KORUPSI: Sebelum Penangkapan Bupati Nganjuk, Presiden Ingatkan Kepala Daerah Tak Ambil Uang Rakyat

Wartawan melintas di depan salah satu ruangan yang disegel Komisi Pemberantasan Korupsi di Dinas Pendidikan, Nganjuk, Jawa Timur, 25 Oktober 2017. KPK melakukan penyelidikan terhadap sejumlah kepala dinas di lingkungan pemerintah daerah setempat terkait dugaan tidak pidana korupsi berupa penerimaan suap dalam perekrutan pegawai negeri sipil tahun 2017. (Sumber: (KOMPAS/ANTARA/PRASETIA).

Oleh: ANITA YOSSIHARA

PENANGKAPAN Bupati Nganjuk Taufiqurrahman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (25/10) siang membuat banyak kalangan terkejut. Sehari sebelumnya atau Selasa, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menghadiri rapat kerja pemerintah di Istana Negara, Jakarta, bersama para kepala daerah se-Indonesia.

Dalam rapat itu pula, Presiden Joko Widodo menyinggung masalah operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah yang melakukan suap atau korupsi. Berkali-kali Presiden mengingatkan agar para gubernur, bupati, dan wali kota berhati-hati, tidak bermain-main dengan uang rakyat.

KOMPAS/DODY WISNU PRIBADI

Tampak dari depan Markas Polres Nganjuk, Jawa Timur, 25 Oktober 2017. Empat pejabat Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk diperiksa di Mapolres Nganjuk oleh KPK pada 25 Oktober 2017.

KPK Tangkap Bupati Nganjuk

”Berkaitan dengan korupsi, ini semua pada takut OTT, pada takut?” ujar Presiden melontarkan pertanyaan kepada 576 kepala daerah yang hadir di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10) silam.

Para gubernur, bupati, dan wali kota pun serempak menjawab, ”Takut….”

”Takut? Ya, jangan beri ruang. Enggak perlu takut kalau kita enggak ngapa-ngapain,” kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan menyiapkan regulasi untuk mengantisipasi OTT atau korupsi kepala daerah. Regulasi berupa peraturan presiden yang akan mengatur penguatan sistem perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan belanja atau pengadaan barang dan jasa pemerintah.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Presiden Joko Widodo (kiri) mempersilakan presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono untuk duduk di kursi di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, 9 Maret 2017.

Pemerintah pusat akan mengatur semua perencanaan, penyusunan anggaran, sampai pengerjaan atau pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi. Dengan cara itu, diyakini semua proses pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan bebas dari ”permainan” karena minim campur tangan manusia.

Mendengar rencana penguatan sistem tersebut, para kepala daerah malah menyambut dengan keluhan. ”Kok au, au…? Kita bangun e-planninge-budgettinge-procurement, sistem yang mengurangi, menghilangkan OTT tadi. Kalau sistem berjalan, enggak ada yang namanya OTT,” kata Presiden menjawab keluhan para kepala daerah.

GOOGLE MAPS

Peta lokasi Nganjuk, Jawa Timur.

Presiden juga berkali-kali mengingatkan kepala daerah untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran. Pemerintah pusat tidak bisa memberikan bantuan kepada kepala daerah yang terkena OTT karena suap atau korupsi.

”Hati-hati, saya titip hati-hati. Jangan ada yang main-main lagi masalah uang, apalagi APBD. Hati-hati saya titip. Saya tidak bisa bilang jangan kepada KPK, saya enggak bisa. Hati-hati, saya bantunya hanya ini, membangun sistem ini,” ujar Presiden.

Peringatan agar kepala daerah berhati-hati mengelola uang rakyat sudah sering kali disampaikan Presiden Jokowi. Bukan hanya saat bertemu kepala daerah di Istana Kepresidenan, pesan itu juga disampaikan saat menghadiri sejumlah acara di daerah. Namun, rupanya, ada saja kepala daerah yang tidak mengindahkan peringatan Presiden.

Hasilnya, masih ada kepala daerah yang tertangkap KPK seperti yang dialami Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. (Harian KOMPAS).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*