ICW Desak KPK Konfrontir Sandiaga dan Nazarudin di Pengadilan

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin memberikan kesaksian dalam sidang kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat dengan terdakwa Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng di Pengadilan Tipikor, Jalan Bunggur, Jakarta Pusat, Senin (29/5). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi yaitu Muhammad Nazaruddin yang juga merupakan terpidana kasus tersebut. (Sumber: tribunnews.com/Warta Kota/Henry Lopulalan)

JAKARTA, Baranews.co – Komisi Pemberantasan Korupsi diminta menghadirkan kembali Muhammad Nazarudin untuk dikonfrontir dengan Sandiaga Uno di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sangat penting mengkonfrontir keduanya dalam sidang dugaan suap dengan tersangka Dudung Purwadi, bekas Direktur Utama PT Duta Graha Indah.

“Setiap informasi atau keterangan penting wajib ditindaklanjuti. Selain meminta keterangan juga bisa konfrontir,” kata peneliti ICW Ade Iriawan ketika dihubungi di Jakarta (3/9/2017).

Tempo hari, Nazarudin mengaku bertemu Sandiaga, yang ketika itu menjabat komisaris independen PT DGI di sebuah hotel bintang lima di Jakarta.

 

Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan alkes RS Khusus Pendidikan Kedokteran di Universitas Udayana dan kasus proyek Wisma Atlet Palembang dengan terdakwa Dudung Purwadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (30/8/2017). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno, Wadirut PT DGI Johanes Adi Widodo, dan Mantan Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Angelina Sondakh. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan alkes RS Khusus Pendidikan Kedokteran di Universitas Udayana dan kasus proyek Wisma Atlet Palembang dengan terdakwa Dudung Purwadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (30/8/2017). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno, Wadirut PT DGI Johanes Adi Widodo, dan Mantan Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Angelina Sondakh. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Dalam pertemuan tersebut Nazarudin mengklaim ada pembicaraan fee yang akan diberikan PT DGI kepadanya terkait proyek pemerintah yang diberikan kepada PT DGI.

“KPK jangan membiarkan keterangan persidangan hambar begitu saja (Fakta persidangan harus ditindaklanjuti). Artinya ini penting, agar KPK mengetahui kesaksian mana yang benar-benar utuh,” imbuh dia.

Dalam sidang Dudung pada Rabu (29/8/2017) lalu, sedianya keterangan Nazarudin akan dikonfirmasi ke Sandiaga. Namun, Nazaruddin absen dengan alasan tak jelas.

Sementara Sandiaga, wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, yang datang sebagai saksi menolak semua keterangan Nazarudin dalam persidangan.

“Tidak pernah. Nauzubillah min zalik, tidak pernah (ketemu Nazarudin),” kata Sandiaga.

Bukan kali ini Nazarudin gagal dihadirkan KPK ketika hendak dikonfirmasi dengan pihak terkait mengenai keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus korupsi.

Dalam kasus korupsi wisma atlet dengan terdakwa Rizal Abdullah, kasus pengadaan alat kesehatan RS Udayana dengan terdakwa Made Maregawa dan terdakwa Marisi Matondang.

Nazarudin sebagai pemberi informasi utama juga tidak dihadirkan oleh KPK dengan alasan yang tidak jelas. Marisi Matondang adalah Direktur Utama di salah satu anak perusahaan Nazarudin.

Kerap menghindarnya Nazarudin ketika ingin di konfirmasi dengan pihak terkait dinilai berbahaya bagi penegakan korupsi. Informasi salah Nazaruddin jangan sampai membuat orang tak bersalah dihukum.

“Untuk menjaga kredibilitas KPK, Nazar dan Sandi harus diundang sekali lagi. Dari situ akan bisa dilihat siapa yang berbohong. Janganlah nasib orang dimainkan begitu rupa,” ujar dia.

Pakar Hukum pidana Prof. Romli Atmasasmita juga menilai perlakuan KPK terhadap Nazarudin sudah berlebihan. Terutama penetapan eks bos Permai Grup itu sebagai justice collaborator.

“Nazarudin itu kan pelaku utama, masa dia bisa dijadikan justice collaborator. Tidak bisa itu,” tegas Romli.

Keanehan lain KPK terhadap Nazarudin adalah pemberian remisi yang mencapai 39 kali.

“Ada aturannya di UU LPSK tentang syarat-syarat yang mendapat remisi. Apa Nazarudin sudah menyelesaikan kewajibannya,” tutur Romli. (tribunnews.com/bh).

Be the first to comment

Leave a Reply