Novanto Bisa Tersangka Lagi, KPK Yakin Miliki Bukti yang Kuat

Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan permohonan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto. Pembacaan amar putusan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (29/9). Dengan keputusan tersebut, status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Novanto pun digugurkan. Sidang dihadiri kuasa hukum dari Setya Novanto, sementara KPK diwakili Setiadi. (Sumber: KOMPAS/ALIF ICHWAN).

JAKARTA, Baranews.co – Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan berhenti untuk mengusut tuntas kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. KPK bisa kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka. Apalagi, KPK yakin bukti-bukti yang mereka miliki sangat kuat.

Upaya penetapan tersangka kembali terhadap Novanto tengah dipertimbangkan KPK seusai hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, mengabulkan permohonan praperadilan Ketua Umum Golkar tersebut. Cepi menyatakan, penetapan Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan KTP-el oleh KPK tidak sah. KPK pun diminta menghentikan penyidikan terhadap Novanto.

“KPK masih punya langkah-langkah lain, tapi itu sedang kami pikirkan. Salah satunya ditetapkan lagi sebagai tersangka. Kami sangat yakin dengan bukti-bukti yang kami miliki, termasuk rekaman untuk membuktikan konspirasi satu sama lain dalam kasus KTP elektronik yang saat di praperadilan tidak diperbolehkan diputar oleh hakim,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Jumat (29/9), di Gedung KPK Jakarta.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia yang juga mantan komisioner KPK, Indriyanto Seno Adji, membenarkan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak membatasi penegak hukum untuk kembali menersangkakan seseorang yang permohonan praperadilannya dikabulkan hakim. “KUHAP tidak membatasi penegak hukum untuk menerbitkan sprindik (surat perintah penyidikan) lagi sepanjang dipenuhi alat bukti yang cukup,” ujarnya.

Bahkan, penerbitan sprindik kembali diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada 28 April 2015. Dalam putusan tersebut, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana. Dengan demikian, penyidikan kembali dapat dilakukan.

Dari 47 praperadilan terhadap KPK periode 2015-2017, lima kali KPK kalah, antara lain melawan Wakil Kepala Polri yang kini Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal (Pol) Budi Gunawan, mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome, dan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. KPK kembali menetapkan Ilham dan Marthen sebagai tersangka.

Keduanya juga kembali mengajukan praperadilan, tetapi kalah. Ilham divonis 4 tahun penjara dengan denda Rp 100 juta. Marthen divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Tidak sesuai prosedur

Cepi dalam pertimbangannya menyatakan, penetapan tersangka terhadap Novanto tidak sah karena tak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam UU No 30/2002 tentang KPK, KUHAP, dan prosedur standar operasi (SOP) KPK.

Penetapan tersangka terhadap Novanto yang dilakukan KPK bersamaan dengan dimulainya penyidikan, yakni dengan penerbitan Sprindik Nomor 56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017, dinilai Cepi tidak mengikuti ketentuan. Menurut dia, ketentuan KUHAP mensyaratkan seseorang baru bisa ditetapkan sebagai tersangka manakala ditemukan minimal dua alat bukti dalam penyidikan. Penyidikan sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 5 KUHAP sebagai serangkaian tindakan penyidik mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka.

“Menimbang termohon (KPK) telah menetapkan pemohon (Novanto) selaku tersangka pada 17 Juli 2017 dan pada saat bersamaan juga diterbitkan Sprindik Nomor 56/01/07/2017 sebagai bukti dimulainya penyidikan. Hakim praperadilan berpendapat hal itu sebagai sesuatu yang tidak mungkin dilakukan termohon untuk menetapkan tersangka, sedangkan pada waktu yang sama proses penyidikan baru saja dimulai. Jika demikian yang terjadi, dari mana dua alat bukti sebagai syarat ditetapkannya tersangka diperoleh termohon jika penyidikan baru dimulai dan sudah ada tersangka,” kata Cepi.

Merujuk pada KUHAP, menurut Cepi, KPK harus membedakan antara fungsi dengan kerja penyelidik dan penyidik dalam rangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan upaya menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana, sedangkan penyidikan merupakan upaya mencari barang bukti dan menentukan tersangka. Penetapan tersangka baru bisa dilakukan di akhir penyidikan, bukan di awal penyidikan.

Didesak mundur

Meskipun telah memenangi permohonan praperadilan, Novanto tetap didesak untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, putusan praperadilan tidak berkaitan dengan dinamika politik di internal partai. Meskipun Novanto memenangi praperadilan, Golkar tetap harus mencari terobosan memperbaiki citra dan elektabilitasnya menjelang Pemilihan Umum 2019.

Pasalnya, penurunan elektabilitas Partai Golkar yang semakin signifikan belakangan ini ditengarai akibat keterlibatan Novanto dalam kasus korupsi KTP-el. Lagi pula, ada kemungkinan KPK akan tetap mendalami peran Novanto dalam kasus tersebut dan mengeluarkan sprindik untuk kedua kali.

“Urusan praperadilan tidak boleh bercampur dengan urusan politik DPP. Apa pun yang terjadi, penurunan elektabilitas partai ini perlu diantisipasi agar tidak semakin parah,” kata Nurdin.

Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, dorongan mengganti Novanto masih ada meski dia memenangi praperadilan. “Kalau tidak mau mundur secara baik-baik, DPP akan mengambil alih keputusan dengan didukung oleh mayoritas Dewan Pimpinan Daerah,” katanya. (IAN/REK/AGE)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply