KINERJA DPR: Serangan Balik Ancam Parpol Pro-Angket

Dok/ist

JAKARTA, Baranews.co – Keberadaan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini belum jelas batas akhir masa kerjanya dapat menjadi senjata politik yang akan berbalik menyerang enam partai politik yang anggotanya kini ada di panitia angket. Enam parpol itu adalah PDI-P, Golkar, Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Hanura.

Persepsi positif publik terhadap parpol pendukung panitia angket itu dapat menurun. Padahal, tahun depan ada pilkada serentak dan kemudian pemilu pada tahun 2019.

Hal itu berpotensi terjadi karena menurut Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies Philips Vermonte, isu pemberantasan korupsi masih menduduki empat isu teratas faktor penentu preferensi politik pemilih menjelang pemilu. Tiga isu teratas adalah perihal harga bahan pokok, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan terkait kemiskinan. Adapun isu pemberantasan korupsi menduduki posisi keempat.

“Pemberantasan korupsi jadi persoalan serius karena terkait ekonomi dan bagaimana pemerintahan dapat berjalan efektif,” kata Philips saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (27/9).

Publik, ujar Philips, akan mudah membaca adanya kesan saling menyandera dalam kasus panitia angket, baik antarparpol maupun antara DPR dan KPK. Efektivitas KPK dalam memberantas korupsi pun berpotensi terganggu karena terus “disibukkan” oleh DPR. Sementara di antara parpol juga saling menyandera karena kepentingan politik mereka masing-masing menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Sebagai contoh, tiga parpol di luar barisan pendukung pemerintah, yaitu Gerindra, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, yang saat ini semuanya tidak mendukung hak angket, akan lebih mudah menjadikan isu angket KPK ini sebagai senjata politik. Politisi Demokrat, Benny K Harman, misalnya, beberapa waktu lalu telah mengatakan, isu angket KPK akan menjadi bahan kampanye partainya menjelang 2019.

Semangat sama

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan, tidak ada prasangka bahwa parpol di luar koalisi pemerintah akan menggunakan isu angket KPK sebagai alat politik untuk pemilu. Hal ini karena parpol yang ada di dalam ataupun di luar koalisi pemerintah punya semangat yang sama.

“Semangat kita semua sama, agar KPK bisa bekerja optimal, tetapi tetap terawasi dan transparan. Jadi, jangan sampai ada prasangka parpol mau melemahkan KPK. Isu penegakan hukum ini jangan sampai dijadikan isu politik,” kata Eddy.

Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno juga meyakini, dukungan partainya terhadap angket tidak akan berpengaruh pada elektabilitas PDI-P di Pemilu 2019 atau calon yang akan diusung PDI-P di Pilkada 2018.

“Kami mengeluarkan banyak energi untuk meluruskan pandangan publik bahwa kami berupaya melumpuhkan atau membubarkan KPK. Publik sudah cerdas sehingga memahami penjelasan kami. Sikap PDI-P ini semata untuk mencegah KPK tidak menyalahgunakan kewenangannya,” ujarnya.

Keyakinan PDI-P bahwa angket tidak akan berpengaruh pada elektabilitas partai di Pemilu 2019 atau calon yang diusung di Pilkada 2018 juga karena kerja panitia angket diperkirakan sudah tuntas sebelum akhir tahun. Jadi, ketika masuk tahun politik 2018, tak ada lagi kegaduhan.

Sementara itu, setelah kerja Panitia Angket DPR terhadap KPK diputuskan diperpanjang, Wakil Ketua Panitia Angket dari Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi mengatakan, tugas utama mereka saat ini menunggu kehadiran KPK untuk mengklarifikasi temuan panitia.

Panitia angket tetap akan menunggu kehadiran KPK meski konsekuensinya adalah harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Uji materi itu terkait kewenangan DPR melakukan angket terhadap KPK.

Secara terpisah, Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, putusan atas uji materi UU MD3 belum dapat ditentukan. Hal ini karena proses persidangan masih berlangsung.

Menurut Arief, DPR dan KPK sebaiknya bersabar menunggu putusan MK dan membiarkan proses di peradilan berjalan. Ia menjamin MK akan memutuskan perkara uji materi itu sesuai semangat penegakan hukum dan pemberian keadilan bagi semua pihak. (AGE/IAN/APA/REK/SAN)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply