setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang, yakni Fraksi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Yudhoyono kemarin tidak tercatat dalam agenda resmi ataupun internal Presiden Jokowi. Jokowi dan Yudhoyono sebelumnya juga pernah bertemu pada 9 Maret 2017. Pertemuan itu terjadi setelah Pilkada DKI Jakarta putaran pertama.

Silaturahim keduanya juga pernah diwakili oleh putra sulung Presiden Jokowi dan putra sulung Yudhoyono, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Agus Harimurti Yudhoyono, di Istana Merdeka, Agustus 2017. Waktu itu Agus mengantarkan undangan ke Presiden Jokowi untuk menghadiri pembukaan The Yudhoyono Institute.

Satu bulan

Rencana pertemuan antara Jokowi dan Yudhoyono kemarin sebenarnya sudah direncanakan sebulan lalu. “Hanya waktunya saja yang tidak pernah ketemu. Kemarin, waktu (Kamis) Pak Yudhoyono baru kembali dari Darwin, Australia, kami komunikasi lagi antar-ajudan. Akhirnya, jadilah pertemuannya hari ini,” kata Pratikno.

Saat tiba di tangga Istana Merdeka, Yudhoyono yang mengenakan baju batik lengan panjang berwarna coklat disambut oleh Pratikno. Yudhoyono yang adalah presiden ke-6 RI lalu diajak ke ruang tengah istana. Di sana sudah ada Jokowi menunggu dengan mengenakan pakaian jas lengkap berwarna hitam.

Sebelum berbicara empat mata di ruang tengah Istana Merdeka selama sekitar 35 menit, Presiden Jokowi dan Yudhoyono mengawali pertemuan dengan minum teh hangat dan menikmati jajanan pasar di beranda belakang Istana Merdeka.

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, saat dihubungi mengatakan, komunikasi di antara elite politik adalah sesuatu yang positif dan dapat bermanfaat untuk meredakan kegaduhan politik. “Pertemuan seperti itu jauh lebih baik dibandingkan dengan pernyataan politik melalui media sosial atau adu opini di media massa,” katanya. (INA/NTA/AGE/HAR)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply