TIGA TAHUN JOKOWI-KALLA: Kalkulasi Modal Simbolik Parpol

Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat kepada perwakilan masyarakat di lapangan Masjid Nurul Bilad, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kab. Lombok Tengah, NTB, Jumat (20/10) pagi. (Sumber: setkab.go.id/Rahmad/Humas)

Dalam meningkatkan keterpilihannya pada Pemilu Legislatif 2019, tidak banyak lagi pilihan modal politik yang digunakan setiap partai politik selain mendayagunakan secara total modal simbolik “ketokohan” yang dimilikinya. Sayangnya, belum semua parpol terimbas kekuatan modal tersebut.

Tiga tahun sesudah Pemilu Legislatif 2014, sepak terjang parpol dalam mewujudkan pengaruh dan kekuasaan politiknya belum juga mendapatkan simpati mayoritas publik. Dibandingkan dengan lembaga lain, parpol dan representasinya di DPR kerap dipandang paling minor.

Itulah mengapa seolah menjadi wajar jika rendahnya apresiasi publik terhadap parpol berelasi dengan kecenderungan kian menurunnya tren elektabilitas hampir semua parpol. Bertitik tolak pada survei Litbang Kompas pada Januari 2015 hingga Oktober 2017, elektabilitas parpol, baik PDI-P, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan beberapa parpol, menunjukkan garis tren menurun (negatif). Memang terdapat peningkatan pada hasil survei terakhir, seperti pada PDI-P dan Demokrat, tetapi tak signifikan. Kondisi itu belum membalikkan tren penurunan umumnya parpol.

Pada sisi lain, kemunculan parpol baru, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Islam Damai Aman (Idaman), dan Partai Berkarya, belum mendapat ruang di mata publik. Tingkat pengenalan publik yang masih rendah menjadi persoalan dominan untuk parpol baru. Tidak mengherankan jika di tengah arus ketidakpuasan terhadap institusi politik partai dan ketidakmampuan partai- partai baru memberikan alternatif pilihan, tren peningkatan pemilih bimbang (undecided voter) di survei ini cenderung membesar (Grafik 1).

Di tengah arus keterpurukan eksistensial semacam itu, bagaimana parpol harus berkalkulasi dalam menguasai persaingan Pemilu 2019 yang kian mendekat?

Pasar politik

Mengidentifikasi Pemilu 2019 dalam perspektif “pasar politik”, sebagai arena transaksional antara sisi permintaan (demand) calon pemilih dan sisi penawaran(supply) parpol, kekuatan modal politik menjadi variabel penting. Kepiawaian parpol mendayagunakan kelengkapan modal politik yang dikuasainya menjadi penentu dalam menarik calon pemilih.

Di antara berbagai karakteristik modal politik yang teridentifikasi menjelang Pemilu 2019, modal simbolik ketokohan parpol menjadi kekuatan signifikan dalam menguasai calon pemilih. Modal simbolik ketokohan itu merujuk pada derajat pengakuan (legitimasi) terhadap aktor politik yang didasarkan pada reputasi yang dimiliki.

Umumnya, sosok ketua umum partai menjadi modal simbolik dengan kekuatan terbesar. Modal semacam ini dalam sejarah penyelenggaraan kontestasi politik lokal ataupun nasional dinilai paling ideal untuk didayagunakan dalam persaingan meraih simpati publik. Namun menjadi persoalan kini, dalam upaya menguasai persaingan Pemilu 2019, seberapa besar legitimasi publik setiap parpol dengan mengandalkan simbol ketokohan yang dimiliki?

Becermin pada hasil survei, derajat legitimasi publik yang terepresentasikan pada sosok- sosok calon presiden pilihan mereka hanya terkonsentrasi pada dua kekuatan pelaku dominan, yaitu sosok Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Gabungan keduanya mampu menguasai hampir dua pertiga pilihan publik.

Presiden Jokowi merupakan kader PDI-P yang dalam tugas pemerintahannya didukung oleh koalisi partai pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, Golkar, dan PAN. Di sisi lain, sosok Prabowo, yang identik dengan Partai Gerindra, bersama PKS merupakan kekuatan politik di luar pemerintahan yang cenderung beroposisi. Di luar kedua sosok itu, hingga kini, legitimasi tokoh lain di mata sebagian besar publik masih tampak samar.

Pencermatan terhadap kiprah kedua sosok itu menunjukkan pula keterkaitan dengan tingkat keterpilihan parpol. Sebagai gambaran, hasil survei terkini menunjukkan tren peningkatan keterpilihan Presiden Jokowi. Saat ini, 45,9 persen responden memilih Jokowi. Angka itu meningkat dibandingkan dari periode sebelumnya (April 2017) sebesar 41,6 persen. Pada sisi yang berbeda, tingkat keterpilihan Prabowo justru menurun, dari 22,1 persen (April 2017) menjadi 17,9 persen (Oktober 2017).

Jika ditelusuri, kiprah dan legitimasi publik terhadap sosok Prabowo dan Gerindra terbangun paralel. Maksudnya, saat terjadi peningkatan elektabilitas Prabowo, saat itu pula terjadi peningkatan elektabilitas Gerindra. Begitu pula sebaliknya. Kondisi demikian menempatkan Prabowo sebagai pusat kekuatan modal simbolik ketokohan yang paling dominan dimiliki Gerindra. Implikasinya, keberadaan dan ketokohan Prabowo menjadi modal politik terbesar yang paling berpotensi didayagunakan dalam meraih simpati publik pada Pemilu 2019.

Namun, bagi partai sekutu Gerindra, yakni PKS, kondisi itu relatif tidak banyak terkait. Rangkaian hasil survei ini menunjukkan, derajat keterpilihan PKS tampak konstan dari waktu ke waktu, tidak berelasi kuat dengan peningkatan ataupun penurunan elektabilitas Prabowo (Grafik 2).

Tidak paralel

Pola relasi yang agak unik terjadi pada partai-partai pendukung pemerintahan. Tren peningkatan elektabilitas Jokowi yang konsisten dalam kurun waktu dua tahun terakhir tidak selalu diikuti tren peningkatan keterpilihan partai pendukung pemerintah.

PDI-P, partai pemenang Pemilu Legislatif 2014, misalnya, hingga Oktober 2016 masih memperlihatkan pola relasi yang senada. Di saat terjadi penurunan elektabilitas Jokowi, pada saat itu pula terjadi penurunan elektabilitas PDI-P. Begitu pula sebaliknya.

Namun, sejak hasil survei Oktober 2016, cenderung tidak lagi paralel. Hasil survei terkini, di saat terjadi peningkatan signifikan elektabilitas Jokowi terjadi pula peningkatan elektabilitas PDI-P, hanya tidak signifikan (Grafik 3).

Pada sisi lain, perbedaan bentuk relasi antara Presiden Jokowi dan partai lain pendukung pemerintahan terjadi. Golkar, misalnya, peningkatan elektabilitas Jokowi belum berkait dengan elektabilitas partai itu meski Golkar pada Juli 2016 bahkan telah menyatakan akan mendukung Jokowi sebagai capres 2019. Hasil survei menunjukkan, elektabilitas Golkar relatif konstan dari waktu ke waktu sekalipun belakangan ini kader partai ini banyak menghadapi persoalan hukum. Elektabilitas Golkar relatif tetap.

Partai-partai pendukung pemerintahan lainnya, seperti Nasdem, PKB, Hanura, dan PAN, juga menunjukkan kondisi yang relatif sama. Dinamika elektabilitas Jokowi tak banyak berelasi dengan elektabilitas partai-partai ini.

Dalam kalkulasi politik elektoral, kondisi jauh panggang dari api semacam ini menyisakan pekerjaan rumah partai dalam memaknai dan berstrategi secara tepat terhadap pendayagunaan modal simbolik ketokohan Presiden Jokowi. (BESTIAN NAINGGOLAN/LITBANG KOMPAS)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply