DUGAAN SUAP: Kredibilitas BPK Semakin Dipertanyakan

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah (kiri) bersama Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yudi Ramdan Budiman (kanan) mengadakan konferensi pers bersama di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/9). Konferensi pers menjelaskan langkah KPK yang melakukan penindakan terhadap salah seorang auditor BPK berinisial SY. Tersangka SY sebelumnya diduga menerima hadiah motor jenis Harley Davidson dari salah satu perusahaan BUMN yang diauditnya. (Sumber: KOMPAS/ALIF ICHWAN).

JAKARTA, Baranews.co – Kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan semakin dipertanyakan, menyusul penetapan tersangka terhadap auditor madya Sigit Yugoharto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (22/9). Persoalan integritas sejumlah auditor di lembaga tersebut dikhawatirkan memberi dampak buruk pada upaya pemberantasan korupsi ke depan.

Sebelumnya, tepatnya pada 26 Mei, dua auditor BPK, yaitu Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli, tertangkap tangan menerima suap dari pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar Rp 40 juta. Suap tersebut ditujukan untuk mengubah opini terhadap laporan keuangan kementerian tersebut dari Wajar dengan Pengecualian menjadi Wajar Tanpa Pengecualian.

Kedua auditor tersebut kembali ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang untuk sejumlah kegiatan di luar perkara Kementerian Desa.

Kali ini, auditor lainnya, Sigit atau SGY, diduga menerima hadiah berupa satu motor Harley Davidson Sportster 883 seharga Rp 115 juta dari General Manager PT Jasa Marga (Persero) Cabang Purbaleunyi Setia Budi.

“SGY diduga menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (22/9).

Kejadian itu bermula pada kurun 2015-2016, BPK menemukan ada kelebihan pembayaran terkait pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan, dan pengecatan marka jalan yang tidak sesuai dan tidak dapat diyakini kewajarannya. Semestinya, temuan itu dituangkan dalam audit tahun 2017 melalui kegiatan pemeriksaan dengan tujuan yang diketuai Sigit.

Humas BPK Yudi Ramdan yang hadir dalam jumpa pers tersebut menyampaikan, tim internal BPK telah memeriksa yang bersangkutan dan para pihak yang terkait. Selain pidana, Sigit pun terancam sanksi etik dan penegakan disiplin pegawai mengingat adanya larangan menerima sesuatu terkait dengan jabatan dan tugas yang diemban saat itu.

Secara terpisah peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas, mengungkapkan, aparatur BPK semestinya menjaga independensi dan integritas karena berkaitan dengan pengendalian keuangan kementerian atau lembaga agar bebas dari penyimpangan penggunaan anggaran.

“Ini lampu merah bagi BPK. Mereka seharusnya tidak bisa ditunggangi pihak mana pun. Kenyataannya, justru rentan jual beli opini hingga temuan. Kerjanya tak profesional dan tak berintegritas. Ini bisa berdampak buruk terhadap pemberantasan korupsi,” kata Firdaus.

Terlebih lagi, katanya, lembaga penegak hukum, termasuk KPK, mengandalkan BPK dalam menghitung kerugian negara dalam perkara korupsi. Kasus demi kasus yang kini menjerat auditor pun dikhawatirkan merugikan penegak hukum yang sedang bekerja melawan korupsi. (IAN)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*