Koruptor Berregenerasi, Korupsi Dinasti Politik Sulit Diatasi

Ilustrasi (Sumber: 123RF.com)

JAKARTA, Baranews.co – Pemberantasan korupsi di Indonesia semakin sulit. Pada saat Komisi Pemberantasan Korupsi menghadapi pelemahan secara politik, di sisi lain koruptor justru mengalami regenerasi. Regenerasi koruptor ini terjadi pada banyak dinasti politik di daerah.

Korupsi menjadi kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang masih memiliki ikatan kekerabatan. Beberapa koruptor bahkan memiliki hubungan orangtua dengan anak. Jejaring semacam ini sulit diurai, bahkan sukar dicegah karena tindakan korup dianggap hal yang lumrah dan dilestarikan untuk menjaga tampuk kekuasaan.

Pada Selasa (26/9), Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sebagai tersangka bersama Direktur PT Media Bangun Bangsa Khairudin. “Sudah (ditetapkan sebagai tersangka). Lengkapnya nanti pas konpres,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan.

Rita diduga menerima suap terkait dengan perizinan dan pembangunan Mall Citra Gading. KPK pun telah menggeledah kantor, rumah dinas, dan rumah pribadi Rita. Dalam penggeledahan itu, KPK mengamankan uang senilai 5.000 dollar Amerika Serikat dan mobil Alphard milik Rita.

Rita menjadi Bupati Kutai Kartanegara kedua yang berurusan dengan KPK. Sebelumnya, ayah kandung Rita, almarhum Syaukani Hasan Rais, juga pernah dijadikan tersangka korupsi oleh KPK. Syaukani divonis 6 tahun penjara oleh Mahkamah Agung pada 2008.

Empat hari sebelum penetapan Rita sebagai tersangka, Wali Kota Cilegon, Banten, Tubagus Iman Ariyadi juga ditetapkan sebagai tersangka suap perizinan pembangunan pusat perbelanjaan Transmart di kawasan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon. Pada 2012, ayah Iman, yaitu Aat Syafaat yang juga menjabat sebagai Wali Kota Cilegon, juga ditindak KPK karena perkara korupsi pembangunan Dermaga Trestle Kubangsari, Kota Cilegon.

“Kasihan negeri ini. Tidak ada perubahan sikap dari para pemimpin ini. Bahkan hingga tingkatan keluarganya. Padahal upaya pencegahan sudah sekeras mungkin dilakukan KPK. Para kepala daerah juga kami libatkan dan tersentuh dengan kegiatan tim pencegahan, tapi masih saja korupsi,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Jakarta.

Rita yang dihubungi melalui aplikasi pesan Whatsapp menjawab dirinya belum tahu apa ihwal penggeledahan KPK. “Saya (di Jakarta) mau mendapat penghargaan,” ujar Rita.

Dalam penggeledahan KPK di sejumlah tempat di Tenggarong, Kutai Kartanegara, KPK membawa sejumlah barang bukti. Yang kami tahu, KPK meminta data ke beberapa bagian, salah satunya ke bagian pembangunan. Bupati masih di Jakarta,” kata Kepala Humas Pemkab Kutai Kartanegara Dafip Haryanto.

Jejaring

Secara terpisah, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyampaikan, korupsi kepala daerah yang memanfaatkan dinasti politik ini susah diurai. “Karena kekuasaannya sudah begitu terpusat dengan jejaring yang mereka bangun lewat kedekatan dan kekeluargaan. Contohnya, Atut yang akhirnya anaknya tetap jadi kepala daerah juga,” ujar Adnan.

Menurut Adnan, parpol perlu memperbaiki sistem perekrutan untuk calon pemimpin, termasuk kepala daerah. “Sediakan tempat bagi orang baik dan membuka kondisi kontestasi yang sehat,” kata Adnan. (IAN/PRA/ONG)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*