PETA NASIONAL: Ditemukan Atol Baru, Wilayah Indonesia Berpotensi Meluas di Barat Sabang

Peluncuran peta NKRI edisi 2017 oleh kepala Badan Informasi Geospasial Hasanuddin Z Abidin dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di Titik Nol Indonesia Sabang, jumat (15/9) (Sumber: KOMPAS/YUNI IKAWATI).

Oleh: YUNI IKAWATI

SABANG, Baranews.co – Indonesia berpotensi meluaskan wilayahnya di sebelah barat Sabang dengan ditemukannya pulau atol yang dinamakan penduduk Karang Melati. Pemanfaatan pulau karang ini memungkinkan penambahan wilayah hingga 35 ribu kilometer persegi.

Hal ini disampaikan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, pada sambutannya pada Peluncuran Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Edisi Tahun 2017 dan Pencanangan Gerakan Menebar Sejuta Peta untuk Negeri, di Sabang, Jumat (15/9). Acara tersebut dilaksanakan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam memperingati HUT ke 48 BIG pada 17 Oktober mendatang.

“Saat ini pulau tersebut akan terendam bila laut pasang,” ujar Irwandi. Karena itu, ia mengusulkan agar diupayakan meninggikan permukaannya dengan menumpuk beton tripod diatasnya. Penambahan wilayah akan menguntungkan bagi masyarakat lokal, terutama nelayan, yang akan makin luas wilayah jelajahnya untuk mencari ikan. Selain itu pulau ini juga dapat dimanfaatkan untuk pencarian sumber tambang dan aspek geopolitik dan pertahanan keamanan.

             KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Petugas menjelaskan peta NKRI kepada pengunjung yang ditampilkan di Museum Kepresidenan Republik Indonesia di Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/4). Museum yang dibuat untuk memberi menghormati jasa-jasa Presiden itu menjadi salah satu lokasi wisata edukasi sejarah bagi warga.

Namun peningkatan kondisi fisik pulau atol ini tidak dapat dilakukan Pemda Aceh karena keterbatasan kewenangan daerah yang diatur dalam undang-undang nomer 11 tahun 2006 tentang Pemda Aceh. Ia mengharapkan instansi terkait melakukan survei dan upaya lebih lanjut.

Menanggapi hal ini, Kepala BIG Hasanuddin Z Abidin, mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pusat Hidro Oseanografi (Pushidros) TNI AL dan instansi terkait di Kementerian Dalam Negeri, yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Peta baru NKRI

Pembaruan peta NKRI ini dilakukan BIG, sebagai lembaga yang berwenang berdasar kepada UU No. 4 Tahun 2011 tentang IG.  Dalam pembaruan peta ini, Hasanuddin mengatakan, BIG bekerjasama dengan instansi terkait yaitu Kemenko Kemaritiman, Kemenlu, Kemendagri, KKP, Kementerian ESDM, Ditwilhan, Pushidros TNI AL, dan Dittop TNI AD. Pembaharuan peta ini dilakukan setiap tahun, sesuai dengan dinamika perkembangan isu-isu penting dan perkembangan wilayah daerah otonomi.

Peta NKRI perlu dilakukan pembaharuan terkait ibu kota kabupaten/kota. Pada Peta NKRI Edisi Tahun 2015 jumlah kabupaten/kota sebanyak 497 sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Sedangkan saat ini telah direvisi menjadi 514 kabupaten/kota sesuai Permendagri Nomor 56 Tahun 2015.

Selain itu jumlah pulau terluar yang sebelumnya 92 menjadi 111 pulau. Untuk jumlah pulau yang telah dibakukan toponim atau penamaannya kini sebanyak 16.056 pulau dan telah disahkan PBB Agustus lalu. Sebelumnya yang terdaftar 13.466 pulau. Survei toponimi akan dilanjutkan dan diharapkan jumlah yang terdaftar menjadi 17.000 pulau lebih.

Dibandingkan peta NKRI tahun 2015, peta edisi tahun 2017 mendapatkan beberapa tambahan informasi strategis. Pembaharuan terkait batas maritim ini telah diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman  meliputi perubahan perbatasan laut teritorial antara Indonesia-Singapura sisi barat dan sisi timur, batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Filipina yang sudah diratifikasi.

KOMPAS/KRIS MADA

Teguh Budi Yanto dan Ruli Indra memeriksa ulang perangkat kerja untuk memindai dasar laut dan lingkungan pantai di Anambas, Kepulauan Riau. Hasil pemindaian akan dipakai menjadi dasar penyusunan peta oleh Badan Informasi Geospasial yang dulu bernama Badan Koordinasi Survey dan Peta Nasional

Adanya keputusan arbitrase Filipina dan Tiongkok, lanjut Hasanuddin, memberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa pulau atau karang  kecil di tengah laut yang tidak bisa menyokong kehidupan manusia tidak memiliki hak ZEE 200 mil laut dan landas kontinen. Karena itu beberapa pulau kecil milik negara tetangga Indonesia hanya diberikan batas 12 mil laut.

Penyebarluasan peta sudah dilakukan BIG setiap saat, tetapi perlu dicanangkan Gerakan Menebar Sejuta Peta untuk Negeri, yang dimulai dari Sabang hingga Merauke di Papua. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG, Mulyanto Darmawan, mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk berbagai peta yang diproduksi BIG, antara lain Peta NKRI, Peta RBI (Rupabumi Indonesia), Peta LPI (Lingkungan Pantai Indonesia), Peta LLN (Lingkungan Laut Indonesia) dan Peta Tematik, seperti Peta Multirawan Bancana, Peta Mangrove, dan Peta Terumbu Karang.

Penyebarluasan ini akan berlangsung untuk beberapa tahun ke depan hingga mencapai sejuta lembar dan akan berlangsung untuk sejuta lembar lagi berikutnya, sehingga berkelanjutan. (YUN)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*