Sri Sultan HB X: Problem Besar DIY Yakni Pembatasan Mal dan Hotel

Sri Sultan HB X (Sumber: Bagus Kurniawan/detikcom)

JAKARTA, Baranews.co– Yogyakarta semakin ramai. Mal baru seakan muncul lagi dan lagi di Kota Pelajar ini. Alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan juga terus berjalan. Apa kata Sri Sultan Hamengkubuwono X?

Sultan baru saja dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Gubernur DIY periode selanjutnya, yakni 2017-2022. Dia menyatakan ada problem besar di Yogyakarta.

“Kami punya problem besar (soal) bagaimana kami akan membatasi, kalau untuk izin mal, hotel, dan sebagainya itu kan di Kabupaten Kota,” kata Sultan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Ada prinsip otonomi daerah yang membatasi Sultan selaku Gubernur untuk bertindak mengatur kabupaten-kabupaten di Provinsinya. Padahal pertumbuhan mal dan hotel kebanyakan ada di wilayah otonomi kabupaten.

“Maka kami mencoba, saya hanya bisa mengimbau, membangun dialog dengan Bupati/Wali Kota. Sudahlah, untuk sementara hentikan dulu lah, untuk hotel, otomatis termasuk mal,” tutur Sultan.

“Yang mau beli itu ya sopo gitu lho?” imbuhnya.

Yang bisa dilakukan Sultan hanya sebatas mengimbau. Namun kata dia, respons positif sudah diberikan. Moratorium izin mendirikan bangunan hotel diperpanjang, semula sejak 2014 sampai 2017 kemudian diperpanjang sampai 2019.

“Ditunda, moratorium,” ujar Sultan.

Perda Anti-alih Fungsi Lahan Pertanian

Sultan sadar bahwa alih fungsi lahan itu bakal berimbas pada berkurangnya pemenuhan kebutuhan pangan. Keruan saja, lahan yang semula sawah menghampar kemudian berubah menjadi perumahan atau bangunan yang lain.

“Pembatasan itu harus ada (untuk) alih fungsi lahan. Saya punya cara,” kata dia.

DIY sudah punya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan menyebutkan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah adalah seluas 35.911,59 Hektare. Kini Sultan menyebut akan ada Perda baru yang membatasi alih fungsi lahan seluas itu.

“Yakni membuat Perda minimal 35 ribu (Hektare) tanah tidak bisa alih fungsi selama 10 tahun,” kata Sultan. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan sektor pangan,” tutur Sultan.

Nasib Air di Yogya 

Pembangunan hotel dan mal yang gencar dinilai pemerhati lingkungan berimbas pada berkurangnya air tanah di Yogyakarta. Amrta Institute melakukan kajian yang dirilis pada September 2016 lampau, lima dari total 14 kecamatan di Kota Yogyakarta berstatus merah alias krisis air, yakni Kecamatan Gondokusuman, Mergangsan, Mantrijeron, Jetis, dan Umbulharjo. Setiap tahun, kecamatan-kecamatan itu mengalami defisit air antara 400 ribu hingga 2,7 juta meter kubik air tanah.

350 hotel berbintang di DIY dengan 15 ribu kamar, ditambah 30 apartemen dengan 12 ribu kamar yang saat itu belum beroperasi. Hotel dan apartemen ini berpotensi menambah defisit air. Di sisi lain, PDAM Kota Yogyakarta 100 persen pakai air tanah, bukan air permukaan, seperti sungai, seperti kota-kota lainnya.

Permukaan air tanah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman terus turun 20 sampai 30 cm setiap tahunnya.

Direktur Center for Integrated Development and Rural Studies, Francis Wahono, pernah menyatakan Yogyakarta sudah tak ada bedanya dengan kota lain, karena Yogyakarta semakin semrawut. Aktivis Gerakan Jogja Asat, Dodok Putra Bangsa, warga kampung Miliran Umbulharjo, Kota Yogyakarta menyatakan sejak hotel beroperasi pada 2012 lalu, sumur warga jadi kering. Ini dinyatakannya pada tahun 2015, padahal sebelumnya sumur di situ tidak pernah kering.
(dnu/dkp)/Danu Damarjati – detikNews/ds

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*