3 TAHUN JOKOWI – JK: Pemberantasan Korupsi Terganggu di Era Jokowi-JK

Rilis evaluasi ICW atas kinerja tiga tahun Jokowi-Kalla, Jumat (20/10), di kantor ICW, Jakarta Selatan. (Sumber: KOMPAS/KELVIN HIANUSA).

JAKARTA, Baranews.co – Dalam tiga tahun masa jabatan, dukungan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap penegakan hukum patut diapresiasi. Namun, dukungan itu dinilai hanya normatif sehingga dibutuhkan langkah nyata dan tegas untuk mewujudkan Nawacita pada dua tahun tersisa.

Penegakan hukum merupakan salah satu prioritas Nawacita yang merupakan agenda utama Jokowi-Kalla. Fokusnya pun tertuju pada membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, terutama lembaga peradilan dan penegak hukum.

Namun, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Ghaliya Putri, mengatakan, penegakan korupsi malah mendapat gangguan di era pemerintahan Jokowi-Kalla dengan kehadiran panitia khusus (pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Respons Jokowi pada pansus, dinilai Almas, sudah positif saat mengatakan menolak segala pelemahan KPK. Akan tetapi, ucapan itu sebatas normatif karena setelah itu tidak ada langkah nyata seperti intervensi terhadap pansus. ”Komitmen Jokowi, kan, mendukung KPK, tetapi ketegasan untuk melindungi KPK masih ditunggu sampai saat ini,” ujarnya pada diskusi evaluasi tiga tahun pemerintahan Jokowi-Kalla (20/10), di kantor ICW, Jakarta.

Sementara itu, penegakan hukum yang melibatkan penyidik KPK Novel Baswedan juga disoroti peneliti ICW lainnya, Lalola Easter. Lola mengatakan, dorongan yang dilakukan Presiden juga sebatas kata-kata normatif. ”Jokowi hanya mengatakan, kasus Novel harus diselesaikan. Namun, sampai saat ini kasus itu masih mengambang di Kepolisian RI,” kata Lola.

Lola pun berharap Jokowi-Kalla mampu mendorong penegakan hukum ini. Sebab, kasus penyiraman air keras terhadap Novel dinilai berhubungan dengan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). ”Itu, kan, namanya menghalangi pemberantasan korupsi, sedangkan di Nawacita pemerintah ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang bersih,” ucapnya.

Penyerangan terhadap Novel terjadi pada 11 April lalu. Namun, enam bulan setelahnya pelaku belum ditemukan dan belum ada perkembangan terbaru pada kasus ini.

Kepuasan publik

Sikap pemerintah yang cenderung normatif pada penegakan hukum pun tecermin pada survei terbaru Litbang Kompas. Dalam survei tiga tahun kinerja Jokowi-Kalla, kepuasan publik pada penegakan hukum mengalami perkembangan paling sedikit dibandingkan ekonomi, politik dan keamanan, serta kesejahteraan sosial. Kepuasan pada penegakan hukum hanya bertambah 1,1 persen sejak Januari 2015.

Padahal, sektor lain mengalami kenaikan kepuasan cukup signifikan daripada dua tahun lalu, seperti ekonomi naik 12 persen, kesejahteraan sosial naik 11,7 persen, serta politik dan keamanan naik 3,3 persen.

Secara terpisah, peneliti Saeful Mujani Research Center (SMRC), Sirojuddin Abbas, mengatakan, dalam sisa dua tahun jabatannya, Jokowi-Kalla harus menyelesaikan masalah penegakan hukum, terutama perlindungan penengakan hukum pada lembaga antikorupsi.

”Jokowi harus memberi sandaran politik yang lebih pada KPK. KPK harus diberi dukungan lebih Presiden untuk memberantas korupsi tanpa intervensi siapa pun,” kata Sirojuddin, Jumat (20/10).

Dukungan Presiden dinilai penting oleh Sirojuddin sebab saat ini KPK semakin terancam oleh DPR, terutama di tengah adanya pansus angket dan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang bisa mengambil alih wewenang KPK.

Apalagi, saat ini publik sangat percaya kepada KPK. ”Jadi bila Presiden mendukung KPK, dukungan publik akan mengalir juga ke Presiden,” kata Sirojuddin.

Meski masih banyak catatan pada penegakan hukum, Sirojuddin mengakui ada kemajuan kinerja pada kepolisian, kejaksaan, dan KPK. ”Memang dibandingkan sebelumnya ada perbaikan, tetapi belum memenuhi ekspektasi publik,” katanya. (DD06)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply